Home
Mentan Khawatir Penurunan Produksi di Daerah Surplus
Mataram –Dampak kekeringan di beberapa daerah belum terlalu berdampak moderat terhadap produksi padi secara nasional. Namun jika kondisi ini tidak ditangani secara serius, dikhawatirkan berdampak terhadap produksi di daerah surplus. Laporan sementara yang diterimanya, sekitar 27 ribu hektar tanaman padi di sejumlah daerah mengalami gagal panen.
Hal itu diungkapkan Menteri Pertanian (Mentan), Dr.Ir.H.Suswono usai membuka Gelar Inovasi Teknologi (GIT) SMK Pembangunan Pertanian (PP) tingkat nasional XI di Narmada, Lombok Barat (Lobar), Sabtu (17/9).
‘’Jika kondisi ini tak ditangani secara serius, dikhawatirkan akan berdampak terhadap penurunan produksi di daerah surplus. Karena seperti NTB misalnya, termasuk daerah yang rawan dan langganan kekeringan. Hampir setiap tahun daerah ini dilanda kekeringan,’’ katanya. Dari sekitar 27 ribu hektar padi yang gagal panen, 15 ribu hektar di antaranya sudah terverifikasi. ‘’Kami pun menyiapkan konpensasi bagi daerah surplus yang gagal panen karena dikhawatirkan terjadi penurunan produksi,” kata Suswono.
Menurut Mentan, dampak dari perubahan iklim mendatangkan pengaruh yang positif dan negatif. Pengaruh positifnya, di beberapa daerah yang tadinya bukan daerah penghasil dan surplus padi seperti Kalimantan Timur justru berpotensi terbuka lahan baru sekitar 300 ribu hektar. Sementara dampak negatifnya, justru di daerah yang tadinya surplus dan penghasil mengalami penurunan produksi karena dampak kekeringan.
Karena itu, mengantisipasi penurunan produksi yang signifikan pemerintah telah menyiapkan dan mengalokasikan anggaran insentif atau ganti rugi bagi petani padi yang mengalami gagal panen (puso) akibat kekeringan. Jumlah anggaran yang alokasikan sebesar Rp 3,7 juta per hektar. “Anggaran itu langsung ditransfer ke rekening petani setelah melewati tahapan verifikasi,” ujarnya.
Dirincikan, biaya ganti rugi sebesar Rp 3,7 juta per hektare itu, masing-masing sebesar Rp 2,6 juta untuk bantuan pengolahan dan Rp1,1 untuk pupuk dan benih diberikan gratis. ‘’Padi yang gagal panen yang sudah terverifikasi seluas 15 ribu hektar itu sudah dikucurkan biaya ganti ruginya. Kalau terjadi gagal panen di daerah segera laporkan agar ditindaklanjuti,’’ pesannya.
Lumbung Padi Gagal Panen
Sementara dari Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dilaporkan, kekeringan yang terjadi akibat kemarau tahun ini sudah mulai terlihat di wilayah Kecamatan Brang Rea dan Brang Ene, KSB. Petani di dua kecamatan yang menjadi sentra padi atau lumbung padi KSB ini, mulai mengeluh kekurangan air. Akibatnya, ratusan hektar tanaman padi yang terlanjur di tanam terancam gagal panen. Di sisi lain pihak pemerintah KSB belum turun tangan mengatasi kondisi yang dialami petani itu.
Kabid Pertanian Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan) KSB Ir. Sumbawanto yang dikonfirmasi menyatakan, pihaknya akan segera melakukan peninjauan ke lapangan. “Kami memang sudah dapat informasi ini. Dan besok (hari ini) kita akan langsung turun ke lapangan melakukan pemetaan dan mencari solusi untuk membantu petani,” terangnya, Minggu (18/9) kemarin.
Menurut dia, ancaman gagal panen yang dialami petani sekarang ini tidak lepas dari spekulasi dari para petani yang keliru. Di mana, petani berasumsi mampu melakukan tiga kali tanam dalam setahun seperti yang dialami tahun 2010 lalu. “Masalahnya tahun 2010 terjadi badai Lanina, sehingga curah hujan menjadi tinggi dan memungkinkan petani dapat menanam tiga kali. Sementara tahun ini cuaca sudah normal lagi yang artinya petani harus kembali menanam 2 kali padi dan 1 palawija,” ujar Sumbawanto.
Di awal tahun, pihaknya mengaku telah menginformasikan kepada petani agar kembali pada pola cocok tanam biasa (2 kali padi 1 palawija, red) karena kondisi cuaca telah kembali pada posisi normal. “Tapi petani kenyataanya tetap berspekulasi dan melakukan penanaman sekarang,’’ katanya.
Untuk mengantisipasi meluasnya kekeringan, Sumbawanto menyatakan, pihaknya akan segera melakukan turun lapangan. Mendata sawah petani yang saat ini ini sedang ditanami padi untuk selanjutnya memikirkan pola penanganan yang efektif agar petani tidak merugi.
“Kita mungkin akan segera menurunkan bantuan mesin penyedot air kepada petani sebagai penanganan awal agar padi petani yang sudah telanjur ditanam tidak mati. Selanjutnya kita akan memikirkan pola penanganan berkelanjutannya setidaknya sampai padi petani di panen,” pungkasnya.(bug) Sumber: Suara NTB
‘’Jika kondisi ini tak ditangani secara serius, dikhawatirkan akan berdampak terhadap penurunan produksi di daerah surplus. Karena seperti NTB misalnya, termasuk daerah yang rawan dan langganan kekeringan. Hampir setiap tahun daerah ini dilanda kekeringan,’’ katanya. Dari sekitar 27 ribu hektar padi yang gagal panen, 15 ribu hektar di antaranya sudah terverifikasi. ‘’Kami pun menyiapkan konpensasi bagi daerah surplus yang gagal panen karena dikhawatirkan terjadi penurunan produksi,” kata Suswono.
Menurut Mentan, dampak dari perubahan iklim mendatangkan pengaruh yang positif dan negatif. Pengaruh positifnya, di beberapa daerah yang tadinya bukan daerah penghasil dan surplus padi seperti Kalimantan Timur justru berpotensi terbuka lahan baru sekitar 300 ribu hektar. Sementara dampak negatifnya, justru di daerah yang tadinya surplus dan penghasil mengalami penurunan produksi karena dampak kekeringan.
Karena itu, mengantisipasi penurunan produksi yang signifikan pemerintah telah menyiapkan dan mengalokasikan anggaran insentif atau ganti rugi bagi petani padi yang mengalami gagal panen (puso) akibat kekeringan. Jumlah anggaran yang alokasikan sebesar Rp 3,7 juta per hektar. “Anggaran itu langsung ditransfer ke rekening petani setelah melewati tahapan verifikasi,” ujarnya.
Dirincikan, biaya ganti rugi sebesar Rp 3,7 juta per hektare itu, masing-masing sebesar Rp 2,6 juta untuk bantuan pengolahan dan Rp1,1 untuk pupuk dan benih diberikan gratis. ‘’Padi yang gagal panen yang sudah terverifikasi seluas 15 ribu hektar itu sudah dikucurkan biaya ganti ruginya. Kalau terjadi gagal panen di daerah segera laporkan agar ditindaklanjuti,’’ pesannya.
Lumbung Padi Gagal Panen
Sementara dari Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dilaporkan, kekeringan yang terjadi akibat kemarau tahun ini sudah mulai terlihat di wilayah Kecamatan Brang Rea dan Brang Ene, KSB. Petani di dua kecamatan yang menjadi sentra padi atau lumbung padi KSB ini, mulai mengeluh kekurangan air. Akibatnya, ratusan hektar tanaman padi yang terlanjur di tanam terancam gagal panen. Di sisi lain pihak pemerintah KSB belum turun tangan mengatasi kondisi yang dialami petani itu.
Kabid Pertanian Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan) KSB Ir. Sumbawanto yang dikonfirmasi menyatakan, pihaknya akan segera melakukan peninjauan ke lapangan. “Kami memang sudah dapat informasi ini. Dan besok (hari ini) kita akan langsung turun ke lapangan melakukan pemetaan dan mencari solusi untuk membantu petani,” terangnya, Minggu (18/9) kemarin.
Menurut dia, ancaman gagal panen yang dialami petani sekarang ini tidak lepas dari spekulasi dari para petani yang keliru. Di mana, petani berasumsi mampu melakukan tiga kali tanam dalam setahun seperti yang dialami tahun 2010 lalu. “Masalahnya tahun 2010 terjadi badai Lanina, sehingga curah hujan menjadi tinggi dan memungkinkan petani dapat menanam tiga kali. Sementara tahun ini cuaca sudah normal lagi yang artinya petani harus kembali menanam 2 kali padi dan 1 palawija,” ujar Sumbawanto.
Di awal tahun, pihaknya mengaku telah menginformasikan kepada petani agar kembali pada pola cocok tanam biasa (2 kali padi 1 palawija, red) karena kondisi cuaca telah kembali pada posisi normal. “Tapi petani kenyataanya tetap berspekulasi dan melakukan penanaman sekarang,’’ katanya.
Untuk mengantisipasi meluasnya kekeringan, Sumbawanto menyatakan, pihaknya akan segera melakukan turun lapangan. Mendata sawah petani yang saat ini ini sedang ditanami padi untuk selanjutnya memikirkan pola penanganan yang efektif agar petani tidak merugi.
“Kita mungkin akan segera menurunkan bantuan mesin penyedot air kepada petani sebagai penanganan awal agar padi petani yang sudah telanjur ditanam tidak mati. Selanjutnya kita akan memikirkan pola penanganan berkelanjutannya setidaknya sampai padi petani di panen,” pungkasnya.(bug) Sumber: Suara NTB
Tidak ada komentar:
Posting Komentar