Home
Lombok Utara – Sebagai langkah cepat dan antisipatif terhadap upaya penanganan potensi bencana ditengah cuaca ekstrim yang terjadi sejak beberapa pekan terakhir di Lombok Utara, komisi I DPRD KLU, senin (19/3) mengundang sejumlah instansi terkait yang membidangi kebencanaan. Guna membahas upaya rehabilitasi fisik dan penanganan warga korban bencana pasca kejadian bencana Banjir Rob di sejumlah pesisir pantai lombok utara.
Beberapa dinas/SKPD yang hadir diruang komisi I diantaranya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, Dinas Pertanian termasuk Dinas PU.
Pada kesempatan itu Sekretaris Komisi I DPRD KLU, Ardianto,SH., mengatakan bahwa penanganan tanggap darurat bencana yang terjadi di beberapa wilayah, sejauh ini sudah cukup optimal baik dari segi sandang, pangan dan papan meski dengan keterbatasan. Meski demikian, ia menilai penanganan pasca bencana masih terlihat parsial dan belum terkoordinasi, sebab dibeberapa wilayah lokasi bencana hingga saat ini masih hanya ditangani satu dinas.
Sementara itu Ketua komisi I DPRD KLU, Jasman Hadi,SH., mengatakan hampir seluruh wilayah lombok utara merupakan kawasan rentan bencana mulai dari bencana longsor, terjangan ombak gelombang pasang, kebakaran hingga kekeringan. Karena itu kedepannya diperlukan sebuah rencana aksi penanggulangan dan tanggap bencana yang diatur secara sistemik di semua lingkup SKPD.
Beberapa dinas/SKPD yang hadir banyak mengeluhkan belum adanya sarana prasarana pendukung penanganan bencana. Kepala BPBD KLU, Iwan Asmara,S,Sos menyebutkan, pihaknya telah berupaya maksimal dalam penanganan pra dan hingga pasca bencana, namun ia mengaku sejumlah fasilitas seperti, mobil operasional, tenda berbagai peralatan evakuasi disamping tenaga personil yang dimiliki masih minim.
Pada Rapat koordinasi itu, pihak komisi I DPRD menyatakan akan menambah anggaran penanggulangan bencana sebagai usulan inisiatif dimasa pembahasan anggaran perubahan 2012. Sementara itu dinas sosial dan BPBD termasuk dinas PU yang menangani rehabilitasi fisik meminta tambahan anggaran pada pos taanggap bencana. (NTB7)
Beberapa dinas/SKPD yang hadir diruang komisi I diantaranya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, Dinas Pertanian termasuk Dinas PU.
Pada kesempatan itu Sekretaris Komisi I DPRD KLU, Ardianto,SH., mengatakan bahwa penanganan tanggap darurat bencana yang terjadi di beberapa wilayah, sejauh ini sudah cukup optimal baik dari segi sandang, pangan dan papan meski dengan keterbatasan. Meski demikian, ia menilai penanganan pasca bencana masih terlihat parsial dan belum terkoordinasi, sebab dibeberapa wilayah lokasi bencana hingga saat ini masih hanya ditangani satu dinas.
Sementara itu Ketua komisi I DPRD KLU, Jasman Hadi,SH., mengatakan hampir seluruh wilayah lombok utara merupakan kawasan rentan bencana mulai dari bencana longsor, terjangan ombak gelombang pasang, kebakaran hingga kekeringan. Karena itu kedepannya diperlukan sebuah rencana aksi penanggulangan dan tanggap bencana yang diatur secara sistemik di semua lingkup SKPD.
Beberapa dinas/SKPD yang hadir banyak mengeluhkan belum adanya sarana prasarana pendukung penanganan bencana. Kepala BPBD KLU, Iwan Asmara,S,Sos menyebutkan, pihaknya telah berupaya maksimal dalam penanganan pra dan hingga pasca bencana, namun ia mengaku sejumlah fasilitas seperti, mobil operasional, tenda berbagai peralatan evakuasi disamping tenaga personil yang dimiliki masih minim.
Pada Rapat koordinasi itu, pihak komisi I DPRD menyatakan akan menambah anggaran penanggulangan bencana sebagai usulan inisiatif dimasa pembahasan anggaran perubahan 2012. Sementara itu dinas sosial dan BPBD termasuk dinas PU yang menangani rehabilitasi fisik meminta tambahan anggaran pada pos taanggap bencana. (NTB7)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar