Menekan Pertumbuhan Penduduk Dengan Program KB

Lombok Utara - Di era Orde Baru (Orba) pertumbuhan penduduk Indoensia mampu ditekan melalui program Keluarga Berencana (KB). Namun, ketika memasuki era reformasi puluhan tahun lalu, program yang satu ini seolah-olah dilupakan oleh pemerintah, kerena mereka sibuk bicara soal politik.

Hal tersebut diungkapkan oleh Koordinator Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, H. Resipi. Menurutnya, angka pertumbuhan penduduk belakangan ini  terus bertambah, hingga mencapai 140 juta lebih. Dan ini dampak dari sibuknya pemerintah dan para politisi memperjuangkan jabatannya, sehingga program KB dipandang sebelah mata. 

Padahal jika penduduk terus bertambah, dapat mengakibatkan turunnya tingkat kesejahteraan masyarakat karena meningkatnya angka pengangguran dan sempitnya lapangan kerja. “Dapat dibayangkan bila program KB tidak berjalan, maka puluhan tahun kedepan, penduduk ini akan meledak”, katanya.

Seperti diketahui, pertumbuhan penduduk Indonesia sejak era reformasi mencapai 1,19 persen pertahun. Akibatnya, Indonesia termasuk Negara nomor urut 5 terdapat penduduknya di dunia. 

Melihat hal tersebut, mulai tahun 2011  program KB mulai digeliatkan kembali. Bahkan berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari menjaring akseptor KB baru hingga menyediakan alat-alat KB gratis bagi warga masyarakat. Hal ini terlihat dari kegiatan yang dilakukan oleh para petugas KB dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara 23/11, yang melakukan pelayanan KB gratis secara serentak ditiga kecamatan yaitu Pemenang, Gangga dan Bayan.

H. Resipi, mengatakan, pelayanan ini untuk memaksimalkan pencapaian akseptor KB baru khususnya yang berada di wilayah Desa Karang Bajo. Selain itu merupakan bagian dari kegiatan Road Show PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mana untuk KLU terbagi menjadi 3 lokasi pelayanan yaitu, Desa Nipah Kecamatan Pemenang, Puskesmas Gangga kecamatan Gangga dan Pustu Desa Karang Bajo untuk Kecamatan Bayan.  “Ketiga lokasi tersebut dilakukan serentak pada hari ini”, ungkapnya. 

Sementara Dedy Irawan S.Pd, Sarjana Pengerak Masyarakat Desa (SPMD) Karang Bajo menambahkan, selain pelayanan untuk akseptor KB baru juga diadakan dialog interaktif   antara petugas KB dan petugas Kesehatan dengan ibu – ibu yang baru bergabung menjadi akseptor KB maupun yang sudah lama kaitannya dengan pa saja yang perlu diperhatikan ketika sudah menjadi akseptor tetap dan keluhan – keluhan mengenai alat kontrasepsi (alkon) yang dipakai.

“Sebab, tidak sedikit opini dari warga yang mengatakan bahwa mereka tidak cocok menggunakan (alkon) KB. Lebih – lebih jika memilih menggunakan implan, dapat menyebabkan pendarahan jangka panjang. Begitu juga  dengan alkon lainnya seperti suntik menyebabkan kegemukan seketika yang tidak sehat”, ungkapnya.

Melalui dialog langsung antara petugas dengan warga, Dedy berharap agar warga tidak lagi beranggapan bahwa diantara mereka ada yang tidak cocok sehingga tidak mau mendaftarkan diri sebagai akseptor KB. 

Untuk pelayanan kontrasepsi KB kali ini, menurut data yang diperoleh dari masing – masing kader posyandu dan ibu – ibu pengurus PKK Desa Karang Bajo yang beberapa hari sebelumnya turun mencari calon akseptor, diperkirakan sekitar 30 akseptor KB baru yang akan mengikuti pelayanan pemasangan alkon KB. Dan biasanya lebih banyak yang memilih implan.

Suriatni, Sekretaris Desa Karang Bajo berharap melalui pelayanan kontrasepsi KB ini,  dapat memberikan pemahaman kepada warga tentang arti pentingnya mengatur jarak kehamilan dan mengurangi angka kelahiran bayi di Desa Karang Bajo. Sesuai dengan slogan KB, 2 anak lebih baik. (ari)