Home
Lombok Utara - Seperti diberitakan sebelumnya ratusan personil TNI dari beberapa kesatuan dan aparat Polri Daerah Nusa Tenggara Barat dan Sat Pol PP Provinsi NTB mendatangi kawasan wisata Gili Trawangan, Kabupaten Lombok utara. Kedatangan ribuan personil TNI/Polri tersebut menggunakan kapal perang lengkap dengan persenjataan perang dan peralatan perkemahan.
Kedatangan ratusan aparat gabungan itu membuat wisatawan yang saat itu sedang berlibur dikawasan gili Trawanagan menjadi ketakutan. Tak hanya itu sejumlah wisatawan juga langsung meninggalkan kawasan tersebut karena tidak nyaman.
Menanggapi hal itu Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH, Asisten III KLU, Agus Isnaeni Warid dan salah satu pimpinan pasukan yang melakukan operasi di gili Trawangan, Rabu (27/7/11) meggelar rapat tertutup di kantor bupati KLU. Tak hanya itu bupati Lombok Utara juga mengeluarkan surat ke Mapolda NTB dan Gubernur NTB agar ratusan aparat Gabungan yang saat ini menduduki Gili Trawangan segera ditarik.“Hari ini suratnya akan dibawa oleh kabag Hukum ke Polda NTB dan Gubernur, “ungkap Asisten III, KLU, Agus Isnaeni Warid ketika ditemui wartawan.
Menurut Agus, pemda KLU meminta agar persoalan lahan sengketa di Gili Trawangan tidak diganggu dulu karena masih dalam proses penyelesaian. “Bupati berharap masalah lahan sengeta jangan diganggu karena dalam tahap penyelesaian, “singkatnya.
Sementara informasi yang di serap MataramNews di lapangan, sejak kedatangan aparat bersenjata lengkap itu menimbulkan kegelisahan dan ketakuatan di Trawangan. Terlebih bagi wisatawan dan pemik usaha di sekitar tempat aparat memasang tenda dan menginap. Aparat gabungan TNI dan Polri itu menginap di lahan kosong di samping Danima Resort and Restaurant. Lahan yang sebelumnya pernah dijadikan lokasi pendirian tenda itu merupakan bagian dari lahan yang HGU dan HGB nya milik PT WAH.
‘’Isu miras, premanisme yang dibawa aparat ke Trawangan bukan murni. Tapi lebih dari soal masalah tanah PT. WAH dengan warga,’’ kata tokoh masyarakat Trawangan Abdullah DT. Menurutnya kedatangan aparat yang bersenjata lengkap ini membuat resah para tamu. Desas desus pun berkembang jika kedatangan aparat ini lantaran ada operasi teroris.‘’Jangan sampai kesannya Trawangan ini tidak kondusif, “katanya.
Ia juga membantah pernyataan dari Polda yang mengatakan ada indikasi premanisme di Trawangan. Apalagi sampai ada isu bahwa kerap terjadi pungutan di hotel-hotel dan restauran.‘’Tidak pernah ada pungutan seperti itu,’’ katanya.
Soal isu miras juga dianggap isu murahan. Sangat lucu ketika aparat melakukan razia miras di daerah yang jelas-jelas banyak disediakan miras. ‘’Setiap warung di Trawangan ada yang jual alkohol,’’ sebut Abdullah.
Hal senada juga dikatakan pemilik penginapan Blue Star Badarudin menurutnya, seluruh tamunya takut dengan kedatangan aparat itu. Maklum saja, ketika aparat itu tiba pada Selasa siang, mereka berbaris di depan penginapannya. ‘’Ada apa kok berbaris dengan seragam dan senjata lengkap,’’ katanya.
Kepala Bidang Pariwisata Dishubparkominfo KLU Abdul Azis Abu Bakar mengatakan pihaknya juga sudah memberikan penjelasan pada beberapa pemilik/manager hotel yang ada di Trawangan. Dia meminta agar pada manager memberikan pemahaman pada tamu mereka.‘’Sudah saya jelaskan, tapi tetap saja ada yang menuding ini sebagai operasi teroris,’’ katanya.
Sementara itu, warga-warga yang menduduki arel lahan PT WAH mulai di data satu persatu. Pendataan itu dilakukan oleh pegawai dari Provinsi NTB, Satpol PP dan aparat.‘’Saya tumben di data seperti ini oleh BPN yang membawa polisi dan tentara,’’ kata Ida, salah seorang pemikil bungalow dan restauran.(adam/Ari)
Kedatangan ratusan aparat gabungan itu membuat wisatawan yang saat itu sedang berlibur dikawasan gili Trawanagan menjadi ketakutan. Tak hanya itu sejumlah wisatawan juga langsung meninggalkan kawasan tersebut karena tidak nyaman.
Menanggapi hal itu Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH, Asisten III KLU, Agus Isnaeni Warid dan salah satu pimpinan pasukan yang melakukan operasi di gili Trawangan, Rabu (27/7/11) meggelar rapat tertutup di kantor bupati KLU. Tak hanya itu bupati Lombok Utara juga mengeluarkan surat ke Mapolda NTB dan Gubernur NTB agar ratusan aparat Gabungan yang saat ini menduduki Gili Trawangan segera ditarik.“Hari ini suratnya akan dibawa oleh kabag Hukum ke Polda NTB dan Gubernur, “ungkap Asisten III, KLU, Agus Isnaeni Warid ketika ditemui wartawan.
Menurut Agus, pemda KLU meminta agar persoalan lahan sengketa di Gili Trawangan tidak diganggu dulu karena masih dalam proses penyelesaian. “Bupati berharap masalah lahan sengeta jangan diganggu karena dalam tahap penyelesaian, “singkatnya.
Sementara informasi yang di serap MataramNews di lapangan, sejak kedatangan aparat bersenjata lengkap itu menimbulkan kegelisahan dan ketakuatan di Trawangan. Terlebih bagi wisatawan dan pemik usaha di sekitar tempat aparat memasang tenda dan menginap. Aparat gabungan TNI dan Polri itu menginap di lahan kosong di samping Danima Resort and Restaurant. Lahan yang sebelumnya pernah dijadikan lokasi pendirian tenda itu merupakan bagian dari lahan yang HGU dan HGB nya milik PT WAH.
‘’Isu miras, premanisme yang dibawa aparat ke Trawangan bukan murni. Tapi lebih dari soal masalah tanah PT. WAH dengan warga,’’ kata tokoh masyarakat Trawangan Abdullah DT. Menurutnya kedatangan aparat yang bersenjata lengkap ini membuat resah para tamu. Desas desus pun berkembang jika kedatangan aparat ini lantaran ada operasi teroris.‘’Jangan sampai kesannya Trawangan ini tidak kondusif, “katanya.
Ia juga membantah pernyataan dari Polda yang mengatakan ada indikasi premanisme di Trawangan. Apalagi sampai ada isu bahwa kerap terjadi pungutan di hotel-hotel dan restauran.‘’Tidak pernah ada pungutan seperti itu,’’ katanya.
Soal isu miras juga dianggap isu murahan. Sangat lucu ketika aparat melakukan razia miras di daerah yang jelas-jelas banyak disediakan miras. ‘’Setiap warung di Trawangan ada yang jual alkohol,’’ sebut Abdullah.
Hal senada juga dikatakan pemilik penginapan Blue Star Badarudin menurutnya, seluruh tamunya takut dengan kedatangan aparat itu. Maklum saja, ketika aparat itu tiba pada Selasa siang, mereka berbaris di depan penginapannya. ‘’Ada apa kok berbaris dengan seragam dan senjata lengkap,’’ katanya.
Kepala Bidang Pariwisata Dishubparkominfo KLU Abdul Azis Abu Bakar mengatakan pihaknya juga sudah memberikan penjelasan pada beberapa pemilik/manager hotel yang ada di Trawangan. Dia meminta agar pada manager memberikan pemahaman pada tamu mereka.‘’Sudah saya jelaskan, tapi tetap saja ada yang menuding ini sebagai operasi teroris,’’ katanya.
Sementara itu, warga-warga yang menduduki arel lahan PT WAH mulai di data satu persatu. Pendataan itu dilakukan oleh pegawai dari Provinsi NTB, Satpol PP dan aparat.‘’Saya tumben di data seperti ini oleh BPN yang membawa polisi dan tentara,’’ kata Ida, salah seorang pemikil bungalow dan restauran.(adam/Ari)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar