Home
MATARAM - Jumlah stasiun TV lokal yang semakin banyak di NTB, diharapkan bisa memperkaya informasi terhadap masyarakat NTB, apalagi TV lokal di NTB bisa memiliki prospektif dan berperan untuk membangun daerah. Demikian disampaikan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB, Badrun AM di Mataram, Kamis (19/9/2013).
Pasalnya, dari hasil investigasi KPID NTB, dari semua TV lokal yang ada, hanya 10 persen yang memiliki kepedulian dan keberpihakan dalam pembangunan daerah. "TV lokal diharapkan bisa menjadi jembatan bagi masyarakat dan pemerintah untuk mendorong masyarakat kritis, masyarakat yang memahami hak-haknya, bukan mendorong masyarakat menjadi tidak maju", ujar Badrun kepada mataramnews.com.
Selain itu, Badrun juga mengharapkan dengan semakin tumbuh berkembangnya TV lokal di NTB, bisa menjadi pilar dalam pembangunan. "Hampir semua TV lokal sudah melakukan proses perizinan, namun beberapa tahapan perizinan mereka belum rampung", ungkapnya.
"Dari proses perizinan mereka, ada yang tinggal menyelesaikan tahap akhir, ada juga yang masih pada tahap pertengahan bahkan ada juga yang baru tahap awal", ucap Badrun dan menegaskan KPID NTB tetap akan memantau, karena aspek perizinan TV tersebut penting dalam siaran dan warna eksistensi TV tersebut dapat dinilai melalui layar kaca.
Lanjut Badrun, konsep KPID NTB dalam aturannya seluruh TV lokal tidak boleh mempekerjakan orang luar, harus bisa memberdayakan orang lokal NTB. "Jika ada TV lokal yang diketahui mempekerjakan orang luar, maka stasiun TV tersebut akan di tegur", tegasnya.
"Soal SDM yang bersaing, itu hanya proses kedepan. Dengan perlahan SDM kita mampu bersaing, karena stasiun TV memiliki tanggungjawab terhadap pelatihan internal mereka. Tidak ada yang tidak mampu bersaing jika kita mau berkembang, mau maju, karena ini menyangkut kredibilitas", tutup Badrun.
(imam) sumber; www.mataramnews.com
Pasalnya, dari hasil investigasi KPID NTB, dari semua TV lokal yang ada, hanya 10 persen yang memiliki kepedulian dan keberpihakan dalam pembangunan daerah. "TV lokal diharapkan bisa menjadi jembatan bagi masyarakat dan pemerintah untuk mendorong masyarakat kritis, masyarakat yang memahami hak-haknya, bukan mendorong masyarakat menjadi tidak maju", ujar Badrun kepada mataramnews.com.
Selain itu, Badrun juga mengharapkan dengan semakin tumbuh berkembangnya TV lokal di NTB, bisa menjadi pilar dalam pembangunan. "Hampir semua TV lokal sudah melakukan proses perizinan, namun beberapa tahapan perizinan mereka belum rampung", ungkapnya.
"Dari proses perizinan mereka, ada yang tinggal menyelesaikan tahap akhir, ada juga yang masih pada tahap pertengahan bahkan ada juga yang baru tahap awal", ucap Badrun dan menegaskan KPID NTB tetap akan memantau, karena aspek perizinan TV tersebut penting dalam siaran dan warna eksistensi TV tersebut dapat dinilai melalui layar kaca.
Lanjut Badrun, konsep KPID NTB dalam aturannya seluruh TV lokal tidak boleh mempekerjakan orang luar, harus bisa memberdayakan orang lokal NTB. "Jika ada TV lokal yang diketahui mempekerjakan orang luar, maka stasiun TV tersebut akan di tegur", tegasnya.
"Soal SDM yang bersaing, itu hanya proses kedepan. Dengan perlahan SDM kita mampu bersaing, karena stasiun TV memiliki tanggungjawab terhadap pelatihan internal mereka. Tidak ada yang tidak mampu bersaing jika kita mau berkembang, mau maju, karena ini menyangkut kredibilitas", tutup Badrun.
(imam) sumber; www.mataramnews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar