Paguyuban Pemuda dan BPD Sesait, Segel Kantor Desa

Lombok Utara (Primadona) – Majelis Krama Desa (BPD-red) dan Paguyuban Pemuda Sesait, Desa Sesait Kecamatan Kayangan, KLU Senin (6/4) lalu meyegel kantor desa desetempat karena menilai sistim pemerintahan tidak jalan yang saat ini di kendalikan Murdan sebagai kepala desa Sesait yang baru bertugas selama 3 tahun.

BPD dan paguyuban Pemuda Sesait juga menilai kepala desa terkait banyak melakukan pinyimpangan dan tidak transparan dalam pengelolaan keuangan dan program desa, diantaranya pungutan APPKAD (anggaran asli desa-red) khusus untuk sektor pertanian yang ditargetkan Rp 12 juta per tahun dan sudah berjalan sejak tiga tahun sedangkan dalam laporan pertanggung jawaban sisanya hanya Rp 250 ribu.

Selain itu BPD juga mempertanyakan dana taktis kesehatan tahun 2008 dari pemprov NTB yang di alokasikan untuk 6 orang kader posyandu, disamping itu dana keaksaraan Fungsional (KF) tahun 2009 yang jumlahnya mencapai 10 juta yang menurut pengakuan dari kades terkait sebanyak Rp 5 juta di bagi untuk staf bahkan kecamatan juga mendapat bagian sementara sisanya di pergunakan untuk pembelian batu bata untuk rumah pribadi kepala desa, sementara untuk menutupi dana tersebut pihak desa mensiasati dari beras miskin (raskin).
Bahkan penyusunan RAPB-Des hanya baru dilakukan sekali yakni tahun pertama saja, dari BPD juga sering memberikan saran tapi tidak pernah di respon oleh kades, “ tutur Masidep, salah satu anggota BPD Desa Sesait saat di temui Primadona di Sesait Selasa (6/4) lalu.

“ Kita tidak akan membuka kantor desa sebelum ada penganti kepala desa yang lama, sedangkan masalah pelanggaran terserah mau diproses secara hukum atau tidak tapi yang terpenting kades yang sekarang harus mundur dan di gantikan dengan yang baru, “ tegas Masidep yang di damping beberapa warga lainnya.

Senada dengan Agus Naidi Sucipto, salah satu warga setempat mengatakan, “ kita meminta pemkab KLU segera menyelesaikan persoalan ini, karena kita khawatirkan massa akan lebih banyak lagi dan tidak menutup kemungkinan akan mengarah ke pemkab. Selama ini kita menilai kades juga plin plan, dan melakukan silaturahmi hanya pada kelompok-kelompok tertentu saja, “ tambahnya.

Sementara Kepala Desa Sesait, Kayangan KLU, Murdan di konfirmasi terkait persoalan ini menjelaskan, “ saya tidak tahu kalau kantor desa di blokir oleh pihak yang mengatasnamakan BPD pun Paguyuban pemuda Sesait, karena pada hari penyegalan (Senin lalu-red) kita masih melakukan aktifitas pelayanan administrasi publik secara normal bahkan tidak ada staf atau pihak yang mepertanyakan persoalan yang di tuduhkan, seharusnya kan bisa di bicarakan saat kita masih berada di kantor desa, kenapa tuduhan dan persoalan di keluarkan saat kita tidak berada di tempat, tutur Murdan menyanyangkan.

Kita juga mempertanyakan dasar dari BPD meminta kades mundur juga apa, selain itu pembentukan Paguyuban Pemuda Sesait juga kita tidak pernah tahu. Dana dari petani Rp 12 juta saya pribadi hanya menandatangani saja sementara yang mengelola dan mengelurakan ada bendahara, disamping itu LKPJ juga di mainkan oleh bendahara karena kondisi saya yang tidak bisa komputer maka di manfaatkan bahkan di dalamnya juga di permainkan dan di politisir sehingga saya tidak sempat memeriksa sebelum laporan pertangung jawaban dilakukan, dan seharusnya laporan pertanggungjawaban tersebut di rancang oleh sekdes.

Menurut Murdan laporan pertanggung jawaban tidak mesti dilakukan setiap tahun akan tetapi dapat dilakuan 5 tahun sekali, ia juga mengaku laporan pertanggungjawaban tahun 2007 sudah dilakukan, sedangkan tahun 2008 dan 2009 di lakukan sekaligus. Aturan rinci tetang pemerintahan desa juga belum ada dan masih menggunakan aturan yang di keluarkan tahun 2001. Kita sangat sayangkan dengan aksi pemblokiran kantor desa sehingga pelayanan bagi masyarakat menjadi terkendala, bagai mana kalau pelayanan yang sifatnya darurat tentu masyarakat yang akan rugi, “ tandasnya. (Adam Gita Swara FM)