Perangkat Desa KLU Kecewa, Honor Hanya Dicairkan Satu Bulan

LOMBOK UTARA - Kepala Desa dan Perangkatnya mengaku kecewa atas kebijakan pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang hanya mencairkan honornya satu bulan setelah hampir tiga bulan bekerja.

Atsah Subagio (Kades Akar-Akar)

Kebiajakan pencairan honor para perangkat desa  ini juga dinilai terlalu birokrat, karena harus menandatangani SPJ sebelum honor cair yang kemudian diserahkan ke bendahara masing-masing kecamatan.

Dua hari setelah dimuat di web.suarakomunitas.net, yaitu hari Kamis 31/5 terkait dengan tidak cairnya honor para perangkat desa se KLU,  akhirnya Pemkab KLU membagikan honor perangkat desa melalui bendahara masing-masing kecamatan pada Sabtu 2/6 untuk honor bulan April.

“Kami sudah hampir tiga bulan kerja, namun honor yang dicairkan hanya satu bulan, sehingga bon untuk menghidup keluargapun belum bisa kami lunasi”, kata beberapa perangkat desa di Kecamatan Bayan.

Kepala Desa Akar-Akar, Atsah Subagio mengaku heran melihat pemerintah KLU yang hanya mencairkan honor perangkat desa hanya satu bulan, padahal desa itu sebagai ujung tombak untuk kemajuan daerah.

Selain itu Atsah juga mengeluhkan adanya potongan honor perangkat desa dan kepala dusun oleh bendahara kecamatan Bayan masing-masing sebesar Rp. 5000 dengan alasan biaya transfortasi pengurusan ke kabupaten. 

“Dan jika dihitung jumlah perangkat desa dan kepala dusun khsusunya di Kecamatan Bayan lebih dari 150 orang dikali Rp. 5000 sama dengan Rp, 750.000,- Sementara biaya transfortasi tidak lebih dari Rp. 100 ribu. Lalu sisa potongan yang dilakukan bendahara kecamatan itu diarahkan kemana?”, tanya Atsah.

Keluhan senada juga diungkapkan Kepala Desa Karang Bajo, Kertamalip. Menurutnya, pemotongan honor yang dilakukan oleh bendahara kecamatan itu seharusnya memiliki aturan dan penggunaan yang jelas, sehingga tidak menimbulkan tanda tanya.

“Memang nilai pemotongannya tidak besar, tapi kalau dikalikan dengan jumlah perangkat desa dan kepala dusun, tentu nilainya cukup besar. Jadi honor kami, selain terlambat diterima juga  dipotong lagi dengan alasan sebagai biaya transfortasi”, keluh Kertamalip.