Lombok Utara - Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) ditingkat Kecamatan se Kabupaten Lombok Utara, hingga saat ini masih kekurangan tenaga lapangan.
Demikian dikatakan PLKB Kecamatan Bayan, H. Resipi, ketika ditemui di kantor desa Karang Bajo 1/2, ditengah-tengah kesibukannya keliling desa untuk melakukan pendataan. Menurutnya, setelah KLU menjadi daerah otonomi baru, petugas PLKB dimasing-masing kecamatan hanya satu orang. Hal ini sangat berbeda ketika KLU belum dimekarkan dengan Kabupaten Lombok Barat.
“Di Kecamatan Bayan, petugasnya saya sendiri untuk melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan program KB di 9 desa. Jadi bisa dikatakan, saya menjadi kepala sekaligus membuka dan menyapu kantor serta melakukan sosialisasi di tingkat desa”,katanya tersenyum.
Ini terjadi, kata H. Resipi, setelah bergabungnya tiga dinas menjadi satu badan, sehingga semua pegawai PLKB ditingkat kecamatan ditarik menjadi pegawai di tingkat kabupaten. “Kita sekarang kesulitan mencari tenaga PLKB, karena semua yang petugas yang sudah dilatih ditarik menjadi pegawai ke instansi lain”, jelasnya.
Demikian juga untuk mengangkat pegawai PLKB, sekarang ini sangat sulit, karena berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang masih menerapkan sistim vertikal, yakni pegawai KB bisa diusulkan langsung ke tingkat pemerintah kabupaten ataupuan provinsi dan pusat. “Saya jarang buka kantor, karena setiap hari harus turun ke lapangan. Karena kalau dibuka kantornya tidak ada yang nunggu”, kata H. Resipi yang akan memasuki masa pension pada tahun 2012 mendatang ini.
H. Resipi menambahkan, kekurangan tenaga ini sudah berkali-kali diusulkan di tingkat kabupaten, tapi hingga saat ini belum mendapat respon. “Kendati demikian, program KB tetap berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan kita lakukan melalui beberapa kelompok masyarakat, seperti remaja masjid, posyandu dan PKK ditingkat desa”, imbuhnya.
Sekdes Karang Bajo, Suriatni juga mengakui hal yang sama, kalau petugas PLKB ini hanya satu orang ditingkat kecamatan. Padahal kesehatan ibu dan anak itu, bisa juga dilihat dari suksesnya program KB. “Yang jelas walau petugasnya hanya satu orang, tapi semua program KB tetap berjalan normal”,pungkas Suriatni.
“Di Kecamatan Bayan, petugasnya saya sendiri untuk melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan program KB di 9 desa. Jadi bisa dikatakan, saya menjadi kepala sekaligus membuka dan menyapu kantor serta melakukan sosialisasi di tingkat desa”,katanya tersenyum.
Ini terjadi, kata H. Resipi, setelah bergabungnya tiga dinas menjadi satu badan, sehingga semua pegawai PLKB ditingkat kecamatan ditarik menjadi pegawai di tingkat kabupaten. “Kita sekarang kesulitan mencari tenaga PLKB, karena semua yang petugas yang sudah dilatih ditarik menjadi pegawai ke instansi lain”, jelasnya.
Demikian juga untuk mengangkat pegawai PLKB, sekarang ini sangat sulit, karena berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang masih menerapkan sistim vertikal, yakni pegawai KB bisa diusulkan langsung ke tingkat pemerintah kabupaten ataupuan provinsi dan pusat. “Saya jarang buka kantor, karena setiap hari harus turun ke lapangan. Karena kalau dibuka kantornya tidak ada yang nunggu”, kata H. Resipi yang akan memasuki masa pension pada tahun 2012 mendatang ini.
H. Resipi menambahkan, kekurangan tenaga ini sudah berkali-kali diusulkan di tingkat kabupaten, tapi hingga saat ini belum mendapat respon. “Kendati demikian, program KB tetap berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan kita lakukan melalui beberapa kelompok masyarakat, seperti remaja masjid, posyandu dan PKK ditingkat desa”, imbuhnya.
Sekdes Karang Bajo, Suriatni juga mengakui hal yang sama, kalau petugas PLKB ini hanya satu orang ditingkat kecamatan. Padahal kesehatan ibu dan anak itu, bisa juga dilihat dari suksesnya program KB. “Yang jelas walau petugasnya hanya satu orang, tapi semua program KB tetap berjalan normal”,pungkas Suriatni.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar