HomeJAKARTA -Menko Perekonomian Hatta Rajasa memastikan dirinya tidak akan merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas Menteri Keuangan. Jabatan Menteri Keuangan akan diisi secara definitif.
“Oh, kalau itu (merangkap jabatan) enggak,” kata Hatta di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin (6/5). Hatta menambahkan, saat ini hanya presiden yang mengetahui kandidat yang paling tepat untuk mengganti Sri Mulyani Indrawati yang telah ditunjuk menjadi Managing Director Bank Dunia. Mengenai nama-nama yang beredar saat ini, seperti Pjs Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Anggito Abimanyu, Hatta menyebut sebagai gabungan antara harapan orang, dugaan, spekulasi, macam-macam.
Hatta juga membantah spekulasi tertunda-tundanya pengajuan calon Gubernur Bank Indonesia (BI) merupakan sinyal Darmin Nasution akan diplot untuk menggantikan Sri Mulyani. Dia mengatakan, spekulasi nama-nama calon menteri tersebut adalah hal yang sah.
“Tapi yang pasti yang paling tahu siapa yang tepat Bapak Presiden,” katanya. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut juga tidak bisan memastikan apakah menteri yang akan ditunjuk berasal dari kalangan profesional atau partai politik.
Hatta mengakui saat ini pasar tengah menunggu kepastian siapa menteri keuangan yang baru. Oleh karena itu, presiden telah mengumumkan persetujuan pengunduran diri Sri Mulyani Indrawati dari posisi Menteri Keuangan, untuk bertugas sebagai Managing Director Bank Dunia. Sri Mulyani akan mulai berada di Kantor Pusat Bank Dunia di Washington DC, Amerika Serikat, pada 1 Juni mendatang.
“Jadi waktu sekarang masih ada waktu untuk melaksanakan tugas-tugas beliau dengan masa tersebut. Bapak presiden tentu sudah memiliki, kebijakan untuk pada saat yang tepat untuk mengumumkan. Jadi kita tunggu,” kata Hatta.
Hatta menambahkan, siapapun menteri keuangan yang menggantikan Sri Mulyani, tetap akan menjalankan kebijakan yang digariskan presiden. “Jadi apa yang menjadi kebijakan presiden, para menteri akan menjalankan itu. Jadi tidak ada sesuatu yang berubah,” kata Hatta.
Mantan Mensesneg tersebut mengatakan, jabatan baru Sri Mulyani bukan untuk melarikan diri dari kondisi di dalam negeri. “Jangan dikaitkan begitu. Kita harusnya bangga, meski kita juga kehilangan,” kata Hatta.
Kemarin, bursa kandidat pengganti Sri Mulyani Indrawati di kursi Menteri Keuangan terus memanas. Diantara beberapa kandidat kuat, Darmin Nasution sudah menyatakan kesiapan. Sementara Anggito Abimanyu mengaku belum mengetahui jika dirinya dijagokan menjadi pengganti Sri Mulyani.
“Darmin Nasution yang kini menduduki kursi pejabat sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia (BI) mengakui, hingga kemarin, dirinya belum mendapat tawaran dari Presiden SBY terkait posisi menteri keuangan. Namun, dia menyatakan siap jika memang nantinya ditunjuk. “Belum, belum terima tawaran dari Presiden. Jadi saya itu kan tidak pernah cari jabatan. Tapi kalau diberi amanat, ya saya nggak bisa menghindar,” ujarnya di Kantor BI, kemarin (6/5).
Meski demikian, pria kelahiran kelahiran Tapanuli, 21 Desember 1948 tersebut enggan berspekulasi lebih jauh dan lebih memilih untuk tidak berkomentar lebih banyak. Saat ini, lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) yang meraih gelar Doktor Ekonomi dari Universitas Paris, Sorbonne, Perancis, ini memang menjadi kandidat terkuat calon menteri keuangan.
Bagaimana dengan Anggito Abimanyu? Pria kelahiran Bogor, 19 Februari 1963 yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan itu malah mengaku belum tahu jika dirinya disebut-sebut sebagai kandidat kuat pengganti Sri Mulyani.
“Belum tahu, saya belum dapat kabar juga, belum dapat kontak, saya masih ada di luar (negeri),” ujarnya saat dihubungi wartawan kemarin. Saat ini, pria yang dikenal sebagai ahli di bidang fiskal dan anggaran ini tengah menunaikan umrah di Tanah Suci.
Selain Darmin, Anggito yang lulusan Fakultas Ekonomi UGM dan meraih gelar Doktor dari Pennsylvania University, AS, ini juga menjadi kandidat kuat. Apalagi, saat wacana adanya kursi wakil menteri keuangan, nama Anggito juga digadang-gadang sebagai wakil Sri Mulyani.
Sementara itu, sejak kemarin, Sri Mulyani sudah mulai menyampaikan pesan-pesan perpisahan dengan anak buahnya di jajaran Kementerian Keuangan. Dalam pidatonya di acara peresmian Layanan Unggulan Kantor Perbendaharaan Negara di Jakarta kemarin, Sri Mulyani menyelipkan beragam pesan. Salah satu yang menarik adalah pesannya kepada para pimpinan agar jangan pernah mengorbankan anak buah yang sudah bekerja dengan baik. Tentu saja, pesan tersebut memiliki makna tersendiri di tengah kritikan beberapa pihak yang menganggap Presiden SBY gagal melindungi Sri Mulyani dari tekanan politis akibat kasus Bank Century.
“Jangan berikan suasana pada anak buah, bahwa mereka yang sudah bekerja dengan baik, menjadi kecil hati karena takut intimadiasi, dikorbankan, atau ditekan oleh pihak lain,” ujarnya serius.
Dalam beberapa kesempatan, Sri Mulyani memang mengungkapkan keheranannya, mengapa dirinya yang dinilai banyak pihak sudah bekerja dengan baik dan berhasil membawa Indonesia melalui guncangan akibat krisis global pada 2008, justru dinilai sebagai pihak yang bersalah gara-gara kasus Bank Century.
Sri Mulyani menambahkan, seluruh aparat di Kementerian Keuangan jangan sampai takut menjadi terdakwa jika memang sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang. “Jadi, seluruh jajaran Kementerian Keuangan tidak seharusnya merasa khawatir nanti akan dikriminalkan,” katanya.
Menurut dia, tugas Kementerian Keuangan yang terkait dengan keuangan negara memang harus selalu dijalankan sesuai aturan. “Sebab, saya tahu, urusan duit dekat dengan fitnah. Saya sudah pengalaman,” ucapnya merujuk kasus bailout Bank Century senilai Rp 6,7 triliun yang menyeret namanya. “Tapi, jika jajaran Kementerian Keuangan sudah kerja dengan integritas baik, mengikuti SOP (standard operating procedure), maka dia harus dilindungi, karena dia adalah aset negara,” imbuhnya.
Sri Mulyani juga berpesan, sepeninggal dirinya, proses reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan harus terus dijalankan. “Siapapun pimpinan di Kemenkeu, reformasi sudah jadi arwah, aura, dan jiwa Kemenkeu, sudah menjadi bagian dari jiwa kita,” tuturnya.
KPK Tidak Akan Mencekal
Posisi Managing Director World Bank (Bank Dunia) yang akan segera diduduki Sri Mulyani, tidak berpengaruh pada jalannya penanganan kasus Bank Century. Terkait posisi baru tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan melakukan pencekalan terhadap yang bersangkutan. Hal itu mengemuka dalam diskusi dengan keempat pimpinan KPK di Auditorium, kemarin (6/5).
“Menurut saya tidak perlu cekal Sri Mulyani. Kepergiannya jelas, alamatnya juga jelas di bank Dunia. Masih di dunia,”papar Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan, Bibit Samad Riyanto.
Pernyataan serupa juga diungkapkan Bibit pada rapat dengan tim pengawas century di DPR, Rabu (5/5) lalu. Bibit menambahkan, Sri Mulyani masih merupakan warga negara Indonesia. “Selain itu, Bu Sri Mulyani mendapat jabatan yang terhormat di sana (Bank Dunia), kenapaharus dicekal,”tambahnya.
Ketika ditanya adanya kemungkinan unsur kebal hukum, terkait Sri Mulyani yang dilengkapi paspor diplomatis, Bibit membantah tegas hal tersebut. Dia menuturkan, pihak KPK tidak bermasalah dengan adanya paspor tersebut. Jika masih diperlukan, lanjut Bibit, pihaknya akan kembali melakukan pemeriksaan kepada Sri Mulyani di Washington DC.
Pernyataan Bibit tersebut diperkuat oleh Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Mochammad Jasin. Dia menuturkan, pejabat Bank Dunia sekalipun tidak kebal hukum. Hal itu diatur dalam UU Konvensi antikorupsi PBB atau UNCIC. “Berdasarkan UNCIC, KPK bisa menanganipejabat asing sekalipun, apalagi Sri Mulyani adalah warga negara Indonesia bukan warga asing. Jadi tidak ada itu istilah kebal hukum untuk yang bersangkutan,”paparnya ketika ditemui usai diskusi, kemarin. Dia menambahkan, konvensi tersebut membuat transparan penegakan hukum yang diberlakukan bagi semua warga negara.
Soal lokasi pemeriksaan Sri Mulyani, Jasin mengatakan, hal itu tidak menjadi masalah. Sekalipun, yang bersangkutan sudah tidak bertempat tinggal di Indonesia. “Kalau memang kita masih membutuhkan keterangan beliau, tim penyelidik KPK bisa berangkat ke sana, karena kita juga pernah memeriksa pejabat BI yang berada di Washington DC,”imbuhnya.
Sementara itu, terkait pemeriksaan Sri Mulyani dan Boediono yang pekan lalu dilangsungkan, Jasin menuturkan, tim penyelidik KPK sedang mengkaji hasil pemeriksaan. Hasil tersebut akan dibawa ke gelar perkara lanjutan kasus Bank Century.
Seperti diberitakan sebelumnya, dalam menangani kasus dana talangan Rp6,7 triliun kepada bank bermasalah Bank Century, KPK sudah memeriksa sebanyak 97 orang. Rinciannya, BI 31 orang, Bank Century 39 orang, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 11 orang, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) 2 orang, Bapepam 2 orang dan sejumlah pihak terkait lainnya. (ken/owi/sof/jpnn) (www.hariansumut.com)
Hatta juga membantah spekulasi tertunda-tundanya pengajuan calon Gubernur Bank Indonesia (BI) merupakan sinyal Darmin Nasution akan diplot untuk menggantikan Sri Mulyani. Dia mengatakan, spekulasi nama-nama calon menteri tersebut adalah hal yang sah.
“Tapi yang pasti yang paling tahu siapa yang tepat Bapak Presiden,” katanya. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut juga tidak bisan memastikan apakah menteri yang akan ditunjuk berasal dari kalangan profesional atau partai politik.
Hatta mengakui saat ini pasar tengah menunggu kepastian siapa menteri keuangan yang baru. Oleh karena itu, presiden telah mengumumkan persetujuan pengunduran diri Sri Mulyani Indrawati dari posisi Menteri Keuangan, untuk bertugas sebagai Managing Director Bank Dunia. Sri Mulyani akan mulai berada di Kantor Pusat Bank Dunia di Washington DC, Amerika Serikat, pada 1 Juni mendatang.
“Jadi waktu sekarang masih ada waktu untuk melaksanakan tugas-tugas beliau dengan masa tersebut. Bapak presiden tentu sudah memiliki, kebijakan untuk pada saat yang tepat untuk mengumumkan. Jadi kita tunggu,” kata Hatta.
Hatta menambahkan, siapapun menteri keuangan yang menggantikan Sri Mulyani, tetap akan menjalankan kebijakan yang digariskan presiden. “Jadi apa yang menjadi kebijakan presiden, para menteri akan menjalankan itu. Jadi tidak ada sesuatu yang berubah,” kata Hatta.
Mantan Mensesneg tersebut mengatakan, jabatan baru Sri Mulyani bukan untuk melarikan diri dari kondisi di dalam negeri. “Jangan dikaitkan begitu. Kita harusnya bangga, meski kita juga kehilangan,” kata Hatta.
Kemarin, bursa kandidat pengganti Sri Mulyani Indrawati di kursi Menteri Keuangan terus memanas. Diantara beberapa kandidat kuat, Darmin Nasution sudah menyatakan kesiapan. Sementara Anggito Abimanyu mengaku belum mengetahui jika dirinya dijagokan menjadi pengganti Sri Mulyani.
“Darmin Nasution yang kini menduduki kursi pejabat sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia (BI) mengakui, hingga kemarin, dirinya belum mendapat tawaran dari Presiden SBY terkait posisi menteri keuangan. Namun, dia menyatakan siap jika memang nantinya ditunjuk. “Belum, belum terima tawaran dari Presiden. Jadi saya itu kan tidak pernah cari jabatan. Tapi kalau diberi amanat, ya saya nggak bisa menghindar,” ujarnya di Kantor BI, kemarin (6/5).
Meski demikian, pria kelahiran kelahiran Tapanuli, 21 Desember 1948 tersebut enggan berspekulasi lebih jauh dan lebih memilih untuk tidak berkomentar lebih banyak. Saat ini, lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) yang meraih gelar Doktor Ekonomi dari Universitas Paris, Sorbonne, Perancis, ini memang menjadi kandidat terkuat calon menteri keuangan.
Bagaimana dengan Anggito Abimanyu? Pria kelahiran Bogor, 19 Februari 1963 yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan itu malah mengaku belum tahu jika dirinya disebut-sebut sebagai kandidat kuat pengganti Sri Mulyani.
“Belum tahu, saya belum dapat kabar juga, belum dapat kontak, saya masih ada di luar (negeri),” ujarnya saat dihubungi wartawan kemarin. Saat ini, pria yang dikenal sebagai ahli di bidang fiskal dan anggaran ini tengah menunaikan umrah di Tanah Suci.
Selain Darmin, Anggito yang lulusan Fakultas Ekonomi UGM dan meraih gelar Doktor dari Pennsylvania University, AS, ini juga menjadi kandidat kuat. Apalagi, saat wacana adanya kursi wakil menteri keuangan, nama Anggito juga digadang-gadang sebagai wakil Sri Mulyani.
Sementara itu, sejak kemarin, Sri Mulyani sudah mulai menyampaikan pesan-pesan perpisahan dengan anak buahnya di jajaran Kementerian Keuangan. Dalam pidatonya di acara peresmian Layanan Unggulan Kantor Perbendaharaan Negara di Jakarta kemarin, Sri Mulyani menyelipkan beragam pesan. Salah satu yang menarik adalah pesannya kepada para pimpinan agar jangan pernah mengorbankan anak buah yang sudah bekerja dengan baik. Tentu saja, pesan tersebut memiliki makna tersendiri di tengah kritikan beberapa pihak yang menganggap Presiden SBY gagal melindungi Sri Mulyani dari tekanan politis akibat kasus Bank Century.
“Jangan berikan suasana pada anak buah, bahwa mereka yang sudah bekerja dengan baik, menjadi kecil hati karena takut intimadiasi, dikorbankan, atau ditekan oleh pihak lain,” ujarnya serius.
Dalam beberapa kesempatan, Sri Mulyani memang mengungkapkan keheranannya, mengapa dirinya yang dinilai banyak pihak sudah bekerja dengan baik dan berhasil membawa Indonesia melalui guncangan akibat krisis global pada 2008, justru dinilai sebagai pihak yang bersalah gara-gara kasus Bank Century.
Sri Mulyani menambahkan, seluruh aparat di Kementerian Keuangan jangan sampai takut menjadi terdakwa jika memang sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang. “Jadi, seluruh jajaran Kementerian Keuangan tidak seharusnya merasa khawatir nanti akan dikriminalkan,” katanya.
Menurut dia, tugas Kementerian Keuangan yang terkait dengan keuangan negara memang harus selalu dijalankan sesuai aturan. “Sebab, saya tahu, urusan duit dekat dengan fitnah. Saya sudah pengalaman,” ucapnya merujuk kasus bailout Bank Century senilai Rp 6,7 triliun yang menyeret namanya. “Tapi, jika jajaran Kementerian Keuangan sudah kerja dengan integritas baik, mengikuti SOP (standard operating procedure), maka dia harus dilindungi, karena dia adalah aset negara,” imbuhnya.
Sri Mulyani juga berpesan, sepeninggal dirinya, proses reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan harus terus dijalankan. “Siapapun pimpinan di Kemenkeu, reformasi sudah jadi arwah, aura, dan jiwa Kemenkeu, sudah menjadi bagian dari jiwa kita,” tuturnya.
KPK Tidak Akan Mencekal
Posisi Managing Director World Bank (Bank Dunia) yang akan segera diduduki Sri Mulyani, tidak berpengaruh pada jalannya penanganan kasus Bank Century. Terkait posisi baru tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan melakukan pencekalan terhadap yang bersangkutan. Hal itu mengemuka dalam diskusi dengan keempat pimpinan KPK di Auditorium, kemarin (6/5).
“Menurut saya tidak perlu cekal Sri Mulyani. Kepergiannya jelas, alamatnya juga jelas di bank Dunia. Masih di dunia,”papar Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan, Bibit Samad Riyanto.
Pernyataan serupa juga diungkapkan Bibit pada rapat dengan tim pengawas century di DPR, Rabu (5/5) lalu. Bibit menambahkan, Sri Mulyani masih merupakan warga negara Indonesia. “Selain itu, Bu Sri Mulyani mendapat jabatan yang terhormat di sana (Bank Dunia), kenapaharus dicekal,”tambahnya.
Ketika ditanya adanya kemungkinan unsur kebal hukum, terkait Sri Mulyani yang dilengkapi paspor diplomatis, Bibit membantah tegas hal tersebut. Dia menuturkan, pihak KPK tidak bermasalah dengan adanya paspor tersebut. Jika masih diperlukan, lanjut Bibit, pihaknya akan kembali melakukan pemeriksaan kepada Sri Mulyani di Washington DC.
Pernyataan Bibit tersebut diperkuat oleh Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Mochammad Jasin. Dia menuturkan, pejabat Bank Dunia sekalipun tidak kebal hukum. Hal itu diatur dalam UU Konvensi antikorupsi PBB atau UNCIC. “Berdasarkan UNCIC, KPK bisa menanganipejabat asing sekalipun, apalagi Sri Mulyani adalah warga negara Indonesia bukan warga asing. Jadi tidak ada itu istilah kebal hukum untuk yang bersangkutan,”paparnya ketika ditemui usai diskusi, kemarin. Dia menambahkan, konvensi tersebut membuat transparan penegakan hukum yang diberlakukan bagi semua warga negara.
Soal lokasi pemeriksaan Sri Mulyani, Jasin mengatakan, hal itu tidak menjadi masalah. Sekalipun, yang bersangkutan sudah tidak bertempat tinggal di Indonesia. “Kalau memang kita masih membutuhkan keterangan beliau, tim penyelidik KPK bisa berangkat ke sana, karena kita juga pernah memeriksa pejabat BI yang berada di Washington DC,”imbuhnya.
Sementara itu, terkait pemeriksaan Sri Mulyani dan Boediono yang pekan lalu dilangsungkan, Jasin menuturkan, tim penyelidik KPK sedang mengkaji hasil pemeriksaan. Hasil tersebut akan dibawa ke gelar perkara lanjutan kasus Bank Century.
Seperti diberitakan sebelumnya, dalam menangani kasus dana talangan Rp6,7 triliun kepada bank bermasalah Bank Century, KPK sudah memeriksa sebanyak 97 orang. Rinciannya, BI 31 orang, Bank Century 39 orang, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 11 orang, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) 2 orang, Bapepam 2 orang dan sejumlah pihak terkait lainnya. (ken/owi/sof/jpnn) (www.hariansumut.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar