HomeLombok Utara - Penduduk miskin yang ada di Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih tinggi, sekitar 42,13 persen dari jumlah penduduk sebanyak 200.072 ribu jiwa. Menuntaskan penduduk miskin diperlukan peran semua pihak mencari terobosan dan membuat program penanggulangan kemiskinan di daerah ini.
Itu terungkap dalam pertemuan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Medana Bay Marina, Tanjung, Jumat (15/7) kemarin.
Plt Sekda KLU Simparudin,SH yang memimpin pertemuan itu menyatakan perlu dicarikan jalan keluar penanggulangan kemiskinan di Lombok Utara. Dengan angka kemiskinan sebesar 42,13 persen diperlukan langkah terobosan Pemda KLU mencari solusi pengurangn angka kemiskinan. Ada kesepakatan dengan Pemprov NTB daerah ini akan mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 2,25 persen setahun.
‘’Kita jangan pesimis dengan data kemiskinan ini, tapi agar dijadikan pemicu dalam penanggulangan angka kemiskinan,’’ jelas Simparudin.
Dalam pertemuan ini diminta agar mencari solusi bersama menanggulangi kemiskinan. Upaya kearah itu, ujarnya harus ada gerakan yang melibatkan banyak komponen, termasuk peran pengusaha di daerah ini ikut menanggulangi kemiskinan. Gerakan itu akan dicanangkan pada peringatan hari jadi KLU ke-3 pada 21 Juli mendatang. Simparudin berharap gerakan ini harus dilakukan bersama-sama dengan perencanaan yang matang sehingga sasarannya terarah.
Kepala Bappeda KLU Ir. Nanang Matalata menerangkan pertemuan ini guna mencari solusi penanggulangan kemiskinan di daerah ini. Angka kemiskinan sebesar 42,13 persen itu diperoleh dari data BPS KLU. Penanganan masalah kemiskinan harus melibatkan banyak komponen. Tanpa peran serta mereka upaya penanggilangan kemiskinan tak akan tercapai.
Diakui ada program pemerintah menanggulangi penduduk miskin, seperti Jamkesmas, raskin, BLT, revitalisasi rumah tak layak huni, PNPM, ADD dan program lain. Ia minta program yang dibuat nanti hendaknya menyentuh kepentingan masyarakat kurang mampu. Selain itu harus diupayakan peningkatan pendapatan masyarakat. Instansi terkait perlu melakukan pendataan siapa warga miskin itu.
Itu terungkap dalam pertemuan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Medana Bay Marina, Tanjung, Jumat (15/7) kemarin.
Plt Sekda KLU Simparudin,SH yang memimpin pertemuan itu menyatakan perlu dicarikan jalan keluar penanggulangan kemiskinan di Lombok Utara. Dengan angka kemiskinan sebesar 42,13 persen diperlukan langkah terobosan Pemda KLU mencari solusi pengurangn angka kemiskinan. Ada kesepakatan dengan Pemprov NTB daerah ini akan mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 2,25 persen setahun.
‘’Kita jangan pesimis dengan data kemiskinan ini, tapi agar dijadikan pemicu dalam penanggulangan angka kemiskinan,’’ jelas Simparudin.
Dalam pertemuan ini diminta agar mencari solusi bersama menanggulangi kemiskinan. Upaya kearah itu, ujarnya harus ada gerakan yang melibatkan banyak komponen, termasuk peran pengusaha di daerah ini ikut menanggulangi kemiskinan. Gerakan itu akan dicanangkan pada peringatan hari jadi KLU ke-3 pada 21 Juli mendatang. Simparudin berharap gerakan ini harus dilakukan bersama-sama dengan perencanaan yang matang sehingga sasarannya terarah.
Kepala Bappeda KLU Ir. Nanang Matalata menerangkan pertemuan ini guna mencari solusi penanggulangan kemiskinan di daerah ini. Angka kemiskinan sebesar 42,13 persen itu diperoleh dari data BPS KLU. Penanganan masalah kemiskinan harus melibatkan banyak komponen. Tanpa peran serta mereka upaya penanggilangan kemiskinan tak akan tercapai.
Diakui ada program pemerintah menanggulangi penduduk miskin, seperti Jamkesmas, raskin, BLT, revitalisasi rumah tak layak huni, PNPM, ADD dan program lain. Ia minta program yang dibuat nanti hendaknya menyentuh kepentingan masyarakat kurang mampu. Selain itu harus diupayakan peningkatan pendapatan masyarakat. Instansi terkait perlu melakukan pendataan siapa warga miskin itu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar