Lombok Utara - Pelatihan yang digelar AMAN, JKPP dan LMNLU kerjasama dengan Yayasan SANTIRI Fordfondation, yang berlangsung selama tiga hari, 18-20 November, mengmabil tema membangun kapabilitas, konsolidasi dan rancang bangun kepastian wilayah kelola masyarakat dan tata kelola pengetahuan sukma.
“Tujuan kita untuk lebih memastikan wilayah-wilayah yang selama ini dikelola oleh masyarakat, yang hasil pemetaannya bisa digunakan untuk dasar mengambil sebuah kebijakan oleh pemerintah yang sekaligus membangun sistem informasi berbasis peta wilayah”, jelas Catur Kukuh, ketika ditemui diruang pelatihan di aula kantor desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, 20/11.
Dikatakan, pemetaan oleh masyarakat dilakukan karena adanya kesepakatan dengan Badan Pertanahan Negara (BPN) pusat , yang hasilnya akan disinkronkan antar peta yang dibuat masyarakat dengan peta yang dibuat pemerintah.
“Untuk pemetaan wilayah adat di KLU, sekarang ini sudah 60 persen rampung. Sementara untuk wilayah pesisir kita baru mulai, dan KLU akan dijadikan sebagai model pemetaan masyarakat”, kata Catur.
Pemetaan ini juga dilakukan karena mengingat seringnya terjadi konplik agraria antar masyarakat dengan pemerintah. “Jadi dengan terintegarasinya hasil pemetaan yang dilakukan masyarakat dan pemerintah, sehingga konplik agraria yang selama ini terjadi dapat diselesaikan dengan baik”, jelasnya.
Pelatihan pemetaan ini, selain diikuti oleh peserta dari Pulau Lombok dan Sumbawa juga diikuti oleh beberapa peserta dari luar daerah seperti Maluku dan Flores NTT.(ari)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar