HomeLombok Utara - Rencana pemerintah akan membangun bandar udara (bandara) di Kayangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendapat tanggapan positif dari Bupati KLU H. Djohan Sjamsu, SU. Mengantisipasi rencna itu ia akan mengusahakan mobil training yang diperuntukkan bagi pelatihan calon tenaga kerja di daerah ini.
Jika rencana itu terealisasi, ujarnya ini akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Lombok Utara. Dengan mobil training dapat mempermudah pelayanan kepada masyarakat karena dengan mobil unit training pelayanan ke masyarakat bisa dilakukan secara berpindah-pindah.
Itu dismpaikan Bupati KLU H.Djohan Sjamsu, SH., saat membuka semiloka satuan kerja perangkat daerah (SKPD) program pembangunan nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) di Medana Bay Marina, Tanjung, Kamis (7/7) kemarin. Semiloka yang diikuti 80 peserta dari unsur SKPD, camat, kades dan perwakilan BPD se-Lombok Utara.
Pelaksanaan program PNPM secara nasional, jelas Djohan dalam rangka menanggulangi warga miskin. Program ini tak selamanya ada sehingga dibutuhkan penanganan secara efektif agar menyentuh kepentingan warga kurang mampu. Terlebih lagi dalam PNPM juga diprogramkan pemberian pinjaman dana untuk simpan pinjam.
Program PNPM diminta agar dikerjakan secara terintegrasi dengan program SKPD untuk mempercepat penanganan pembangunan fisik. Dengan pertemuan ini diharapkan dilakukan evaluasi apa yang sudah tercapai selama ini dan apa program kedepan dalam mengurangi jumlah warga kurang mampu. Djohan juga menyampaikan hasil kunjungan kerjanya ke Taiwan baru-baru ini. Investor dari Taiwan akan mengembangkan tanaman jarak di KLU.
Dijelaskan ada juga investor yang tertarik dengan penambangan pasir besi mengingat potensi pasir besi di daerah ini cukup banyak. Namun, keinginan itu sulit diberikan izin karena dikhawatirkan dampak dari penambangan itu akan merusak lingkungan.
Semiloka ini bertujuan memperkuat komitmen DPRD dan SKPD dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Memperkuat koordinasi lintas sektor sehingga dapat disusun rencana stategis program penanggulangan kemiskinan di daerah serta memperkuat forum DPRD dan SKPD dalam menyusun rencana kerja pembangunan daerah. Selain itu, mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.(Suara NTB
Jika rencana itu terealisasi, ujarnya ini akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Lombok Utara. Dengan mobil training dapat mempermudah pelayanan kepada masyarakat karena dengan mobil unit training pelayanan ke masyarakat bisa dilakukan secara berpindah-pindah.
Itu dismpaikan Bupati KLU H.Djohan Sjamsu, SH., saat membuka semiloka satuan kerja perangkat daerah (SKPD) program pembangunan nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) di Medana Bay Marina, Tanjung, Kamis (7/7) kemarin. Semiloka yang diikuti 80 peserta dari unsur SKPD, camat, kades dan perwakilan BPD se-Lombok Utara.
Pelaksanaan program PNPM secara nasional, jelas Djohan dalam rangka menanggulangi warga miskin. Program ini tak selamanya ada sehingga dibutuhkan penanganan secara efektif agar menyentuh kepentingan warga kurang mampu. Terlebih lagi dalam PNPM juga diprogramkan pemberian pinjaman dana untuk simpan pinjam.
Program PNPM diminta agar dikerjakan secara terintegrasi dengan program SKPD untuk mempercepat penanganan pembangunan fisik. Dengan pertemuan ini diharapkan dilakukan evaluasi apa yang sudah tercapai selama ini dan apa program kedepan dalam mengurangi jumlah warga kurang mampu. Djohan juga menyampaikan hasil kunjungan kerjanya ke Taiwan baru-baru ini. Investor dari Taiwan akan mengembangkan tanaman jarak di KLU.
Dijelaskan ada juga investor yang tertarik dengan penambangan pasir besi mengingat potensi pasir besi di daerah ini cukup banyak. Namun, keinginan itu sulit diberikan izin karena dikhawatirkan dampak dari penambangan itu akan merusak lingkungan.
Semiloka ini bertujuan memperkuat komitmen DPRD dan SKPD dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Memperkuat koordinasi lintas sektor sehingga dapat disusun rencana stategis program penanggulangan kemiskinan di daerah serta memperkuat forum DPRD dan SKPD dalam menyusun rencana kerja pembangunan daerah. Selain itu, mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.(Suara NTB
Tidak ada komentar:
Posting Komentar