HomeLombok Utara, Suara Komunitas- Pansus Gili Trawangan menilai Pemerintah Povinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggunakan dan memanfaatkan kekuatan TNI/Polri untuk melindungi investor bermasalah yang tidak jelas keberadaannya.Pansus Gili Trawangan juga menuding kedatangan ratusan TNI/Polri di Gili Trawanagan hanya untuk kepentingan dan melindungi investor yang bermasalah terkait dengan lahan yang sejak awal di duduki masyarakat Gili Trawangan (sengketa lahan PT.WAH-red).
“Alasan pertiban miras, premanisme, dan narkoba hanya tipuan saja, buktinya mana, hingga saat ini belum ada preman dan narkoba yang berhasil diamankan, malah TNI/Polri terlibat dalam urusan mendata tanah, “tegas Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) Gili Trawangan, Ardianto, SH pada wartawan Kamis (04/8/11).
Menurutnya, Pemprov memanfaatkan kekuatan TNI/Polri melindungi dan mengawal investor yang tidak jelas dengan dalih penertiban miras dan premanisme.”Kalau masalah mendata tanah, datanya sudah jelas kok masak pemerintah sampai sekarang belum mengantongi data tentang masyarakatnya sendiri, “ungkap Ardianto dengan nada tanya.
Dikatakannya, apa pun dalih pemerintah dengan mendatangkan ratusan pasukan bersenjata itu adalah keliru besar karena sesungguhnya untuk melindungi PT atau Investor yang punya uang dan melanggr aturan.” Pansus sedang berusaha untuk secepat nya dapat bertemu dengan BPN Pusat DPR RI, Mabes Polri dan pihak terkait lainhya, bila perlu semua tokoh masyarakat gili Trawangan kita ajak ke Jakarta biar lebih jelas, “tandasnya. (adam).
“Alasan pertiban miras, premanisme, dan narkoba hanya tipuan saja, buktinya mana, hingga saat ini belum ada preman dan narkoba yang berhasil diamankan, malah TNI/Polri terlibat dalam urusan mendata tanah, “tegas Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) Gili Trawangan, Ardianto, SH pada wartawan Kamis (04/8/11).
Menurutnya, Pemprov memanfaatkan kekuatan TNI/Polri melindungi dan mengawal investor yang tidak jelas dengan dalih penertiban miras dan premanisme.”Kalau masalah mendata tanah, datanya sudah jelas kok masak pemerintah sampai sekarang belum mengantongi data tentang masyarakatnya sendiri, “ungkap Ardianto dengan nada tanya.
Dikatakannya, apa pun dalih pemerintah dengan mendatangkan ratusan pasukan bersenjata itu adalah keliru besar karena sesungguhnya untuk melindungi PT atau Investor yang punya uang dan melanggr aturan.” Pansus sedang berusaha untuk secepat nya dapat bertemu dengan BPN Pusat DPR RI, Mabes Polri dan pihak terkait lainhya, bila perlu semua tokoh masyarakat gili Trawangan kita ajak ke Jakarta biar lebih jelas, “tandasnya. (adam).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar