HomeMataram - Sejumlah pimpinan organisasi massa (ormas) Islam di NTB, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Nahdlatul Wathan (NW) dan lainnya di bawah pimpinan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB Prof. H. Syaiful Muslim, Kamis (24/2) kemarin menghadap Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi, MA. Kedatangan pimpinan ormas Islam ini mengusulkan pada Gubernur agar membekukan aktivitas Ahmadiyah di NTB.
‘’Hasil pertemuan kami dengan Guberrur NTB, kami memberi saran kepada Gubernur agar membekukan kegiatan Jamaah Ahmadiyah di NTB ini,’’ jelas Ketua MUI NTB, H. Syaiful Muslim saat ditemui di Mataram Kamis (24/2) kemarin.
Menurutnya, pertemuan dengan Gubernur dihadiri sejumlah perwakilan dari organisasi Islam di NTB. Beberapa dinataranya, NW, NU, Muhammadiyah dan Hizbuttahriri serta beberapa organiasasi lain. Inti pertemuan itu adalah meminta semua pihak untuk berupaya menjaga keamanan dan kondusivitas di NTB.
Dijelaskan, adanya usulan pembekuan semua aktivitas Ahmadiyah itu, sebagai bentuk respon dan tindak lanjut dari pertemuan di Pendopo Gubernur beberapa waktu lalu. Karena pada waktu itu memang pihak MUI diminta Gubenrur agar ikut memberi saran dan menyikapi kegiatan jamaah Ahmadiyah.
Gubernur yang ditemui usai Salat Zuhur mengaku sudah menerima usulan dari ormas Islam yang dipimpin Ketua MUI NTB H. Syaiful Muslim membekukan aktivitas Ahmadiyah di NTB. Namun, ungkapnya, pihaknya tidak bisa memutuskan secara langsung mengenai usulan dari ormas Islam ini membekukan aktivitas Ahmadiyah di NTB.
Menurutnya, masalah Ahmadiyah sudah ada Surat Keputusan Bersama (SKB) yang mengaturnya, sehingga pihaknya tidak bisa secara langsung mengambil keputusan. Dalam hal ini, pemerintah daerah melihat efektivitas pelaksanaan SKB, khususnya dari sisi Ahmadiyah.
‘’Ini jadi bahan kajian dan evaluasi pemerintah daerah. Masukan dari pimpinan ormas Islam menjadi bagian yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan,’’ tegasnya.
Sementara, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ahmadiyah NTB Ir. Jauzi Jafar yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, mengakui, usulan pembekuan aktivitas Ahmadiyah di NTB sebagai suatu hal yang tidak rasional dan tak realistis. Menurutnya, pihak yang mengusulkan pembekuan aktivitas Ahmadiyah masih belum tahu seperti apa kegiatan Ahmadiyah, termasuk kegiatan yang bertentangan dengan hukum yang ada.
Dalam hal ini, Ahmadiyah melaksanakan aktivitas berdasarkan SKB yang sudah ada. Untuk itu, pihaknya mengharapkan antara MUI dan ormas Islam lainnya dengan Ahmadiyah membuka dialog, sehingga persoalan menjadi jelas. (ham)
‘’Hasil pertemuan kami dengan Guberrur NTB, kami memberi saran kepada Gubernur agar membekukan kegiatan Jamaah Ahmadiyah di NTB ini,’’ jelas Ketua MUI NTB, H. Syaiful Muslim saat ditemui di Mataram Kamis (24/2) kemarin.
Menurutnya, pertemuan dengan Gubernur dihadiri sejumlah perwakilan dari organisasi Islam di NTB. Beberapa dinataranya, NW, NU, Muhammadiyah dan Hizbuttahriri serta beberapa organiasasi lain. Inti pertemuan itu adalah meminta semua pihak untuk berupaya menjaga keamanan dan kondusivitas di NTB.
Dijelaskan, adanya usulan pembekuan semua aktivitas Ahmadiyah itu, sebagai bentuk respon dan tindak lanjut dari pertemuan di Pendopo Gubernur beberapa waktu lalu. Karena pada waktu itu memang pihak MUI diminta Gubenrur agar ikut memberi saran dan menyikapi kegiatan jamaah Ahmadiyah.
Gubernur yang ditemui usai Salat Zuhur mengaku sudah menerima usulan dari ormas Islam yang dipimpin Ketua MUI NTB H. Syaiful Muslim membekukan aktivitas Ahmadiyah di NTB. Namun, ungkapnya, pihaknya tidak bisa memutuskan secara langsung mengenai usulan dari ormas Islam ini membekukan aktivitas Ahmadiyah di NTB.
Menurutnya, masalah Ahmadiyah sudah ada Surat Keputusan Bersama (SKB) yang mengaturnya, sehingga pihaknya tidak bisa secara langsung mengambil keputusan. Dalam hal ini, pemerintah daerah melihat efektivitas pelaksanaan SKB, khususnya dari sisi Ahmadiyah.
‘’Ini jadi bahan kajian dan evaluasi pemerintah daerah. Masukan dari pimpinan ormas Islam menjadi bagian yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan,’’ tegasnya.
Sementara, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ahmadiyah NTB Ir. Jauzi Jafar yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, mengakui, usulan pembekuan aktivitas Ahmadiyah di NTB sebagai suatu hal yang tidak rasional dan tak realistis. Menurutnya, pihak yang mengusulkan pembekuan aktivitas Ahmadiyah masih belum tahu seperti apa kegiatan Ahmadiyah, termasuk kegiatan yang bertentangan dengan hukum yang ada.
Dalam hal ini, Ahmadiyah melaksanakan aktivitas berdasarkan SKB yang sudah ada. Untuk itu, pihaknya mengharapkan antara MUI dan ormas Islam lainnya dengan Ahmadiyah membuka dialog, sehingga persoalan menjadi jelas. (ham)
Namanya Ahmadiyah itu ya suka berkilah....maling mana ada yang mau ngaku.... Tidak ada lain, Bubarkan Ahmadiyah....!!!! Tidak ada istilah dialog2an
BalasHapus