HomeLombok Utara - Salah satu tujuan pemekaran sebuah daerah otonomi baru untuk mempermudah dan mendakatkan masyarakat dalam mengurus, baik persoalan di bidang adminsitrasi maupun bidang pembangunan. Dan salah satu menjadi kebutuhan mendesak terutama bagi ratusan guru dan pengelola Madrasah adalah keberadaan Kementerian Departemen Agama (KemDepag) di Kabupaten Lombok Utara.
Pasalnya, setelah dua tahun KLU dimekarkan menjadi sebuah kabupaten baru, hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan didirikan kementerian Depag di wilayah Dayan Gunung, sehingga semua urusan madrasah maupun urusan keagamaan lainnya, masih terpusat di Kabupaten Lombok Barat, yang jaraknya ratusan kilo meter dari KLU.
“Urusan pendirian Depag masih bersifat sentralistik artinya wewenang dari Kemeterian Agama pusat dan provinsi NTB, namun setidaknya, persoalan yang dihadapi oleh para guru madrasah yang ada di KLU, perlu dipikirkan. Karena jika masih terfokus urusan keagamaan di Depag Lombok Barat, tentu semua informasi akan terhambat dan terlambat”, kata Adlan Mamnun, pengelola STKIP Hamzar Lombok Utara.
Dikatakan, bahwa urusan madrasah KLU di Depag Lobar, tampaknya masih ditangani setengah hati dan sulit mendapatkan informasi yang jelas. Hal ini selain disebabkan karena jaraknya yang cukup jauh, juga sudah termasuk lain kabupaten, sehingga kedepan keberadaan Depag di KLU sudah menjadi kebutuhan mendesak khususnya bagi para pengelola dan guru madrasah. “Masak hanya mengurus selembar surat madrasah saja kita harus melewati dua kabupaten”, tegas Adlan.
Hal ini juga diakui oleh salah seorang guru Madrasah NW Desa Loloan, Kardi, A.Ma. Menurutnya, pemerintah kabupaten yang dalam hal ini bupati dan wakil bupati KLU, perlu memikirkan keberadaan Kementerian Depag. “Karena jika ada urusan madrasah sedikit saja, harus ke Depag Lobar. Jadi keberadaan Depag di KLU sudah menjadi kebutuhan kita bersama”, kata Kardi.
Untuk menyuarakan hal ini, beberapa guru Madrasah yang ada di Kecamatan Bayan, dalam waktu dekat akan membentuk sebuah forum bersama, yang mudah-mudahan mendapat dukungan dari kecamatan lain. “Forum madrasah ini perlu kita bentuk untuk menyuarakan aspirasi para guru dan pengelola madrasah, baik ditingkat kabupaten, provinsi maupun nasional”, kata kardi.
Adlan mamnun sangat mendukung pembentukan forum tersebut, karena selama ini, dinilai, guru dan pengelola madrasah belum memiliki forum bersama. “Insya Allah dengan kebersamaan kita semua, maka apa yang kita suarakan akan cepat direspon oleh pemerintah”, pungkasnya. (ari)
Pasalnya, setelah dua tahun KLU dimekarkan menjadi sebuah kabupaten baru, hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan didirikan kementerian Depag di wilayah Dayan Gunung, sehingga semua urusan madrasah maupun urusan keagamaan lainnya, masih terpusat di Kabupaten Lombok Barat, yang jaraknya ratusan kilo meter dari KLU.
“Urusan pendirian Depag masih bersifat sentralistik artinya wewenang dari Kemeterian Agama pusat dan provinsi NTB, namun setidaknya, persoalan yang dihadapi oleh para guru madrasah yang ada di KLU, perlu dipikirkan. Karena jika masih terfokus urusan keagamaan di Depag Lombok Barat, tentu semua informasi akan terhambat dan terlambat”, kata Adlan Mamnun, pengelola STKIP Hamzar Lombok Utara.
Dikatakan, bahwa urusan madrasah KLU di Depag Lobar, tampaknya masih ditangani setengah hati dan sulit mendapatkan informasi yang jelas. Hal ini selain disebabkan karena jaraknya yang cukup jauh, juga sudah termasuk lain kabupaten, sehingga kedepan keberadaan Depag di KLU sudah menjadi kebutuhan mendesak khususnya bagi para pengelola dan guru madrasah. “Masak hanya mengurus selembar surat madrasah saja kita harus melewati dua kabupaten”, tegas Adlan.
Hal ini juga diakui oleh salah seorang guru Madrasah NW Desa Loloan, Kardi, A.Ma. Menurutnya, pemerintah kabupaten yang dalam hal ini bupati dan wakil bupati KLU, perlu memikirkan keberadaan Kementerian Depag. “Karena jika ada urusan madrasah sedikit saja, harus ke Depag Lobar. Jadi keberadaan Depag di KLU sudah menjadi kebutuhan kita bersama”, kata Kardi.
Untuk menyuarakan hal ini, beberapa guru Madrasah yang ada di Kecamatan Bayan, dalam waktu dekat akan membentuk sebuah forum bersama, yang mudah-mudahan mendapat dukungan dari kecamatan lain. “Forum madrasah ini perlu kita bentuk untuk menyuarakan aspirasi para guru dan pengelola madrasah, baik ditingkat kabupaten, provinsi maupun nasional”, kata kardi.
Adlan mamnun sangat mendukung pembentukan forum tersebut, karena selama ini, dinilai, guru dan pengelola madrasah belum memiliki forum bersama. “Insya Allah dengan kebersamaan kita semua, maka apa yang kita suarakan akan cepat direspon oleh pemerintah”, pungkasnya. (ari)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar