Jumat, 03 Desember 2010

DRPD KLU Dinilai Tidak Transparan

Lombok Utara – Tidak kurang dari seratus orang masyarakat Lombok Utara yang tergabung dalam koalisi Masyarakat Paera Daya dari beberapa unsur dan elemem masyarakat seperti Aliansi Masyarakat Adat Lombok Utara (AMAN), Persekutuan masyarakat Adat Lombok Utara (Perkat Ombara), NTB Parlement Watch, Persatuan buruh tani dan nelayan KLU, Himpunan Masyarakat Lombok Utara, FS NTB Indonesia, Forum Solidaritas Pemuda Bayan (Forsada), Forum Pemuda Sukadana dan beberapa elemen masyrakat lainnya, Kamis (01/12) kemarin mendatangi kantor DPRD KLU untuk meggelar orasi dan penernytaan sikap serta menuding anggota DPRD KLU telah melakukan banyak pembohongan publik dengan menggunkan uang rakyat yang dinilai tidak transparan dan tidak sesuai peruntukan.

Raden Agus salah satu orator aksi menyatakan, dewan terlalu nyeleneh menggunkan unag rakyat dan tidak perah berfikir penderitaan rakyat tetapi sebalikny wakil rakyat hanya mememntingkan kantong dan diri sendiri. “ Lihat saja belum apa-apa dewan meminita untuk dibelikan motor dinas jenis Fixon, pada hal masih banyak kebutuhan yang lebih penting untuk kemasyarakatan, “ tegasnya.

Selain itu beberapa orator juga menyoroti program kunjungan kerja (kunker) dewan yang dinilai menghamburkan anggaran sementara hasil yang didapatkan belum ada kelihatan. “ Wakil rakyat kuknker tarus sementara pekerjaan yang lebih penting dan urgen tidak diperhatikan, mana hasil yang dapat ditunjuknan untuk rakayat, “ sebut Ketua Aliansi Masyarakat Adat Lombok Utara, Khusnul Munadi.

Selain itu massa juga menyoroti tentang anggaran yang akan digelontorkan untuk para istri dewan (Iswara) yang mencapai Rp 150 juta yang dinilai tidak jelas peruntukannya dan terkesena mengada-ada terlebih diakhir tahun penutupan penggunaaan anggaran.

Ketua NTB Parliement Watch KLU, Bagiarti, SH juga menyoroti pembahasan RPJMD yang selalu menggunakan fasilitas hotel. Jangan menghamburkan uang rakyat sementara masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus diperhatikan. “ infarastruktur jalan di KLU masih buruk kenapa kita harus seenaknya menggunakan uang rakyat, “ tegasnya.

Tak hanya itu massa juga meminta pansus pembahasan logo KLU juga di coret karena akan menghabsikan anggaran yang tidak sedikit. Selain itu massa juga mempertanyakan proyek pengerjaan jalan Desa Loloan ke Dusun Torena yang sebelumnya sudah diketok anggrananya tetapi dialihkan tanpa ada kejelasan.

Setelah massa berorasi selama dua jam dibawah pengamanan anggota kepolisian dari Mapolres Lobar dibantu dengan Mapolsek Tanjung dan Gangga serta annggota Sat Pol PP KLU, akhirnya tepat pukul 11.00 wita semua massa diterima di ruang sidang DPRD KLU dan ditemui langsung oleh Ketua DRPRD KLU, Maryadi, S.Ag dan wakil ketua Burhan M Nur dan 12 anggota DPRD lainnya.

Menanggapi keluhan tersebut Maryadi, S.Ag menyatakan, pembelian 22 unit motor jenis Yamaha vixson untuk anggota DPRD KLU untuk menujang kinerja para anggota meninggat letak geografis KLU yang banyak pegunungan dan bukit. Sedangkan menaggapi sorotan tentang anggran untuk Iswara yang mencapai ratusan juta rupiah dikarenakan para istri anggota DPRD juga dituntut mampu berpenampilan menarik. “ Selain itu para istri dewan juga harus memeilki pengetahuan dan pengalaman sehingga mampu mendukung pekerjaan suami, “ kilahnya.

Maryadi juga menampik kalau pembahsan RPJMD menggunkan fasilitah hotel yang mewah dan tidak benar satu anggota Dewan mengantongi uang Rp 1 juta dalam proses pembahasan RPJMD. “ harga kanmar dan fasilitas hotel tidak mencapai 1 juta perharinya, harganya sangat rendah, “ katanya.

Sementara Wakil Ketua DPRD KLU, Burhan M Nur menyatkan, secara aturan logo atau lambing daerah KLU masih menggunkan Peraturan Bupati (perbub) dan diahtuskan untuk dirubah paying hukumnya menjadi peraturan daerah sehingga diperlukan juga untuk pembutan pansus seblum ditetapkan menjadi Perda, “ jelasnya.

Perdebatan alot pun terjadi antara massa dan unsur DPRD KLU, massa juga menilai jawaban yang diberikan oleh DPRD terlalu mengada-ada dan tidak masuk akal. Selain itu masa juga meminta pernyataan dan pertanyaan yang disampaikan secra tertulis tersebut dijawab berdasarkan fakta dan data sehingga semuanya menjadi jelas dan transparan. Akhinya tepat pukul 12.00 wita massa meninggalkan ruang rapat DPRD dengan raut wajah yang tidak puas. (adam)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar