HomeLombok Utara – Adanya indikasi pelanggaran dalam rekrutmen calon Pegawai Negeri Sipil (CPNSD) tahun 2010 lalu berdasarkan data yang didapatkan Panitia Khusus (pansus) CPNSD KLU di Menpan RI dan UI bahwa pemda dan panitia terkait banyak melakukan pelanggaran. Menyingkronkan persoalan itu Sabtu 19/02) lalu pihak eksekutif dan panitia penerimaan CPNSD diminta untuk mengklarifikasi persoalan tersebut.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua Pansusu CPNSD KLU, Zarkasi, S.Ag, Wakil Ketua DPRD KLU, Syarifudin, SH, Wakil Ketua Pansus Sudirsah Sujanto, Junaidi Arif, Jasman Hadi, Ahmad Husnaen serta beberapa anggota pansus lainnya. Sedangkan dari unsur eksekutif dihadiri oleh, Sekda KLU, Drs. Suhardi, Kabag Hukum KLU, Ahmad Darma, SH, Kabag Humas dan Protokol, Drs. H. Akhmad Sujanadi, Asisten I dan Asisten III serta unsur terkait lainnya.
Dalam kesempatan tersebut Ketua Pansus CPNSD KLU, Zarkasi, S.Ag kembali mengatakan bahwa berdasarkan temuan dari Menpan RI, panitia rekrutmen CPNSD atau Pemda KLU melanggar PP 19 yang mengharuskan KLU berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi. Sedangkan dari Universitas Indonesia pemda KLU –lah yang berhak memberikan kelulusan, UI hanya melakukan perengkingan. Selain itu indikasi pelanggaran juga saat penyerahan berita acara perangkingan, nama Sekda KLU tertulis H. Suhardi, SH,MH. Sedangkan yang hadir saat itu adalah Drs. Suhardi, SH.MH yang saat itu menjabat sebagai Asisten II yang ditemani oleh salah seorang LSM atas nama H. Sakti.
Sementara Junaidi Arif, anggota Pansus CPNSD menyoroti hasil scaning dan penyerahan berita acaranya seharusnya disaksikan muspida, DPRD, Inspektorat dan dari unsur kepolisian. “ Lombok Utara hanya disaksikan oleh Drs. Suhardi dan salah seorang LSM yang tidak jelas.” Belum lagi berita acara yang di UI tidak dilengkapi dengan stempel, “ tegasnya.
Sedangkan wakil ketua Pansus CPNSD KLU, Sudirsah Sujanto menyatakan, dari penilaian Menpan, Lombok Utara termasuk salah satu dari empat kabupaten/ kota di NTB yang bermasalah dalam rekrutmen CPNS. Molornya pengumuman hasil CPNS hingga 2 hari juga menjadi pertanyaan besar. “ Alasan dari pihak eksekutif karena masih ada formasi yang masih kosong (formasi kebidanan-red), tetapi keterangan dari UI semua formasi sudah dikirim. “ jawaban antara UI dan eksekutif tidak sinkron, ini juga menjadi pertanyaan kita, “ ujarnya.
Hal senda juga dikatan Jasman Hadi, persoalan ini sudah terpampang secara nasional dan di konsumsi oleh publik sehingga harus dicermati dan diselesaikan dengan hati-hati. Karena pemerintah pusat menilai Lombok Utara terindikasi melakukan pelanggran bahkan NTB adalah salah satu dari 11 provinsi yang terindikasi melakukan pelanggaran. Kita meminta eksekutif memberikan hasil scaning akhir diserahkan secepatnya ke Pansus. “ jangan kita bertahan dengan argumen kita masing-masing. “ Jangan ada dusta diantara kita, “ pintanya.
Sementara Sekda KLU, Drs. Suhardi yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten II menyatakan, pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2010 lalu, wakil bupati berada di Jakarta, dan kita berharap pada hari minggu dapat menerima hasil scaning tersebut secara bersama, tetapi tidak bisa karena ada pekerjaan lain. Setelah berita acar ditandatangani kemudian diberikan satu amplop kemudian balik lagi ke KLU dan melaporkannya ke Bupati dan wakil Bupati termasuk kabag hukum. Setelah dibuka ternyata dalam satu amplop terdapa 2 amplop lagi. Amplop yang pertama isinya peserta tes yang akan di umumkan dan setela dicek tidak ada formasi kebidanan yang dicantumkan. Kemudian hari Senin berikutnya hasil tersebut di bawa lagi ke UI dan bertemu dengan pak Iswidi dari UI bahkan kita mina bertemu dengan Dekan UI tetapi tidak bisa kemudian bertemu lagi dengan pak Ibnu yang juga dari UI. Kemudian disarankan untuk membukan amplop yang kedua dan isinya hasil perengkingan.
Soal keterlabatan pengumuman pemda KLU juga sudah berkoordinasi dengan BKD Provinsi. “ Kita selalu berkoordinasi dengan provinsi bahkan mulai tahapan hingga hari H penerimaan CPNS kita lakukan koordinasi. “ Mungkin proses scaning ini tempat kita keliru, sedangkan H. Sakti dari LSM itu adalah teman saya yang kebetulan bertemu disana, “ kelitnya.
Sementara Asisten I KLU, Simparudin, SH yang saat itu menjabat sebagai Plt. Sekda KLU mengatakan, pada waktu itu KLU lagi sibuk-sibuknya mengurus CPNS dan persiapan menjadi tuan rumah HUT NTB. “ Bupati meminta Suhardi menangani CPNS dan saya mengawal persiapan Hut NTB, “ katanya.
Dalam kesempatan tersebut pansus mendesak pihak eksekutif agar secepatnya menyerahkan hasil scaning atau perangkingan akhir dari UI untuk dicocokkan dengan yang sudah diumumkan beberapa waktu lalu. Pansus juga meminta ijazah asli CPNS yang dindikasikan bermasalah. Pansus juga menilai hasil pertemuan kali bukan jawaban yang dibutuhkan secara total akan tetapi akan disingkronkan lagi dengan data dan temuan yang ada. (adam)
Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua Pansusu CPNSD KLU, Zarkasi, S.Ag, Wakil Ketua DPRD KLU, Syarifudin, SH, Wakil Ketua Pansus Sudirsah Sujanto, Junaidi Arif, Jasman Hadi, Ahmad Husnaen serta beberapa anggota pansus lainnya. Sedangkan dari unsur eksekutif dihadiri oleh, Sekda KLU, Drs. Suhardi, Kabag Hukum KLU, Ahmad Darma, SH, Kabag Humas dan Protokol, Drs. H. Akhmad Sujanadi, Asisten I dan Asisten III serta unsur terkait lainnya.
Dalam kesempatan tersebut Ketua Pansus CPNSD KLU, Zarkasi, S.Ag kembali mengatakan bahwa berdasarkan temuan dari Menpan RI, panitia rekrutmen CPNSD atau Pemda KLU melanggar PP 19 yang mengharuskan KLU berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi. Sedangkan dari Universitas Indonesia pemda KLU –lah yang berhak memberikan kelulusan, UI hanya melakukan perengkingan. Selain itu indikasi pelanggaran juga saat penyerahan berita acara perangkingan, nama Sekda KLU tertulis H. Suhardi, SH,MH. Sedangkan yang hadir saat itu adalah Drs. Suhardi, SH.MH yang saat itu menjabat sebagai Asisten II yang ditemani oleh salah seorang LSM atas nama H. Sakti.
Sementara Junaidi Arif, anggota Pansus CPNSD menyoroti hasil scaning dan penyerahan berita acaranya seharusnya disaksikan muspida, DPRD, Inspektorat dan dari unsur kepolisian. “ Lombok Utara hanya disaksikan oleh Drs. Suhardi dan salah seorang LSM yang tidak jelas.” Belum lagi berita acara yang di UI tidak dilengkapi dengan stempel, “ tegasnya.
Sedangkan wakil ketua Pansus CPNSD KLU, Sudirsah Sujanto menyatakan, dari penilaian Menpan, Lombok Utara termasuk salah satu dari empat kabupaten/ kota di NTB yang bermasalah dalam rekrutmen CPNS. Molornya pengumuman hasil CPNS hingga 2 hari juga menjadi pertanyaan besar. “ Alasan dari pihak eksekutif karena masih ada formasi yang masih kosong (formasi kebidanan-red), tetapi keterangan dari UI semua formasi sudah dikirim. “ jawaban antara UI dan eksekutif tidak sinkron, ini juga menjadi pertanyaan kita, “ ujarnya.
Hal senda juga dikatan Jasman Hadi, persoalan ini sudah terpampang secara nasional dan di konsumsi oleh publik sehingga harus dicermati dan diselesaikan dengan hati-hati. Karena pemerintah pusat menilai Lombok Utara terindikasi melakukan pelanggran bahkan NTB adalah salah satu dari 11 provinsi yang terindikasi melakukan pelanggaran. Kita meminta eksekutif memberikan hasil scaning akhir diserahkan secepatnya ke Pansus. “ jangan kita bertahan dengan argumen kita masing-masing. “ Jangan ada dusta diantara kita, “ pintanya.
Sementara Sekda KLU, Drs. Suhardi yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten II menyatakan, pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2010 lalu, wakil bupati berada di Jakarta, dan kita berharap pada hari minggu dapat menerima hasil scaning tersebut secara bersama, tetapi tidak bisa karena ada pekerjaan lain. Setelah berita acar ditandatangani kemudian diberikan satu amplop kemudian balik lagi ke KLU dan melaporkannya ke Bupati dan wakil Bupati termasuk kabag hukum. Setelah dibuka ternyata dalam satu amplop terdapa 2 amplop lagi. Amplop yang pertama isinya peserta tes yang akan di umumkan dan setela dicek tidak ada formasi kebidanan yang dicantumkan. Kemudian hari Senin berikutnya hasil tersebut di bawa lagi ke UI dan bertemu dengan pak Iswidi dari UI bahkan kita mina bertemu dengan Dekan UI tetapi tidak bisa kemudian bertemu lagi dengan pak Ibnu yang juga dari UI. Kemudian disarankan untuk membukan amplop yang kedua dan isinya hasil perengkingan.
Soal keterlabatan pengumuman pemda KLU juga sudah berkoordinasi dengan BKD Provinsi. “ Kita selalu berkoordinasi dengan provinsi bahkan mulai tahapan hingga hari H penerimaan CPNS kita lakukan koordinasi. “ Mungkin proses scaning ini tempat kita keliru, sedangkan H. Sakti dari LSM itu adalah teman saya yang kebetulan bertemu disana, “ kelitnya.
Sementara Asisten I KLU, Simparudin, SH yang saat itu menjabat sebagai Plt. Sekda KLU mengatakan, pada waktu itu KLU lagi sibuk-sibuknya mengurus CPNS dan persiapan menjadi tuan rumah HUT NTB. “ Bupati meminta Suhardi menangani CPNS dan saya mengawal persiapan Hut NTB, “ katanya.
Dalam kesempatan tersebut pansus mendesak pihak eksekutif agar secepatnya menyerahkan hasil scaning atau perangkingan akhir dari UI untuk dicocokkan dengan yang sudah diumumkan beberapa waktu lalu. Pansus juga meminta ijazah asli CPNS yang dindikasikan bermasalah. Pansus juga menilai hasil pertemuan kali bukan jawaban yang dibutuhkan secara total akan tetapi akan disingkronkan lagi dengan data dan temuan yang ada. (adam)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar