HomeLombok Utara - Kepala desa bersama anggota BPD, LPM, Kepala Dusun, tokoh masyarakat dan pemuda se Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara (18/1) menyusun Anggaran Peendapatan dan Pembangunan Desa (APB Des).
Acara yang berlangsung di aula kantor desa setempat diawali dengan sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah KLU yang disampaikan oleh kepala desa Karang Bajo, Kertamalip. Menurutnya Pilkada KLU yang direncanakan 7 Juni mendatang merupakan Pilkada yang bertama dan cukup bersejarah, karena Pilkada ini sebagai tonggak mendifinitifkan pemerintahan Lombok Utara.
Dalam hal penyusunan APBDes, pemerintah desa memberikan draf, dan anggaran yang direncakan masuk ke desa di tahun 2010 ini sekitar 200 juta lebih di luar anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PNPM).
Ketua BPD, Rianom S.Sos dalam sambutannya meminta kepada semua pihak untuk terus mendukung pembangunan yang ada di desa, agar Karang Bajo kedepan bisa lebih maju dengan desa-desa lainnya yang ada di Lombok Utara ini. “Selain itu masyarakat juga harus terus menerus mengontrol jalannya roda pembangunan di desa agar tidak terombang-ambing dengan perbedaan-perbedaan pendapat yang bisa membawa dampak negatif. Dengan kebersamaan Insya Allah Desa kita akan lebih maju kedepan”, tegasnya.
Selain itu, Rianom yang juga Kepala SDN Loloan ini mengharapkan agar pemerintah desa mencari terobosan-terobosan baru sehingga pembangunan fisik maupun mental bisa terakomodir. “Jangan hanya bisa menuntut hak, tapi kewajiban untuk membangun desa terlupakan”, tandasnya mengingatkan.
Sementara yang memandu pembahasan RAPBDes Karang Bajo, adalah wakil ketua BPD, Suwarto Spd. Menurutnya, RAPBDes perlu kita rencanakan dengan mateng, agar pembangunan desa bisa berjalan lancar. Dan ada beberapa tambahan untuk penggalian dana, seperti pedagang di pinggir lapangan umum Karang Bajo akan dipungut retribusi desa sebesar Rp. 10.000,-. Sedangkan biaya pengantar pembuatan KTP diturunkan dari Rp. 15.000 di tahun 2009 menjadi Rp. 10.000 di tahun 2010 ini.
Selain pembahasan RAPBDes, pada pertemuan itu juga dibentuk dan dipilih pengurus Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Dan yang terpilih sebagai ketua TPK, Syamsul Aziz, Sekertaris Hamdi Hidayat Spd dan Bendahara Nikradi. Sedangkan Fasilator Desa (FD) antara lain, M. Tohir, Ida Rosiani dan Baiq Indranten.
Acara yang berlangsung di aula kantor desa setempat diawali dengan sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah KLU yang disampaikan oleh kepala desa Karang Bajo, Kertamalip. Menurutnya Pilkada KLU yang direncanakan 7 Juni mendatang merupakan Pilkada yang bertama dan cukup bersejarah, karena Pilkada ini sebagai tonggak mendifinitifkan pemerintahan Lombok Utara.
Dalam hal penyusunan APBDes, pemerintah desa memberikan draf, dan anggaran yang direncakan masuk ke desa di tahun 2010 ini sekitar 200 juta lebih di luar anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PNPM).
Ketua BPD, Rianom S.Sos dalam sambutannya meminta kepada semua pihak untuk terus mendukung pembangunan yang ada di desa, agar Karang Bajo kedepan bisa lebih maju dengan desa-desa lainnya yang ada di Lombok Utara ini. “Selain itu masyarakat juga harus terus menerus mengontrol jalannya roda pembangunan di desa agar tidak terombang-ambing dengan perbedaan-perbedaan pendapat yang bisa membawa dampak negatif. Dengan kebersamaan Insya Allah Desa kita akan lebih maju kedepan”, tegasnya.
Selain itu, Rianom yang juga Kepala SDN Loloan ini mengharapkan agar pemerintah desa mencari terobosan-terobosan baru sehingga pembangunan fisik maupun mental bisa terakomodir. “Jangan hanya bisa menuntut hak, tapi kewajiban untuk membangun desa terlupakan”, tandasnya mengingatkan.
Sementara yang memandu pembahasan RAPBDes Karang Bajo, adalah wakil ketua BPD, Suwarto Spd. Menurutnya, RAPBDes perlu kita rencanakan dengan mateng, agar pembangunan desa bisa berjalan lancar. Dan ada beberapa tambahan untuk penggalian dana, seperti pedagang di pinggir lapangan umum Karang Bajo akan dipungut retribusi desa sebesar Rp. 10.000,-. Sedangkan biaya pengantar pembuatan KTP diturunkan dari Rp. 15.000 di tahun 2009 menjadi Rp. 10.000 di tahun 2010 ini.
Selain pembahasan RAPBDes, pada pertemuan itu juga dibentuk dan dipilih pengurus Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Dan yang terpilih sebagai ketua TPK, Syamsul Aziz, Sekertaris Hamdi Hidayat Spd dan Bendahara Nikradi. Sedangkan Fasilator Desa (FD) antara lain, M. Tohir, Ida Rosiani dan Baiq Indranten.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar