Home
Lombok Utara (Primadona) - Kabupaten Lombok Utara, bila dilihat dari fenomena angka kemisikinannya masih cukup tinggi.
“Dari data terakhir yang diperoleh dari Bapeda KLU, angka kemiskinan masih diatas 50 persen. Angka ini dibagi menjadi tiga katagori sesuai dengan level-levelnya. Dan itulah yang nantinya akan diinterfennsi oleh SKPD yang ada di Lombok Utara, seperti kemiskinan level satu, adalah angka yang betul-betul masyarakatnya tidak mampu dari sisi kebutuhan dasar, termasuk makannya sekali dalam sehari, belum lagi termasuk kebutuhan pakaian sandang dan pangan”, ungkap kepala BPM,PPKB Pemdes KLU, Drs. H. Jayadi Nurdin, pada acara pertemuan dengan ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) desa se KLU, yang berlangsung di Balai pertemuan Kecamatan Gangga (6/5) kemarin.
Karenanya program-program yang harus menjadi skala prioritas di level 1 ini, adalah program-program yang bersifat bantuan langsung atau program yang bersifat sosial. “Dan kalau kemiskinan ini sudah masuk di level dua, kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi , tapi kebutuhan lainnya belum terpenuhi. Jadi kita ingin data-data kemiskinan level dua ini dipakai juga untuk menginterpensi kegiatan-kegiatan yang bersifat ekonomi produktif yakni mengelola satu usaha untuk kebutuhan keluarga dan lingkungannya”, kata Jayadi.
Sementara katagori kemiskinan pada level ke tiga, lanjut Jayadi, diharapkan mereka sudah memiliki akses dengan berbagai bidang usaha termasuk perbankkan dan lainnya. Dan inilah yang menjadi skala prioritas yang perlu menjadi perhatian bersama, terutama para petugas yang bergelut di lapangan di tingkat desa, setidaknya sudah kelihatan sasaran yang menjadi target pekerjaan tahunan Lombok Utara.
Semua desa sudah diminta untuk memiliki Rencana Pembangunan lima tahunan Desa (RPJM-Des), berbeda dengan tahun lalu hanya membuat RPJM-Des setiap tahun,.”Selain itu mulai tahun ini juga sudah diprogramkan perencanaan partisipatif, artinya semua program yang ada di tingkat desa seperti PNPM, pemerintah daerah maupun ADD, supaya menyatu agar kelihatan ranahnya masing-masing, sehingga tidak terjadi tumpang tindih program di tingkat lapangan”, jelasnya.
“Kedepan juga, agar pembangunan itu bisa terfokus perlu kita memiliki data yang lengkap di tingkat desa, supaya kita memiliki gambaran. Sebab bila kita tidak memiliki data yang jelas, seperti kita berada di tengah hutan yakni mau mengarah kemana kita tidak tahu. Dan keputusan pembangunan terakhir adalah tergantung dari kelengkapan data yang dimiliki oleh desa maupun kabupaten”, tambah Jayadi.
Di lima desa, kata Jayadi, yang dijadikan sebagai indicator di KLU, yang beberapa waktu lalu telah dilombakan, ternyata rata-rata di semua desa yang dilombakan itu mengalami perosalan data yang kurang lengkap. Satu contoh misalnya, mengapa angka kemiskinan tidak bisa turun di KLU, padahal biaya pembangunan yang dikeluargkan oleh Pemkab dari tahun ke tahun terus meningkat, dan itu dikarenakan persoalan data yang kurang lengkap. “Untuk mendukung perencanaan yang baik harus didukung dengan
Data yang jelas”, tegasnya.
Sementara salah seorang ketua LPM dalam pertemuan tersebut, menanyakan biaya bintek ke Balai Besar Malang, yang diambilkan dari ADD yang kisarannya sampai Rp. 6 juta per desa. Menjawab pertanyaan ini, Kabag Pemdes, Drs. Faisol mengungkapkan, bahwa dana tersebut, digunakan untuk membayar biaya bintek di Balai Besar Malang sebesar Rp. 3,5 juta, dan untuk biaya masing-masing LPM yang berangkat Rp. 1,2 juta selama 6 hari. Sedangkan sisanya, sebagai biaya tiket pesawat PP (Mataram-Surabaya), biaya bis dan lain-lainnya.
Biaya bintek LPM tersebut memang sedikit ada perbedaan bila dibandingkan dengan biaya study banding para kepala desa se KLU ke Bogor yang akan berangkat pada 10 mei mendatang, yang masing-masing mereka memperoleh dana perjalanan sebesar Rp. 2 juta per orang. Dan dana tersebut juga diambil dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 6 juta. “Mudah-mudahan apa yang dilakukan baik oleh kepala desa maupun ketua LPM ada mamfaatnya untuk membangun KLU yang jauh lebih maju kedepan”, harap beberapa tokoh masyarakat.
Karenanya program-program yang harus menjadi skala prioritas di level 1 ini, adalah program-program yang bersifat bantuan langsung atau program yang bersifat sosial. “Dan kalau kemiskinan ini sudah masuk di level dua, kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi , tapi kebutuhan lainnya belum terpenuhi. Jadi kita ingin data-data kemiskinan level dua ini dipakai juga untuk menginterpensi kegiatan-kegiatan yang bersifat ekonomi produktif yakni mengelola satu usaha untuk kebutuhan keluarga dan lingkungannya”, kata Jayadi.
Sementara katagori kemiskinan pada level ke tiga, lanjut Jayadi, diharapkan mereka sudah memiliki akses dengan berbagai bidang usaha termasuk perbankkan dan lainnya. Dan inilah yang menjadi skala prioritas yang perlu menjadi perhatian bersama, terutama para petugas yang bergelut di lapangan di tingkat desa, setidaknya sudah kelihatan sasaran yang menjadi target pekerjaan tahunan Lombok Utara.
Semua desa sudah diminta untuk memiliki Rencana Pembangunan lima tahunan Desa (RPJM-Des), berbeda dengan tahun lalu hanya membuat RPJM-Des setiap tahun,.”Selain itu mulai tahun ini juga sudah diprogramkan perencanaan partisipatif, artinya semua program yang ada di tingkat desa seperti PNPM, pemerintah daerah maupun ADD, supaya menyatu agar kelihatan ranahnya masing-masing, sehingga tidak terjadi tumpang tindih program di tingkat lapangan”, jelasnya.
“Kedepan juga, agar pembangunan itu bisa terfokus perlu kita memiliki data yang lengkap di tingkat desa, supaya kita memiliki gambaran. Sebab bila kita tidak memiliki data yang jelas, seperti kita berada di tengah hutan yakni mau mengarah kemana kita tidak tahu. Dan keputusan pembangunan terakhir adalah tergantung dari kelengkapan data yang dimiliki oleh desa maupun kabupaten”, tambah Jayadi.
Di lima desa, kata Jayadi, yang dijadikan sebagai indicator di KLU, yang beberapa waktu lalu telah dilombakan, ternyata rata-rata di semua desa yang dilombakan itu mengalami perosalan data yang kurang lengkap. Satu contoh misalnya, mengapa angka kemiskinan tidak bisa turun di KLU, padahal biaya pembangunan yang dikeluargkan oleh Pemkab dari tahun ke tahun terus meningkat, dan itu dikarenakan persoalan data yang kurang lengkap. “Untuk mendukung perencanaan yang baik harus didukung dengan
Data yang jelas”, tegasnya.
Sementara salah seorang ketua LPM dalam pertemuan tersebut, menanyakan biaya bintek ke Balai Besar Malang, yang diambilkan dari ADD yang kisarannya sampai Rp. 6 juta per desa. Menjawab pertanyaan ini, Kabag Pemdes, Drs. Faisol mengungkapkan, bahwa dana tersebut, digunakan untuk membayar biaya bintek di Balai Besar Malang sebesar Rp. 3,5 juta, dan untuk biaya masing-masing LPM yang berangkat Rp. 1,2 juta selama 6 hari. Sedangkan sisanya, sebagai biaya tiket pesawat PP (Mataram-Surabaya), biaya bis dan lain-lainnya.
Biaya bintek LPM tersebut memang sedikit ada perbedaan bila dibandingkan dengan biaya study banding para kepala desa se KLU ke Bogor yang akan berangkat pada 10 mei mendatang, yang masing-masing mereka memperoleh dana perjalanan sebesar Rp. 2 juta per orang. Dan dana tersebut juga diambil dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 6 juta. “Mudah-mudahan apa yang dilakukan baik oleh kepala desa maupun ketua LPM ada mamfaatnya untuk membangun KLU yang jauh lebih maju kedepan”, harap beberapa tokoh masyarakat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar