HomeLombok Utara - Belum adanya rumah sakit (RS) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengakibatkan biaya rujukan yang harus dikeluarkan keluarga pasien yang berobat ke Kota Mataram sekitar Rp 2 miliar setiap tahun. Dana sebanyak ini dihitung dari perkiraan pasien yang berobat selama setahun hampir 2.000 pasien.
Perkiraan dana sebesar itu, kata Kepala Dinas Kesehatan KLU, dr. H. Beny Nugroho dikeluarkan keluarga pasien yang menjenguk ke Kota Mataram selama setahun. Tingginya biaya perawatan keluarga pasien dari Lombok Utara ke RS pemerintah atau swasta di Kota Mataram dinilai Beny sangat tinggi. Atas dasar itu ia mengusulkan ke DPRD KLU membangun RS di daerah ini.
Namun, jelas Beny, usulan itu tidak serta merta mendapat dukungan wakil rakyat karena mereka menginginkan agar RS dibangun sekaligus dengan dana yang mencukupi. Menurut Beny keinginan itu sulit bisa dilakukan mengingat terbatasnya anggaran yang ada. Sebagian pimpinan dan anggota DPRD mendukung pembangunan RS tahap awal dengan dana 4,7 miliar
‘’Memang sudah ada dana Rp 4,7 miliar. Kita inginkan dengan dana ini digunakan untuk membangun sejumlah poli yang mendesak, sambil kita usulkan dana ke pusat,’’ kata Beny di Teluk Nare, Kecamatan Pemenang, Kamis (30/12) kemarin.
Dijelaskan, jika disetujui DPRD dana APBD KLU sebesar Rp 4,7 miliar itu akan digunakan untuk membangun ruang UGD, poli bedah, poli anak dan yang lain. Beny menginginkan pembangunan RS dilakukan secara bertahap sesuai dana yang ada sambil mengusulkan bantuan dana ke pemerintah pusat.
Penggunaan dana itu tergantung dari kesepakatan pihak Dewan. Menurut Beny, jika Dewan tak menyetujui maka dana tersebut akan dikembalikan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) KLU. Pimpinan dan anggota DPRD KLU yang dihubungi tidak ada di tempat karena saat ini mereka sedang kunjungan kerja ke Jakarta. (051) www.suarantb.com
Perkiraan dana sebesar itu, kata Kepala Dinas Kesehatan KLU, dr. H. Beny Nugroho dikeluarkan keluarga pasien yang menjenguk ke Kota Mataram selama setahun. Tingginya biaya perawatan keluarga pasien dari Lombok Utara ke RS pemerintah atau swasta di Kota Mataram dinilai Beny sangat tinggi. Atas dasar itu ia mengusulkan ke DPRD KLU membangun RS di daerah ini.
Namun, jelas Beny, usulan itu tidak serta merta mendapat dukungan wakil rakyat karena mereka menginginkan agar RS dibangun sekaligus dengan dana yang mencukupi. Menurut Beny keinginan itu sulit bisa dilakukan mengingat terbatasnya anggaran yang ada. Sebagian pimpinan dan anggota DPRD mendukung pembangunan RS tahap awal dengan dana 4,7 miliar
‘’Memang sudah ada dana Rp 4,7 miliar. Kita inginkan dengan dana ini digunakan untuk membangun sejumlah poli yang mendesak, sambil kita usulkan dana ke pusat,’’ kata Beny di Teluk Nare, Kecamatan Pemenang, Kamis (30/12) kemarin.
Dijelaskan, jika disetujui DPRD dana APBD KLU sebesar Rp 4,7 miliar itu akan digunakan untuk membangun ruang UGD, poli bedah, poli anak dan yang lain. Beny menginginkan pembangunan RS dilakukan secara bertahap sesuai dana yang ada sambil mengusulkan bantuan dana ke pemerintah pusat.
Penggunaan dana itu tergantung dari kesepakatan pihak Dewan. Menurut Beny, jika Dewan tak menyetujui maka dana tersebut akan dikembalikan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) KLU. Pimpinan dan anggota DPRD KLU yang dihubungi tidak ada di tempat karena saat ini mereka sedang kunjungan kerja ke Jakarta. (051) www.suarantb.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar