HomeLombok Utara - Sejumlah kepala desa memprotes program pemberian bantuan kendaraan dinas berupa sepeda motor baru, kepada 10 orang kepala desa diwilayah perkotaan, yang dilakukan oleh pemerintah daerah lombok utara, baru-baru ini. Beberapa kepala desa dikecamatan Kayangan dan Bayan, yang berada diwilayah pegunungan menyatakan, pemberian kendaraan dinas baru kepada sepuluh kades tersebut, tidak memperhatikan aspek proporsional dan prioritas desa yang lebih membutuhkan.
Hal ini sebagaimana yang dikeluhkan Atsah Subagia, kepala desa Akar-Akar, kecamatan Bayan. Kepada suarakomunitas Ia mengatakan, bahwa pemberian Randis kepada 10 kades itu merupakan program perencanaan pemerintah yang tidak adil, sebab para kades yang mendapat Randis baru itu, berada didesa yang akses operasionalnya mudah dijangkau, disamping masih memiliki kendaraan dinas yang kondisinya masih baik. Atsah membandingkan, dengan kondisi kendaraan dinas yang digunakan nya saat ini, yang sudah tidak layak pakai, karena telah berumur 10 tahun.
Hal Senada juga dikeluhkan kepala desa Salut, kecamatan Kayangan, Karianom. Kades Salut itu menilai, pemberian sepeda motor dinas kepada 10 kades itu, sebagai program balas budi dan utang politik, karena terkait dukungan kepada bupati KLU pada suksesi pemilihan kepala daerah beberapa waktu lalu.
Sedangkan Menurut H.Ihsan Arif, kadesa Dangiang, kecamatan Kayangan, kepada RRI mengatakan, pendataan dan pemetaan terhadap kebutuhan Randis, yang dikakukan pemda, khususnya BPM PD, tidak berdasarkan fakta dilapangan, namun menggunakan data lama dari pemda Lobar, serta pengaruh lobi-lobi sepihak para kades yang mendapat Randis baru tersebut. Kades yang juga wakil ketua Asosiasi Kepala Desa, AKAD wilayah Kayangan itu, mempertanyakan, penggantian spesfikasi jenis sepeda motor, yang diadakan oleh pemda/ yakni dari merek dan kapasitas mesin 150 CC, yang telah disetujui DPR, menjadi kapasitas mesin 110 CC, yang disinyalir diselewengkan oknum bagian pengadaan Randis.
Sebelumnya, wakil bupati KLU, H.Najmul Akhyar.SH.MH, dalam pertemuan hearing seluruh kades se-KLU digedung DPRD menyatakan, pemberian kendaraan dinas bagi kades yag belum memiliki, dan penggantian Randis lama bagi seluruh kepala desa, akan dilakukan selama dua tahun kedepan melalui APBD, dengan diadakan secara bertahap sesuai kemampuan daerah, termin pertama pemberian sepeda motor baru, hanya dapat diberikan kepada 10 kades, yang direalisasikan akhir bulan ini.(Adi/Ari)
Hal ini sebagaimana yang dikeluhkan Atsah Subagia, kepala desa Akar-Akar, kecamatan Bayan. Kepada suarakomunitas Ia mengatakan, bahwa pemberian Randis kepada 10 kades itu merupakan program perencanaan pemerintah yang tidak adil, sebab para kades yang mendapat Randis baru itu, berada didesa yang akses operasionalnya mudah dijangkau, disamping masih memiliki kendaraan dinas yang kondisinya masih baik. Atsah membandingkan, dengan kondisi kendaraan dinas yang digunakan nya saat ini, yang sudah tidak layak pakai, karena telah berumur 10 tahun.
Hal Senada juga dikeluhkan kepala desa Salut, kecamatan Kayangan, Karianom. Kades Salut itu menilai, pemberian sepeda motor dinas kepada 10 kades itu, sebagai program balas budi dan utang politik, karena terkait dukungan kepada bupati KLU pada suksesi pemilihan kepala daerah beberapa waktu lalu.
Sedangkan Menurut H.Ihsan Arif, kadesa Dangiang, kecamatan Kayangan, kepada RRI mengatakan, pendataan dan pemetaan terhadap kebutuhan Randis, yang dikakukan pemda, khususnya BPM PD, tidak berdasarkan fakta dilapangan, namun menggunakan data lama dari pemda Lobar, serta pengaruh lobi-lobi sepihak para kades yang mendapat Randis baru tersebut. Kades yang juga wakil ketua Asosiasi Kepala Desa, AKAD wilayah Kayangan itu, mempertanyakan, penggantian spesfikasi jenis sepeda motor, yang diadakan oleh pemda/ yakni dari merek dan kapasitas mesin 150 CC, yang telah disetujui DPR, menjadi kapasitas mesin 110 CC, yang disinyalir diselewengkan oknum bagian pengadaan Randis.
Sebelumnya, wakil bupati KLU, H.Najmul Akhyar.SH.MH, dalam pertemuan hearing seluruh kades se-KLU digedung DPRD menyatakan, pemberian kendaraan dinas bagi kades yag belum memiliki, dan penggantian Randis lama bagi seluruh kepala desa, akan dilakukan selama dua tahun kedepan melalui APBD, dengan diadakan secara bertahap sesuai kemampuan daerah, termin pertama pemberian sepeda motor baru, hanya dapat diberikan kepada 10 kades, yang direalisasikan akhir bulan ini.(Adi/Ari)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar