Home
Lombok Utara —Program penanggulangan kemiskinan melalui bantuan modal bagi pedagang bakulan akhirnya dimulai. Kemarin pagi, Bupati KLU, H Djohan Sjamsu, memberikan bantuan modal itu bagi para ketua kelompok. ‘’Bantuan ini jangan dipakai untuk barang-barang konsumtif, jadikan modal untuk meningatkan usaha-usaha saudara,’’ kata bupati yang didampingi Asisten III Hj Marniati, Kadis PPKAD H Kholidi dan Kadiskoperindag dan UKM H Arkam.
Program penanggulangan kemiskinan melalui pembedayaan pedagang kecil ini merupakan salah satu langkah KLU untuk menurunkan angka kemiskinan. Dari data BPS, angka kemiskinan di KLU sebesar 43,14 persen dari total jumlah penduduknya 210 ribu jiwa. Dalam perencanaan pemerintahan H Djohan Sjamsu – H Najmul Akhyar, ditargetkan angka penurunan kemiskinan 2,5 persen per tahun. ‘’Ini memang butuh waktu lama,’’ katanya.
Untuk bantuan tahap awal, pemerintah menganggarkan Rp 1 miliar. Jika satu orang pedagang diberikan Rp 1 juta maka dalam setahun sudah ada 1.000 pedagang kecil yang diberikan bantuan modal secara cuma-cuma oleh pemerintah.
Bantuan tersebut ditransfer ke rekening ketua kelompok, dengan harapan mereka bisa mengatur diri sendiri. Bupati meminta dana sebesar Rp 1 juta itu tidak habis sekali pakai. ‘’Kalau usahanya jualan pelecing, jangan sampai Rp 1 juta dihabiskan. Sesuaikan dengan kebutuhan modal, dan jangan lupa ditabung,’’ katanya.
Dikatakan bupati, dengan bantuan tersebut para pedagang kecil tersebut bisa meningatkan modal mereka. Mereka juga bisa mengembangkannya untuk usaha kecil lainnya. Bupati memberikan contoh usaha bakulan, pedagang pelecing, sate menjadi altenatif untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. ‘’Usaha-usaha kecil seperti ini tahan banting, ketika Indonesia krisis moneter mereka bisa tetap bertahan,’’ kata pria yang juga ketua DPC Partai Demokrat KLU ini.
Selain memberikan bantuan modal usaha, pemerintah juga melakukan program bedah rumah. Rumah warga yang tidak layak huni diberikan bantuan untuk dibenahi. Sejak tahun 2010 hingga saat ini sudah ratusan rumah yang berhasil diperbaiki. ‘’Bantuan rumah itu diberikan dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal,’’ katanya.
Bupati juga sudah bertemu dengan Menteri Sosial untuk membicakan program penanggulangan kemiskinan. Saat kunjungannya ke Lombok pekan lalu, bupati menyempatkan diri untuk bertemu dan memaparkan tentang kemiskinan di KLU. ‘’Pak menteri sudah memberikan kontak untuk saya hubungi, mudah-mudahan ada bantuan lagi dari pusat,’’ katanya.
Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah (Diskoperindag & UKM), H Arkam, mengatakan, pencairan dana tahap awal ini diberikan pada 55 kelompok. Kelompok ini sudah melengkapi seluruh persyaratan untuk pengajuan. ‘’Yang lain akan menyusul,’’ katanya.Bantuan ini diberikan pada para pedagang yang ada di semua kecamatan. Untuk tahap awal ini tercatat sasaran di kecamatan Pemenang sebanyak 122 orang, Tanjung 151 orang, Gangga 247 orang, Kayangan 243 orang, dan Bayan 122 orang. ‘’Dananya langsung kita transfer ke nomor rekening kelompok,’’ katanya.
Sementara itu Ketua Komisi I DPRD KLU, Jasman Hadi, mengingatkan pemerintah agar mengawasi bantuan dana tersebut. Bantuan yang dianggarkan dari APBD itu harus dipastikan tepat sasaran dan tetap pemanfaatannya. ‘’Hajatannya untuk mengurangi jumlah orang miskin. Jadi sasarannya harus dipastikan orang yang betul-betul membutuhkan,’’ katanya.
Bantuan dana secara tunai itu juga dikritik oleh politisi Hanura ini. Menurut Jasman, Bantuan Langsung Tunai (BLT) seperti model yang diterapkan pemerintah itu bisa jadi membuat masyarakat manja. Apalagi kalau sampai salah sasaran, dana itu justru akan digunakan bukan untuk keperluan usaha mereka.
Pada APBD Perubahan 2011, pemerintah kembali menganggarkan Rp 500 juta untuk program ini. Namun menurut Jasman, pemerintah harus menuntaskan terlebih dahulu dana Rp 1 miliar yang pernah dianggarkan pada APBD 2011. ‘’Jangan sampai kita menganggarkan lagi sementara dana yang lama belum sepenuhnya terserap,’’ katanya. (fat) Sumber: Lombok Post
Untuk bantuan tahap awal, pemerintah menganggarkan Rp 1 miliar. Jika satu orang pedagang diberikan Rp 1 juta maka dalam setahun sudah ada 1.000 pedagang kecil yang diberikan bantuan modal secara cuma-cuma oleh pemerintah.
Bantuan tersebut ditransfer ke rekening ketua kelompok, dengan harapan mereka bisa mengatur diri sendiri. Bupati meminta dana sebesar Rp 1 juta itu tidak habis sekali pakai. ‘’Kalau usahanya jualan pelecing, jangan sampai Rp 1 juta dihabiskan. Sesuaikan dengan kebutuhan modal, dan jangan lupa ditabung,’’ katanya.
Dikatakan bupati, dengan bantuan tersebut para pedagang kecil tersebut bisa meningatkan modal mereka. Mereka juga bisa mengembangkannya untuk usaha kecil lainnya. Bupati memberikan contoh usaha bakulan, pedagang pelecing, sate menjadi altenatif untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. ‘’Usaha-usaha kecil seperti ini tahan banting, ketika Indonesia krisis moneter mereka bisa tetap bertahan,’’ kata pria yang juga ketua DPC Partai Demokrat KLU ini.
Selain memberikan bantuan modal usaha, pemerintah juga melakukan program bedah rumah. Rumah warga yang tidak layak huni diberikan bantuan untuk dibenahi. Sejak tahun 2010 hingga saat ini sudah ratusan rumah yang berhasil diperbaiki. ‘’Bantuan rumah itu diberikan dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal,’’ katanya.
Bupati juga sudah bertemu dengan Menteri Sosial untuk membicakan program penanggulangan kemiskinan. Saat kunjungannya ke Lombok pekan lalu, bupati menyempatkan diri untuk bertemu dan memaparkan tentang kemiskinan di KLU. ‘’Pak menteri sudah memberikan kontak untuk saya hubungi, mudah-mudahan ada bantuan lagi dari pusat,’’ katanya.
Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah (Diskoperindag & UKM), H Arkam, mengatakan, pencairan dana tahap awal ini diberikan pada 55 kelompok. Kelompok ini sudah melengkapi seluruh persyaratan untuk pengajuan. ‘’Yang lain akan menyusul,’’ katanya.Bantuan ini diberikan pada para pedagang yang ada di semua kecamatan. Untuk tahap awal ini tercatat sasaran di kecamatan Pemenang sebanyak 122 orang, Tanjung 151 orang, Gangga 247 orang, Kayangan 243 orang, dan Bayan 122 orang. ‘’Dananya langsung kita transfer ke nomor rekening kelompok,’’ katanya.
Sementara itu Ketua Komisi I DPRD KLU, Jasman Hadi, mengingatkan pemerintah agar mengawasi bantuan dana tersebut. Bantuan yang dianggarkan dari APBD itu harus dipastikan tepat sasaran dan tetap pemanfaatannya. ‘’Hajatannya untuk mengurangi jumlah orang miskin. Jadi sasarannya harus dipastikan orang yang betul-betul membutuhkan,’’ katanya.
Bantuan dana secara tunai itu juga dikritik oleh politisi Hanura ini. Menurut Jasman, Bantuan Langsung Tunai (BLT) seperti model yang diterapkan pemerintah itu bisa jadi membuat masyarakat manja. Apalagi kalau sampai salah sasaran, dana itu justru akan digunakan bukan untuk keperluan usaha mereka.
Pada APBD Perubahan 2011, pemerintah kembali menganggarkan Rp 500 juta untuk program ini. Namun menurut Jasman, pemerintah harus menuntaskan terlebih dahulu dana Rp 1 miliar yang pernah dianggarkan pada APBD 2011. ‘’Jangan sampai kita menganggarkan lagi sementara dana yang lama belum sepenuhnya terserap,’’ katanya. (fat) Sumber: Lombok Post
Tidak ada komentar:
Posting Komentar