Kamis, 24 Maret 2011

MI Kecamatan Bayan Hanya Miliki Tiga Guru PNS

Lombok Utara - Diantara 12 buah Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang berdiri di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, hanya tiga MI yang memiliki guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sementara sisanya dikelola oleh tenaga guru honorer.

“Kalau puluhan tahun lalu, hamper rata-rata sekolah madrasah memiliki satu atau dua orang guru negeri. Namun sejak beberapa tahun belakangan, semua guru negeri ditarik oleh pemerintah, sehingga semua sekolah baik yang didirikan oleh organisasi Nahdhatul Wathan maupun oleh yayasan Maraqitta’limat serta yayasan lainnya, mulai dari tingkat MI sampai tingkat Aliyah tidak memiliki guru negeri”, kata ustadz Bukhori, S.Pd, ketika ditemui beberapa waktu lalu.

Menurutnya, guru negeri yang ditempatkan di lembaga pendidikan swasta cukup membantu dalam proses belajar mengajar setiap hari. Karenanya kepada pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Departemen Agama dan Kementerian Depdiknas, diharapkan untuk menempatkan, minimal satu orang guru PNS di masing-masing sekolah yang dikeola swasta.

Harapan yang sama juga diungkapkan oleh beberapa guru di MI Maraqitta’limat Desa Anyar. “Keberadaan guru negeri di sekolah yang dikelola yayasan memang sangat kita butuhkan. Karena dulu disemua sekolah memeiliki PNS, namun tanpa alas an yang jelas hampir semua guru PNS di sekolah swasta ditarik” ungkap beberapa guru setempat.

Muzayyin, Spd, menegaskan, kendati guru negeri tidak ada, namun tidak sampai menghambat proses belajar-mengajar di puluhan madrasah yang ada di Kecamatan Bayan. “Proses belajar mengajar tetap berjalan sesuai dengan KTSP dan kurikulum lainnya, sehingga di semua sekolah MI rata-rata meluluskan siswanya 100 persen”, kata Muszayyin.

Kekurangan guru negeri bukan saja terjadi MI, tapi juga di sekolah-sekolah negeri, seperti SD dan lainnya. Ini diakui oleh salah seorang pengawas TK/SD Kecamatan Bayan, Safrudin, Spd. “Di SD juga masih banyak kekurangan guru negeri, sehingga untuk memperlancar proses belajar mengajar, masing-masing sekolah memasukkan guru honorer. Perbandingannya 35 persen guru negeri dan 65 persen guru honor”, jelas Safrudin, pengawas yang setiap hari turun ke sekolah binaannya.

Sementara beberapa tokoh menyoroti tentang perkembangan Kabuapten Lombok Utara yang sudah memiliki pemerintah yang definitif, namun belum memiliki kantor kementerian agama kabupaten. “Kita sudah memiliki pemerintah yang definitive, namun sayang departemen agama yang sangat dibutuhkan keberadaannya di KLU, hingga saat ini belum juga dibentuk”, ungkap puluhan tokoh KLU.

Salah seorang tokoh yang enggan dipublikasikan namanya, kepada wartawan mengungkapkan, keberadaan kementerian agama di Kabupaten KLU sangat dibutuhkan, mengingat jumlah lembaga pendidikan keagamaan cukup banyak berdiri di KLU, sementara pengurusan semua administrasi dan tetek bengek lainnya harus diurus di Depag Kabupaten Lombok Barat yang jaraknya ratusan kilo meter dari KLU.

Demikian juga para calon haji yang berasal dari KLU, harus diurus di Depag Lombok Barat. “Jadi seyogyanya bupati dan wakil bupati terpilih untuk sesegera mungkin mendirikan Depag KLU. “Bukankah tujuan kita mekar guna mendekatkan dan memudahkan pelayanan untuk masyarakat”, tanya tokoh ini.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar