Partai Pilitik Mulai Berpolemik

LOMBOK UTARA, CR - Kendati tahun 2014 masih dua tahun lagi, namun polemik di partai politik sudah mulai terjadi.  Dan polemik ini,  ternyata bukan saja terjadi di pusat, tapi juga sampai ke daerah tingkat kabupaten.

Kalau dipusat terjadi gonjang-ganjing soal korupsi yang dilakukan oleh oknum pengurus partai yang berujung pada pemecatan oknum bersangkutan, namun di daerah plemik yang terjadi mulai dari dualisme kepemimpinan hingga mosi tidak percaya terhadap pengurus partai.

Sebut saja misalnya partai Gerinda di Kabupaten Lombok Utara (KLU),  yang terjadi polemic dualism kepemimpinan DPC, yang belakangan ini tampak semakin memanas antar dua kubu ketua DPC  Gerindra (H. Ahmad Hambali, SH dengan Syarifuddin, SH-red). 

Versi dua kepengurusan DPC Gerindra hingga saat ini belum menemukan titik temu dan kedua kubu itu sama-sama mengklaim dan membenarkan diri sebagai pengurus yang sah dalam sebuah organisasi partai politik di KLU.

Beberapa minggu  lalu, versi H Ahmad Hambali mengundang sejumlah wartawan yang dalam konfrensi pers menyatakan bahwa tidak ada SK selain SK nomor 07 yang di terimanya. 

Sementara disisi lain kubu Syarifudin SH, Senen (5/2/2012) menggelar Hari Ulang Tahun Gerindera yang Ke IV, dilaksanakan di Sekretariat Gerindera Desa Sokong Kecamatan Tanjung. Sejumlah kader dengan menggunakan kebesaran partainya turut serta melaksanakan HUT yang di pimpin langsung oleh ketua DPC kubu Syarifudin.

Menurutnya Syarifudin, HUT Partai Gerindera yang ke IV dilaksanakan  oleh semua pengurus partai di semua tingkatan, mulai dari pengurus Pusat hingga pengurus Daerah pada hari yang sama, dan ini wajib dilaksanakaan karena merupakan agenda tetap partai.

Sedangkan adanya persoalan pada Gerindera terbagi menjadi dua kubu khususnya di KLU, Syarif mengatakan ‘No Coment’, “Yang jelasa saya sebagai Ketua DPC tetap dan wajib menjalankan amanat partai, “katanya. Ditanya soal adanya harapan H Ahmad Hambali untuk merapat, Ia mengatakan Masak yang tua mendekat ke yang muda, “ungkapnya.

Disisi lain, Syarif  mengibaratkan sosok penumpang yang kalau naik sebuah Bus tambang harus stop dulu dan tanya pada sopir penumpang turun dimana.

Ia juga mengakui kalau kepengurusan partai Gerindera di KLU masih berseteru, namun ini memang kami sengaja kondisikan sedemikian rupa agar masyarakat mengenal persis keberadaan partai. Dan pada akhirnya nanti akan ada rekonsialiasi, tapi itu merupakan kebijakan pengurus DPP Pusat.

H. Ahmad Hambali, dalam jumpa pers yang dihadiri wartawan dikediamannya mengaku, bahwa pengurus DPC Gerindra KLU yang sah adalah dirinya. Hal ini sesuai dengan SK nomor 7 yang dikeluarkan DPP  partai Gerindra. 

Dirinya juga menegaskan, bagi kader yang tidak loyal terhadap pengurus partai akan diberikan sanksi oleh pengurus DPP. “Dengan keluarnya SK dari DPP tersebut, kepengurusan DPC Gerindra KLU sudah final, bahwa H. Ahmad Hambali sebagai ketua, dan Samsul Azis, S.Pt duduk sebagai sekertaris”, tegasnya.

Polemik juga terjadi menimpa partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) KLU, dimana ketua DPC, Ahmad Husnaen, S.Pd di mosi tidak percaya oleh  unsur Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC), pengurus ranting serta unsur dewan pembina .

Wakil Ketua I DPC Partai Hanura KLU, Ahyar dalam konfrensi persnya di Sekretraiat Persatuan wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lombok Utara, Rabu, (08/02)  menyatakan, ketua DPC KLU sudah tidak mampu menjalankan organisasi keparataian sebagai mana yang diamanatkan AD/ART partai Hanura. “Kami menyatakan sudah tidak percaya lagi dengan ketua DPC Partai Hanura KLU, “tegas Ahyar di dampingi beberapa pengurus partai lainnya.

Dikatakanya, sejak terpilihnya Husnaen, S.Pd menjadi Ketua DPC Hanura KLU, tidak pernah menjalankan administrasi partai dengan jelas dan transparan termasuk tidak memiliki Visi-Misi serta tidak ada program kerja yang jelas, “kritiknya.

Hal senada juga dikatakan, Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Hanura Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, Sahdan, menurutnya, ketua DPC adalah pimpinan yang diktator, terbukti dengan susunan kepengurusan DPC yang tidak solid, pengadaan kator DPC tidak melalui musyawarah dan tidak di fungsikan untuk pelayanan dan urusan kepartaian termasuk tidak pernah melibatkan pengurus partai secara utuh dalam mengambil keputusan, “tambahnya.

Sementara Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Lombok Utara Husnaen, S.Pd yang juga Ketua Komisi III DPRD KLU saat diminta tanggapannya sedang tidak berada ditempat. Dihubungi melalui saluran telpon juga tidak aktif. “Pak Husnaen beberapa hari ini gak pernah masuk kantor, “ungkap salah satu staf sekretariat DPRD KLU yang enggan di tulis namanya.

Pantauan media ini menunjukkan, puluhan pengurus Partai Hanura juga terlihat menunggu dan mencoba mencari Ketua DPC Parta Hanura di Kantor DPRD KLU namun tidak berhasil, bahakan beberapa pengurus ini juga terlihat geram karena tidak berhasil menemui ketua DPC-nya. 

Akankah polemik yang terjadi sekarang ini, karena memperebutkan kursi kepengurusan partai, atau hanya sebagai trik-trik  promosi partai hingga menjelang tahun 2014 mendatang. (cr-027)