Kemensos Sebut Kemiskinan di NTB Masih Tinggi

Mataram - Masih tingginya angka kemiskinan di wilayah Indonesia Timur membuat Kementerian Sosial RI tetap  memprioritaskan program bedah rumah bagi rumah tak layak huni di wilayah tersebut. NTB salah satu daerah dengan persentase kemiskinan sekitar 20 persen. Dari sekitar 2.300.000 rumah tak layak huni di Indonesia, yang bisa ditangani oleh kemensos sekitar 15 ribu rumah, melalui program bedah rumah.

Demikian dikatakan Menteri Sosial RI, Dr. Salim Segaf Al Jufri, MA usai meninjau lokasi renovasi rumah tak layak huni di Dusun Kebon Talo, Ampenan Utara, Kota Mataram, Jumat (29/6) sore kemarin. Mensos didampingi kepala Dinas Sosial kependudukan dan Catatan Sipil NTB, Drs. Bachruddin, M.Pd. “Untuk Indonesia bagian timur, semakin banyak kemiskinan maka semakin kita jadikan prioritas dalam bedah rumah ini. NTB ini kemiskinan di atas 20 persen cukup tinggi juga, masih jadi prioritas kemensos,” ujarnya kepada wartawan.

Salim menuturkan, bukti masih tingginya angka kemiskinan di NTB, pada salah satu lingkungan di kota Mataram yang dikunjungi pada hari ini, dari 135 KK yang ada sebanyak 70 persen masyarakatnya masih miskin. ”Tadi disebutkan dari 135 KK di Dusun Kebon Talo sebanyak 70 persen yang miskin,” sebutnya. Untuk itu, katanya Indonesia bagian timur seperti NTB, NTT, Papua dan Maluku menjadi prioritas pihaknya dalam program bedah rumah yang dilakukan oleh Kemensos.

“Ini akan ditangani bukan hanya oleh Kementerian Sosial tetapi kementerian perumahan rakyat juga, yang mampu ditangani Kementerian Sosial, sebesar 15 ribu rumah pertahun,” sebutnya. Untuk itu, dalam rangka mempercepat renovasi rumah tak layak huni khususnya di NTB, diminta kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk menganggarkan perbaikan rumah tak layak huni.

“Pemda NTB sudah punya program perbaikan rumah tak layak huni ini tetapi kita harapkan terus dilakukan dan harus juga diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota lainnya,’’ tandasnya. Selain itu, masyarakat juga diharapkan untuk membangun kegotongroyongan dalam perbaikan rumah tak layak huni tersebut. Sehingga, dana bantuan yang diberikan oleh kemensos sebesar Rp 10 juta untuk perbaikan satu unit rumah tak layak huni bisa bernnilai Rp 15 - 25 juta. “Semangat kebersamaan masyarakat itu yang kita bangun karena kita memiliki potensi semangat kegotongroyongan berupa pikiran dan tenaga yang luar biasa,’’ pungkasnya.