HomeLombok Utara - Komisi tiga dDewan Perwakilan Rakyat Daerah KLU, memanggil dinas kesehatan terkait stagnasi sejumlah program dan rencana kerja dinas tersebut, selama triwulan terakhir.
Dalam pertemuan dengan komisi tiga itu, dinas kesehatan diwakili sekretaris dinas, Drs.Suwardi.Mkes, didampingi beberapa kepala bidang. Beberapa anggota komisi tiga saat itu mempertanyakan kinerja Dikes, yang mengemuka di KLU, diantara terkait terhentinya proses pembangunan puskesmas Nipah, Kecamatan Pemenangdan rencana pembangunan rumah sakit umum daerah, yang sampai saat ini belum ada kepastiannya. Pasalnya dana anggaran dari pusat yang pernah di expose didepan legislatif, sebasar 60 milyar, tiba-tiba berubah menjadi 120 milyar, yang justeru keberadaan nya belum jelas didepartemen keuangan pusat.
Sudirsah Sudianto salah seorang anggota komisi tiga, pada kesempatan itu mempertanyakan ketidak jelasan mata anggaran pembangunan rumah sakit daerah tipe D, yang selalu menjadi persoalan selama ini. Sudirsah juga menyayangkan tindakan pihak dikes KLU, yang selalu gembar-gembar soal pembangunan RSUD, yang dananya belum jelas, termasuk rencana kegiatan tender untuk RSUD itu.
Menanggapi pertanyaan beberapa anggota komisi tiga terkait akselerasi program kerja itu, sekretaris dinas kesehatan KLU, Swardi menjelaskan, bahwa hingga saat hampir keseluruhan program dan RKA dikes, berjalan cukup baik, hanya saja, pada persoalan terhentinya proses pembangunan puskesmas Nipah, Pemenang, dinas kesehatan memutus kontrak kerja dengan rekanan, karena terjadi masalah tekhnis pengerjaan pembangunan.
Sementara soal rencana pembangunan RSUD dilombok utara, pihaknya saat ini tengah menyelesaikan tahapan penyusunan proposol penggunaan anggaran. Sebelumnya menurut Swardi, pemerintah pusat menjanjikan dana pendamping sebesar 60 milyar rupiah, namun karena terdapat tambahan sejumlah fasilitas di RSUD, depkes mengusulkan dana tambahan 60 milyar, sehingga total menjadi, 120 milyar rupiah.
Pada kesempatan itu, Dinas kesehatan KLU meminta agar rencana pembangunan RSUD, didukung oleh pihak legislatif, Swardi juga berharap adanya kritikan konstruktif dari pihak DPRD terhadap berbagai program kerja. (Lalu Supriadi)
Dalam pertemuan dengan komisi tiga itu, dinas kesehatan diwakili sekretaris dinas, Drs.Suwardi.Mkes, didampingi beberapa kepala bidang. Beberapa anggota komisi tiga saat itu mempertanyakan kinerja Dikes, yang mengemuka di KLU, diantara terkait terhentinya proses pembangunan puskesmas Nipah, Kecamatan Pemenangdan rencana pembangunan rumah sakit umum daerah, yang sampai saat ini belum ada kepastiannya. Pasalnya dana anggaran dari pusat yang pernah di expose didepan legislatif, sebasar 60 milyar, tiba-tiba berubah menjadi 120 milyar, yang justeru keberadaan nya belum jelas didepartemen keuangan pusat.
Sudirsah Sudianto salah seorang anggota komisi tiga, pada kesempatan itu mempertanyakan ketidak jelasan mata anggaran pembangunan rumah sakit daerah tipe D, yang selalu menjadi persoalan selama ini. Sudirsah juga menyayangkan tindakan pihak dikes KLU, yang selalu gembar-gembar soal pembangunan RSUD, yang dananya belum jelas, termasuk rencana kegiatan tender untuk RSUD itu.
Menanggapi pertanyaan beberapa anggota komisi tiga terkait akselerasi program kerja itu, sekretaris dinas kesehatan KLU, Swardi menjelaskan, bahwa hingga saat hampir keseluruhan program dan RKA dikes, berjalan cukup baik, hanya saja, pada persoalan terhentinya proses pembangunan puskesmas Nipah, Pemenang, dinas kesehatan memutus kontrak kerja dengan rekanan, karena terjadi masalah tekhnis pengerjaan pembangunan.
Sementara soal rencana pembangunan RSUD dilombok utara, pihaknya saat ini tengah menyelesaikan tahapan penyusunan proposol penggunaan anggaran. Sebelumnya menurut Swardi, pemerintah pusat menjanjikan dana pendamping sebesar 60 milyar rupiah, namun karena terdapat tambahan sejumlah fasilitas di RSUD, depkes mengusulkan dana tambahan 60 milyar, sehingga total menjadi, 120 milyar rupiah.
Pada kesempatan itu, Dinas kesehatan KLU meminta agar rencana pembangunan RSUD, didukung oleh pihak legislatif, Swardi juga berharap adanya kritikan konstruktif dari pihak DPRD terhadap berbagai program kerja. (Lalu Supriadi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar