Lombok Utara - Keberdaan Koperasi Karya Bahari Pelabahunan Bangsal Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang melanyani jasa penyeberangan ke kawasan wisata tiga gili (Gili Trawangan, Meno dan Air) hingga saat ini belum memberikan kontribusi sedikit pun untuk daerah Lombok Utara baik dalam bentuk ritribusi, pajak maupun pendapatan lainnya.
Bahkan keberadaan koperasi yang hampir setiap detik mencetak uang itu belum mampu dikelola maupun dibina oleh pemerintah terkait sehingga jasa atau pun perputaran uang yang dikelola koperasi yang sempat mau dibekukan Pejabat Bupati KLU yang pertama (Drs.HL. Bakri-red) itu belum mampu menambah nominal Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok Utara sedikit pun.
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Kabupaten Lombok Utara, Drs. H. Kholidi Kholil, MM ditemui wartawan diruang kerjanya Rabu (24/8) kemarin mengatakan, hingga saat ini koperasi Karya Bahari belum memberikan kontribusi pendapatan sedikit pun untuk Lombok Utara.
Meski persoalan ini bukan kewenangan DPPKAD, namun pemerintah juga harus tetap tegas salah satu cara dengan mencabut kewenangan pengelolaan, terutama aspek penjualan tiket. “Koperasi biarkan jalan hanya sebatas bada usah saja, “kata mantan Kepala Dinas Koperasi dan UKM KLU ini.
Selain persoalan Koperasi Karya Bahari yang belum mampu memeberikan peningkatan PAD KLU, pelayanan jasa parkir yang ada di beberapa lokasi strategis seperti kawasan Tlok Nare, Tlok Kodek termasuk kawasan Pelabuah Bangsal juga belum dikelola dengan baik. “Kita akan segera panggil pengelola atau pemilik lahan parkir untuk diberikan pembinaan dan peyuluhan terkait dengan aturan yang harus di taati dan dijalankan untuk kemajuan dan kepentingan Lombok Utara, “tandasnya. (adam)
Bahkan keberadaan koperasi yang hampir setiap detik mencetak uang itu belum mampu dikelola maupun dibina oleh pemerintah terkait sehingga jasa atau pun perputaran uang yang dikelola koperasi yang sempat mau dibekukan Pejabat Bupati KLU yang pertama (Drs.HL. Bakri-red) itu belum mampu menambah nominal Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok Utara sedikit pun.
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Kabupaten Lombok Utara, Drs. H. Kholidi Kholil, MM ditemui wartawan diruang kerjanya Rabu (24/8) kemarin mengatakan, hingga saat ini koperasi Karya Bahari belum memberikan kontribusi pendapatan sedikit pun untuk Lombok Utara.
Meski persoalan ini bukan kewenangan DPPKAD, namun pemerintah juga harus tetap tegas salah satu cara dengan mencabut kewenangan pengelolaan, terutama aspek penjualan tiket. “Koperasi biarkan jalan hanya sebatas bada usah saja, “kata mantan Kepala Dinas Koperasi dan UKM KLU ini.
Selain persoalan Koperasi Karya Bahari yang belum mampu memeberikan peningkatan PAD KLU, pelayanan jasa parkir yang ada di beberapa lokasi strategis seperti kawasan Tlok Nare, Tlok Kodek termasuk kawasan Pelabuah Bangsal juga belum dikelola dengan baik. “Kita akan segera panggil pengelola atau pemilik lahan parkir untuk diberikan pembinaan dan peyuluhan terkait dengan aturan yang harus di taati dan dijalankan untuk kemajuan dan kepentingan Lombok Utara, “tandasnya. (adam)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar