Home
Lombok Utara – Pembangunan tahap awal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) lombok utara yang memakan biaya 3,3 Miliar lebih yang hanya menghasilkan tiang beton berlantai dua dan rangka besi itu, sangat berpotensi untuk dilakukan penelusuran lebih dalam melalui permintaan Audit Investigasi oleh lembaga vertikal seperti BPK maupun oleh KPK.
Hal tersebut dikemukakan anggota Badan Anggaran DPRD Lombok Utara, Raden Nuna Abriadi,SIP., saat meninjau komplek pembangunan RSUD, sabtu (5/5) dalam rangka menindaklanjuti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bupati tahun 2011 yang disampaikan beberapa waktu lalu.
Politisi PDIP itu menilai, potensi audit investigasi itu merunut pada penggunaan anggaran awal, dimana berdasarkan usulan pertama dana sebesar 4,7 Miliar yang disetujui DPRD, hanya untuk membangun empat Poli lengkap dengan alat kesehatannya. Namun ternyata dialihkan untuk pembangunan rumah sakit umum. Hal lainnya menurut Raden Nuna yakni atas realiasi fisik pembangunan RSUD yang menurut Badan Anggaran tidak sesuai dengan spek dan besaran anggaran yang digunakan.
Permintaan Audit Investigasi tersebut nantinya akan dituangkan dalam rekomendasi lembaga DPRD setelah dilakukan pengumpulan data informasi terhadap seluruh program pengelolaan anggaran dan realisasi pembangunan fisik secara teknis, bahkan tidak hany pada kasus RSUD, namun terhadap seluruh pembangunan infrstruktur, jelas Raden Nuna.
Sementara terhadap usulan anggaran tambahan untuk perbaikan dan rehabilitasi objek fisik bangunan infrastruktur pada masa APBD-P, mantan anggota DPRD Lobar itu, menegaskan bahwa pihaknya takan menyetujui usulan anggaran tambahan untuk rehabilitasi proyek lama. Karena masih ada tanggung jawab kontraktor dan rekanan.
Akan halnya dengan anggaran tambahan RSUD, Ditambahkan Raden Nuna, kendati ditemukan ada indikasi bermasalah dengan hasil awal, namun banggar sepakat kembali memberikan tambahan anggaran sebesar 9,5 miliar pada APBD murni 2012, namun dengan konsekwensi tidak ada lagi tambahan dana selanjutnya. Hal ini Karena sebelumnya pihak dinas Kesehatan sebelumnya menjanjikan akan mendapat dana hibah dari pusat. (ntbterkini.com)
Hal tersebut dikemukakan anggota Badan Anggaran DPRD Lombok Utara, Raden Nuna Abriadi,SIP., saat meninjau komplek pembangunan RSUD, sabtu (5/5) dalam rangka menindaklanjuti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bupati tahun 2011 yang disampaikan beberapa waktu lalu.
Politisi PDIP itu menilai, potensi audit investigasi itu merunut pada penggunaan anggaran awal, dimana berdasarkan usulan pertama dana sebesar 4,7 Miliar yang disetujui DPRD, hanya untuk membangun empat Poli lengkap dengan alat kesehatannya. Namun ternyata dialihkan untuk pembangunan rumah sakit umum. Hal lainnya menurut Raden Nuna yakni atas realiasi fisik pembangunan RSUD yang menurut Badan Anggaran tidak sesuai dengan spek dan besaran anggaran yang digunakan.
Permintaan Audit Investigasi tersebut nantinya akan dituangkan dalam rekomendasi lembaga DPRD setelah dilakukan pengumpulan data informasi terhadap seluruh program pengelolaan anggaran dan realisasi pembangunan fisik secara teknis, bahkan tidak hany pada kasus RSUD, namun terhadap seluruh pembangunan infrstruktur, jelas Raden Nuna.
Sementara terhadap usulan anggaran tambahan untuk perbaikan dan rehabilitasi objek fisik bangunan infrastruktur pada masa APBD-P, mantan anggota DPRD Lobar itu, menegaskan bahwa pihaknya takan menyetujui usulan anggaran tambahan untuk rehabilitasi proyek lama. Karena masih ada tanggung jawab kontraktor dan rekanan.
Akan halnya dengan anggaran tambahan RSUD, Ditambahkan Raden Nuna, kendati ditemukan ada indikasi bermasalah dengan hasil awal, namun banggar sepakat kembali memberikan tambahan anggaran sebesar 9,5 miliar pada APBD murni 2012, namun dengan konsekwensi tidak ada lagi tambahan dana selanjutnya. Hal ini Karena sebelumnya pihak dinas Kesehatan sebelumnya menjanjikan akan mendapat dana hibah dari pusat. (ntbterkini.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar