Selasa, 02 September 2014

Jelang Pilgub 2015, BKD KLU Minta PNS Tidak Terkotak-Kotak Dan Tetap Jaga Netralitas

Lombok Utara - Eskalasi politik jelang pemilihan bupati dan wakil bupati Lombok utara, Juli 2015 diprediksi akan semakin hangat bahkan dimungkinkan cenderung fluktuatif memanas. Pasal kedua bakal calon inkamben yakni bupati Djohan Sjamsu dan Wakil Bupati Najmul Akhyar dipastikan akan bertarung Head To Head yang sama-sama memiliki dukungan besar dari masyarakat Dayan Gunung.
Kondisi itu dikhawatirkan akan turut mempengaruhi fsikologis jajaran aparatur birokrasi, yang berimbas secara tidak langsung terhadap adanya upaya dukung mendukung yang mengarah kekedua bakal calon bupati tersebut.
Jika keberpihakan terjadi dikalangan PNS tersebut terjadi, maka perpecahan terjadi dan konsentrasi pegawai akan terkotak-kotak tak terelakan. Hal itu dikhawatirkan pasti akan mengganggu program dan kinerja aparatur yang bisa menghambat pelayanan kepada masyarakat.
Menyikapi hal itu kepala Bagian Kepegawaian Daerah (BKD) Lombok utara, Titi Hidayati., menghimbau agar seluruh aparatur PNS lingkup pemda tetap memegang teguh netralitas berpedoman pada sumpah janji PNS. Ia meminta supaya PNS tetap fokus bekerja secara professional dan tidak terpengaruh sehingga menggiring pada pengkotak-kotakan arah dukungan.
Titi mengatakan meski soal pilihan arah dukungan, merupakan hak seluruh masyarakat termasuk para PNS, namun sangat diharapkan jangan sampai dukungan politik itu menimbulkan konplik yang bisa memicu perpecahan. Apalagi bisa mengganggu pelayanan dan kerja aparatur untuk melayani rakyat, ungkapnya kepada Suarakomunitas.net, sabtu (30/8/2014).
"siapapun diantara kedua tokoh petahana yang berkompetisi itu menang menjadi bupati kedepannya, maka itu adalah putra terbaik Lombok utara pilihan rakyat yang wajib di hargai, dihormati dan dipatuhi," pungkasnya.
Pemilihan bupati dan wakil bupati kali kedua dilombok utara pasca definitif menjadi daerah otonom baru tahun 2008 lalu, memang masih delapan bulan lagi.
Namun bupati Djohan dan Wabup Najmul sudah memastikan tidak lagi bersama dan berkompetisi merebut kursi jabatan bupati. Hal itu berimbas terjadinya riak perpecahan dan arah dukungan diantara jajaran PNS lombok utara.
Direktur Nusantara Parliament Watch (NpW) lombok utara, Adam Tarfiin kepada situs jejaring Radio Komunitas nasional ini mengatakan, jelang pilkada KLU 2015, sejumlah pejabat dilingkup SKPD mulai kasak kusuk ikut-ikutan politik praktis. Nafsu memburu kedudukan dan sebagian diantaranya untuk mempertahankan jabatan nya kini dinikmati bisa jadi menggairahkan mereka turut bermain politik.
Di sebutkan Adam berdasarkan pengamatan dan data investigasi atas belasan aparatur dinas/SKPD yang dilakukan setidaknya kini jajaran PNS Dayan Gunung telah terbagi Dua, sebagian besar mendukung paket Djohan-Mariadi yang dinilai paling berpeluang dan sisanya mendukung paket bacalon Bupati Najmul Akhyar-Sarifudin.
Dalam beberapa pekan terakhir menurut Adam, pihaknya menemukan indikasi kuat sejumlah pejabat eselon III hingga II yang ditengarai turut berpolitik praktis dukung-mendukung kedua calon pasangan tersebut.
Ia tak menyebut nama pejabat secara detail, namun Adam mengaku merlihat kontras beberapa oknum pejabat diantaranya, di BPBD, Dinas BPM PPKB, dan Kalangan Asisten hingga sejumlah kepala Bagian (Kabag) di sekretariat daerah nampaknya lebih condong mengarahkan sokongan politiknya ke pendopo 2. Demikian hal nya dukungan pejabat mengalir juga ke kubu Djohan.
Realitas itu seharusnya menjadi prioritas atensi pemda terutama bagi Sekda selaku pembimbing PNS tertinggi. Keberpihakan politik sejumlah elit birokrasi itu jelas akan berdampak negatif terhadap program kerja pemda secara keseluruhan.
"Perlu sikap tegas sekda berupa punisment bagi mereka yang ditemukan berpolitik praktis, karena bisa saja memanfaatkan fasilitas atau anggaran negara untuk kepentingan kampanye, selain itu mereka juga telah nyata melanggar sumpah janji PNS," pungkasnya.
Adam menyatakan politik praktis diantara kalangan PNS sebenarny justeru lebih besar mudaratnya bagi aparatur itu sendiri, Mereka tidak sadar tengah bermain api dan mempertaruhkan karir birokrasinya.
Karena belajar dari pengalaman 5 tahun lalu, sejumlah pejabat eselon tinggi yang turut dukung mendukung calon bupati-wabup malah terjebak dan tersingkir dari kursi jabatan.
"bagi yang jagonya menang, akan selamat dan akan berlimpah jabatan atau mungkin materi, tapi yang jago nya keok, akan non job selama lima tahun," kata Adam yang juga wartawan senior lombok utara itu. (Ron/Gsfm)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar