"Pembangunan" Lebih Penting Dari Study Banding

Lombok utara - Setiap kali keluar anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), program study banding ke luar daerah bagi kepala desa dan lembaga lainnya di Kabupaten Lombok Utara (KLU) selalu diadakan, padahal ditingkat desa masih banyak yang perlu dibangun, artinya pembangunan itu jauh lebih penting daripada studi banding yang tidak memiliki hasil apapun.

Penegasan tersebut dikemukakan Kepala Desa sambik Elen Kecamatan Bayan, M. Katur, 12/10/11. Kades yang cukup kritis ini mengaku sudah beberapa kali persoalan ini diangkat oleh media, namun tetap saja masukan dari beberapa kepala desa itu dianggap angin lalu oleh instansi terkait.

“Saya rasa study banding itu hanya menghabiskan anggaran saja, yang bila digunakan untuk membangun ditingkat desa, jauh lebih bermamfaat bagi masyarakat ketimbang digunakan sebagai biaya study banding ke Pulau Jawa yang belum tentu ada hasilnya” kata Katur.

Ditegaskan, study banding yang dilakukan dengan biaya dari dana ADD hingga puluhan juta itu kurang efektif karena selama ini tidak ada hasil apapun yang bisa diterapkan ditingkat desa. 

“Coba saja dilihat sejak kita masih bergabung dengan Kabupaten Lombok Barat, hingga KLU mandiri, apa yang bisa diterapkan oleh kepala desa atau lembaga LPM dan BPD yang pernah mengikuti Bintek atau study banding, sehingga saya menilai tidak lebih dari sekedar jalan-jalan menghabiskan anggaran saja”, tegasnya. 

“Saya pada dasarnya setiap kali diajak melakukan study banding selalu menolak, namun yang terjadi oleh instansi pemerintah yang memprogramkan itu terlebih dahulu memotong biaya transfortasi dan akomodasi dari dana ADD, sehingga mau tidak mau harus berangkat dengan menggunakan dana untuk pembangunan ditingkat desa yaitu ADD”, jelas Katur.

Padahal, lanjut Katur, jika program itu mau lebih efektif, kita bisa saja mengundang beberapa nara sumber dari pusat, sehingga perputaran uang ADD sebagai biaya keluar daerah itu bisa dinikmati oleh banyak orang.  “Silahkan saja undang nara sumber yang ahli dibidangnya, kemudian dilakukan Bimbingan Teknis di KLU, kan dengan dana puluhan juga masing-masing desa itu bisa mengundang peserta dari tingkat RT sampai pejabat ditingkat kabupaten”, katanya.

Karenanya, Katur mengharapkan kepada pemerintah daerah, agar program studi banding pada tahun depan sebaiknya ditiadakan, karena itu hanya memboroskan anggaran. “Lebih baik biaya itu digunakan untuk membangun desa daripada study banding yang hanya menghabiskan anggaran unruk masyarakat”,pungkasnya. (ari)