Home
MATARAM - Untuk mengakselarasikan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pemerintah telah mengembangkan pariwisata didaerah pesisir Lombok.
Demikian dikatakan Kepala Bapeda provinsi NTB, Dr. Rosiady Sayuti MSc, pada acara Kongres II Sunda Kecil dan Maluku (Sukma) di asrama haji NTB.
Dikatakan, sebanyak enam provinsi yang angka kemiskinanyan pada posisi yang tinggi, yaitu NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Irian dan Irian Barat. Keenam povinsi ini sudah membentuk gugus bersama untuk mengatasi berbagai persoalan yang dialami wilayah kepulauan.
Menyinggung tantangan kedepan, menurut Kepala Bapeda, adalah masih tingginya daya tarik pertambangan, sehingga banyak para investor yang masuk ke wilayah kepulauan yang seringkali membawa dampak bagi kelestarian lingkungan.
“Dalam hal pertambangan, jangan hanya kita mengambil mamfaatnya, namun yang jauh lebih penting untuk dipertimbangkan adalah dampak negatif yang ditimbulkan. Dan ini bisa kita lihat dan belajar pada apa yang dialami Kalimantan, dimana banyak para investor setelah melakukan penambangan ditinggalkan begitu saja, sehingga untuk perbaikan lingkungan ini butuh waktu bertahun-tahun”, katanya.
Sementara perwakilan dari pemerintah daerah provinsi Maluku dalam makalahnya mengangkat strategi pengelolaan sumber daya alam dan ruang hidup pesisir dan lautan.
Demikian dikatakan Kepala Bapeda provinsi NTB, Dr. Rosiady Sayuti MSc, pada acara Kongres II Sunda Kecil dan Maluku (Sukma) di asrama haji NTB.
Dikatakan, sebanyak enam provinsi yang angka kemiskinanyan pada posisi yang tinggi, yaitu NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Irian dan Irian Barat. Keenam povinsi ini sudah membentuk gugus bersama untuk mengatasi berbagai persoalan yang dialami wilayah kepulauan.
Menyinggung tantangan kedepan, menurut Kepala Bapeda, adalah masih tingginya daya tarik pertambangan, sehingga banyak para investor yang masuk ke wilayah kepulauan yang seringkali membawa dampak bagi kelestarian lingkungan.
“Dalam hal pertambangan, jangan hanya kita mengambil mamfaatnya, namun yang jauh lebih penting untuk dipertimbangkan adalah dampak negatif yang ditimbulkan. Dan ini bisa kita lihat dan belajar pada apa yang dialami Kalimantan, dimana banyak para investor setelah melakukan penambangan ditinggalkan begitu saja, sehingga untuk perbaikan lingkungan ini butuh waktu bertahun-tahun”, katanya.
Sementara perwakilan dari pemerintah daerah provinsi Maluku dalam makalahnya mengangkat strategi pengelolaan sumber daya alam dan ruang hidup pesisir dan lautan.
Dikatakan provinsi Maluku dikenal dengan seribu pulau, dengan luas wilayah 712.479,65 km2, dan memiliki 1400 buah pulau yang tersebar dan berbatasan dengan pulau Irian Jaya dan negara Timor Leste.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar