Program Masuk Desa Harus Melalui Prencanaan

Lombok Utara - Fasilitator PNPM Kabupaten Lombok Utara, Baiq Nurhayati menegaskan, program apapun yang ke tingkat desa harus melalui dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan atau dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des).

Penegasan tersebut disampaikan pada acara sosialisasi program Lumbung Bersaing yang digelar Lembaga Satya Dharma Mataram (LSDM) di Balai Pusaka Sebaya Tanta Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, 10/12.

Dalam perencanaan pembangunan ditingkat desa, Nurhayati yang baru tujuh bulan bertugas sebagai Faskab PNPM KLU mengaku sempat tertatih-tatih melakukan pembinaan, padahal program perencanaan itu didukung Dana Oprasional Khusus (DOK) yang besarannya minimal Rp. 2,5 juta per-desa.

Dana tersebut dimamfaatkan untuk pembentukan tim, melakukan pengkajian ditingkat dusun dan kelompok masyarakat. “Namun yang terjadi, karena difasilitasi oleh PNPM, sehingga banyak yang menganggap bahwa perencanaan itu produknya PNPM, akibatnya banyak desa yang membuat asal jadi saja tanpa melalui proses konsultasi publik”, kata Nurhayati.

Setelah dilakukan revisi hasil perencanaan RPJMDes, sambung Nurhayati, ternyata yang banyak muncul adalah bidang PNPM itu sendiri, sementara bidang lainnya seperti sosial budaya dan hukum, sedikitpun tak tersentuh.

“Apa yang dihasilkan dalam perencanaan RPJMDes itu kurang berproses, karena tanpa diawali konsultasi publik, dan hanya bersifat instan. Dan ini pernah saya ungkapkan pada smiloka dengan semua kepala desa se KLU pada bulan Agustus lalu. Dan kita telah merevisi semuanya, karena harapan kita satu desa satu perencanaan itu agar ada kesesuaian dengan penganggaran”, jelasnya.

Terkait penyempurnaan kebijakan, menurut Nurhayati, lebih pada arah eksalarasi penurunan kemiskinan dan peningkatakan lapangan kerja. Dan itu merupakan komitmen PNPM dengan gaung pemberdayaan masyarakat.

Menyoroti pendanaan Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP), target anggarannya 25 persen dari total anggaran yang masuk di masing-masing kecamatan. Namun yang baru dieksekusi hanya 13 persen. “Untuk menyerap semua pendanaan SPP itu ditingkat kelompok kita sudah membentuk pendamping, karena saya melihat kelompok itu butuh pendampingan”, katanya.(ari)