Sikap Bupati Dipertanyakan, Terkait Persoalan Kenaikan Tarif PDAM

Lombok Utara - Peryataan Bupati KLU H Djohan Sjamsu dalam pertemuan antara  PDAM – kepala desa- Pemda KLU terkait persoalan kenaikan tarif air  PDAM dinilai tidak tegas. Pernyataan yang dilontarkan bupati sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat yang demo pada Rabu 

(16/11), dianggap tidak lebih seperti juru bicara PDAM saja. ‘’Kami pertanyakan posisi bupati di mana. Apakah berada di pihak PDAM atau membela msayarakat KLU,’’ kata koordinator lapangan masyarakat yang melakukan aksi, Lalu Lukman Hakim.

Padahal, dalam salah satu pernyataannya, bupati mengatakan kalau dirinya kecewa dengan adanya kenaikan tarif itu. Hanya saja sebagai 

pengayom dan pemimpin masyarakat KLU tidak cukup sekadar ucapan kecewa. Menurutnya, bupati harus mendesak agar PDAM menurunkan 

tarif air minum seperti semula.

Dalam pertemuan antara Pemda KLU – PDAM – kepala desa Kamis lalu, bupati mengatakan kekecewaannya lantaran tidak ada pemberitahuan 

ketika kenaikan tarif dilakukan PDAM.

Namun, ketika informasi dari PDAM Menang yang menyebut aksi itu dimotori oleh masyarakat yang sebenarnya menunggak, bupati cepat 

percaya. Memang ada beberapa orang warga yang menunggak membayar, namun itu bukan menjadi alasan utama demonstrasi.

‘’Banyak yang rajin membayar, tapi ketika kenaikan tarif terjadi  mereka tidak mau membayar. Mestinya pemerintah menanyakan kenapa 

masyarakat seperti ini,’’ ujarnya.

Bupati juga mendorong agar aparat keamanan mengambil langkah hukum  terkait perusakan itu. Dikatakan bupati pelaku perusakan itu harus  dihukum. Tidak boleh ada perilaku melanggar hukum yang dibiarkan.  Itu akan membuat pelecehan terhadap hukum. ‘’Harus ditindak 

tegas,’’ kata bupati dalam pertemuan tersebut.

Sementara itu, salah seorang tokoh pemuda Kecamatan Bayan, Lalu  Yanis Maladi mengaku kecewa dengan sikap Bupati KLU terkait 

persoalan PDAM. Jika bupati merasa kecewa dengan kenaikan tarif  itu, mestinya bupati bisa melayangkan protes pada PDAM.  ‘’Mengeluh 

saja tidak cukup. Mestinya sebagai pemimpin masyarakat KLU, bupati  bisa menyuarakan protes masyarakatnya pada PDAM untuk tidak 

menaikkan tarif,’’ katanya.

Sikap bupati yang dinilai Yanis tidak berpihak pada masyarakat itu  dinilai telah melukai hati masyarakat. Bupati pertama KLU yang 

dipilih oleh masyarakat secara langsung ini dinilai tidak bisa  membela kepentingan masyarakat.  ‘’Bupati Lombok Barat dan Wali 

Kota Mataram setuju kenaikan tarif, makanya mereka membubuhkan  tanda tangan. Jika bupati KLU merasa kecewa dengan kenaikan tarif 

mestinya melakukan permintaan untuk peninjauan ulang,’’ katanya.

Dikatakan Yanis, jika sikap Pemda KLU masih seperti saat ini,  mengiyakan kenaikan tarif, masyarakat akan tetap melakukan protes.  

‘’Selama tarif tidak ditinjau, masyarakat akan tetap bertahan memboikot,’’ katanya.

Sementara itu terkait peristiwa air yang macet setelah aksi  demonstrasi itu, masyarakat menilai ada upaya pemboikotan. Lalu Lukman Hakim mengatakan saat dirinya ikut mengiringi petugas PDAM Menang cabang Bayan ke sumber masalah dia melihat pipa itu seperti dipukul batu besar. Selain itu kejadian macetnya air itu terjadi beberapa saat setelah demo. ‘’Petugas langsung tahu di mana kerusakannya. Dan mereka langsung membawa suku cadang yang pas sesuai dengan kerusakan itu,’’ katanya. (fat) Sumber: www.lombokpost.co.id