Home
LOMBOK UTARA -Puluhan warga masyarakat yang menamakan dirinya Aliasi Peduli Masyarakat Kabupaten Lombok Utara (KLU) Senin (30/12) kemarin hearing ke kantor DPRD KLU. Mereka mempertanyakan minimnya jumlah peserta asal KLU yang lulus pada seleksi CPNS 2013 yang berlangsung beberapa waktu lalu.
KLU sebagai penyelenggara penerimaan CPNS atau tuan rumah pelaksanaan kegiatan perekrutan dinilai sangat memprihatinkan. Karena dari total 149 yang dibutuhkan untuk menjadi abdi negara di daerah, jumlah peserta asal KLU yang lulus hanya 8 persen saja. Artinya, menurut mereka, ada yang salah dengan sistem yang dijalankan oleh pimpinan daerah selama ini.
Salah seorang Koordinator Aliansi Peduli Masyarakat KLU, Hamdan, mengaku sangat miris dan terharu mendengar tingkat kelulusan seleksi CPNS putra daerah itu. Harusnya, kata dia, pemerintah daerah dalam hal ini Bupati lebih memperhatikan persoalan ini secara serius. Artinya, bagaimana caranya mewujudkan supaya masyarakatnya tidak bodoh-bodoh seperti yang terjadi sekarang ini.
Menurutnya, keterlibatan pimpinan daerah yang memahami kultur sosial harusnya lebih dipikirkan. Jangan sampai anak-anak putra daerah sendiri yang nantinya sebagai pewaris pembangunan daerah menjadi penonton di lapangan sendiri.
“Kami inginnya Bupati memiliki andil lebih dalam memperjuangkan putra-putra daerah yang kelak akan membangunan daerah sendiri,”tegasnya. “Kalau hanya sekedar alasan semua ditentukan oleh pusat, kami memahaminya. Namun, dalam kontek sosial kedepan terkait penerus daerah ini harusnya Bupati juga memikirkannya.“
Ia meyakini pasti ada bentuk intervensi yang akan dilakukan oleh Bupati jika memikirkan anak-anak putra daerah sendiri. Dengan kenyataan yang sekarang ini — dimana setiap ada perekrutan yang lulus kebanyakan orang dari luar saja — sama saja artinya Bupati senang melihat warga masyarakatnya bodoh.
“Harus ada solusinya yang mesti dipikirkan oleh Bupati dari jauh-jauh hari terkait persoalan ini, karena selalu saja terulang dari tahun-tahun perekrutan sebelumnya,” cetusnya.
Sementara, anggota Komisi I DPRD KLU yang membidangi masalah pemerintahan, Jasman Hadi beserta beberapa anggota lainnya pada saat berlangsung hearing mengatakan, persoalan yang disampaikan oleh semua masyarakat aliansi peduli KLU ini akan dibahas bersama pihak eksekutif.
Jasman mengaku, persoalan perekrutan, sejak awal pihaknya tidak pernah dilibatkan. Karena, pihak Pemda KLU menginformasikan bahwa semuanya diserahkan kepada pusat. Panitia yang dibentuk di KLU hanya sebagai pelaksana saja.
“Apapun yang menjadi suara dari masyarakat akan diteruskan pembahasannya bersama pemda KLU dalam hal ini Bupati. Dimana, akan mencari solusinya agar tidak terulang kembali seperti pengalaman sekarang ini,” jelasnya.
Menurutnya, apa yang menjadi suara masyarakat peduli KLU sangat diatensi. Paling tidak, Pemda bisa lebih memikirkan untuk mencerdaskan putra daerahnya sendiri. Karena memang anggaran yang akan dikeluarkan cukup besar tidak akan berputar di roda perekonomian daerah sendiri. Fik/sumber: posbali.com
KLU sebagai penyelenggara penerimaan CPNS atau tuan rumah pelaksanaan kegiatan perekrutan dinilai sangat memprihatinkan. Karena dari total 149 yang dibutuhkan untuk menjadi abdi negara di daerah, jumlah peserta asal KLU yang lulus hanya 8 persen saja. Artinya, menurut mereka, ada yang salah dengan sistem yang dijalankan oleh pimpinan daerah selama ini.
Salah seorang Koordinator Aliansi Peduli Masyarakat KLU, Hamdan, mengaku sangat miris dan terharu mendengar tingkat kelulusan seleksi CPNS putra daerah itu. Harusnya, kata dia, pemerintah daerah dalam hal ini Bupati lebih memperhatikan persoalan ini secara serius. Artinya, bagaimana caranya mewujudkan supaya masyarakatnya tidak bodoh-bodoh seperti yang terjadi sekarang ini.
Menurutnya, keterlibatan pimpinan daerah yang memahami kultur sosial harusnya lebih dipikirkan. Jangan sampai anak-anak putra daerah sendiri yang nantinya sebagai pewaris pembangunan daerah menjadi penonton di lapangan sendiri.
“Kami inginnya Bupati memiliki andil lebih dalam memperjuangkan putra-putra daerah yang kelak akan membangunan daerah sendiri,”tegasnya. “Kalau hanya sekedar alasan semua ditentukan oleh pusat, kami memahaminya. Namun, dalam kontek sosial kedepan terkait penerus daerah ini harusnya Bupati juga memikirkannya.“
Ia meyakini pasti ada bentuk intervensi yang akan dilakukan oleh Bupati jika memikirkan anak-anak putra daerah sendiri. Dengan kenyataan yang sekarang ini — dimana setiap ada perekrutan yang lulus kebanyakan orang dari luar saja — sama saja artinya Bupati senang melihat warga masyarakatnya bodoh.
“Harus ada solusinya yang mesti dipikirkan oleh Bupati dari jauh-jauh hari terkait persoalan ini, karena selalu saja terulang dari tahun-tahun perekrutan sebelumnya,” cetusnya.
Sementara, anggota Komisi I DPRD KLU yang membidangi masalah pemerintahan, Jasman Hadi beserta beberapa anggota lainnya pada saat berlangsung hearing mengatakan, persoalan yang disampaikan oleh semua masyarakat aliansi peduli KLU ini akan dibahas bersama pihak eksekutif.
Jasman mengaku, persoalan perekrutan, sejak awal pihaknya tidak pernah dilibatkan. Karena, pihak Pemda KLU menginformasikan bahwa semuanya diserahkan kepada pusat. Panitia yang dibentuk di KLU hanya sebagai pelaksana saja.
“Apapun yang menjadi suara dari masyarakat akan diteruskan pembahasannya bersama pemda KLU dalam hal ini Bupati. Dimana, akan mencari solusinya agar tidak terulang kembali seperti pengalaman sekarang ini,” jelasnya.
Menurutnya, apa yang menjadi suara masyarakat peduli KLU sangat diatensi. Paling tidak, Pemda bisa lebih memikirkan untuk mencerdaskan putra daerahnya sendiri. Karena memang anggaran yang akan dikeluarkan cukup besar tidak akan berputar di roda perekonomian daerah sendiri. Fik/sumber: posbali.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar