HomeMataram - Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak Kominko Kesra Dra. Masita Djaja, MSc.mendapat berita penting persoalan Tenaga Terja Bermasalah (TKIB) di NTB. Berita itu berupa pengiriman TKI oleh PJTKI ke Arab Saudi dan sekitarnya harus menggunakan Paspor Jakarta. Hal ini menurutnya tidak terjadi dan dikeluhkan di daerah lain. Masalah ini akan menjadi bahan rakor dan laporannya ke atasan dalam hal ini ke Menko Kesra. Selengkapnya....
Hal itu dikemukakan pada rapat koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Monitoring Penanganan TKI Bermasalah (TKIB) di aula Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PP dan KB) Provinsi NTB 19/11/09).
Ketua Pelayanan Terpadu TKI Satu Atap Saripullah yang juga menjadi utusan Imigrasi Mataram membenarkan bahwa TKI yang ke Arab Saudi harus menggunakan Paspor dari Jakarta. Kalau dibuatkan paspor dari NTB di tolak nantinya pada pemberangkatan ke negara tujuan.
Sementara utusan dari Depnakertrans Provinsi NTB Rahmat Sunaryo mengatakan telah terjadi kesepakatan antara jakarta dengan arab saudi bahwa paspor harus dari jakarta. Menurutnya hal ini menjadi salah satu masalah bagi TKI dari NTB dan akan lepas dari pengawasan pemerintah daerah NTB, ungkapnya. Dedet Azhari. SUARAKOMNUITAS.NET
Hal itu dikemukakan pada rapat koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Monitoring Penanganan TKI Bermasalah (TKIB) di aula Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PP dan KB) Provinsi NTB 19/11/09).
Ketua Pelayanan Terpadu TKI Satu Atap Saripullah yang juga menjadi utusan Imigrasi Mataram membenarkan bahwa TKI yang ke Arab Saudi harus menggunakan Paspor dari Jakarta. Kalau dibuatkan paspor dari NTB di tolak nantinya pada pemberangkatan ke negara tujuan.
Sementara utusan dari Depnakertrans Provinsi NTB Rahmat Sunaryo mengatakan telah terjadi kesepakatan antara jakarta dengan arab saudi bahwa paspor harus dari jakarta. Menurutnya hal ini menjadi salah satu masalah bagi TKI dari NTB dan akan lepas dari pengawasan pemerintah daerah NTB, ungkapnya. Dedet Azhari. SUARAKOMNUITAS.NET
Tidak ada komentar:
Posting Komentar