Home
MATARAM_Menjaga keutuhan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan tanggung jawab semua pihak termasuk Jurnalis/ Wartawan.. Puluhan pewarta di daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) yang tergabung dalam Koalisi Wartawan (kawan NTB) menggelar diskusi damai bertajuk meredam isu provokatif yang melanda NTB, di Mataram, senin (29/10). Dalam diskusi ini wartawan NTB secara kompak bersepakat meredam isu sesat yang telah merenggut nyawa orang tak bersalah akibat amuk massa yang salah sasaran beberapa waktu lalu.
Sejumlah organisasi wartawan, seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), serta Organisasi Wartawan lainnya, ikut hadir dalam upaya meredam isu propaganda di NTB. Diskusi yang dimoderatori Yusril Lombok TV ini, semua wartawan cetak, elektronik, dan online sepakat untuk tidak memberitakan peristiwa-peristiwa yang bisa menimbulkan ancaman bagi kondusifitas daerah dan negara.
"Jangan jadi wartawan kalo masih takut mengungkap fakta. Yang tidak kalah pentingnya, Jangan sampai wartawan juga diprovokasi oleh berbagai pihak sehingga merugikan oknum wartawan itu sendiri," tegas Jonar, wartawan Gomong,com. Menurutnya, berita-berita di Lombok NTB selalu identik dengan rusuh berbeda dengan daerah lain. "Identitas wartawan jangan karena pesanan. Kalau mau kaya jadi wartawan, itu hanya mimpi. Wartawan tidak bisa kaya," lanjutnya.
Fahrurrozi, perwakilan radio Global FM Lombok, mengatakan, wartawan harus bisa melihat mana fakta yang boleh diberitakan dan mana fakta yang tidak boleh diberitakan. "jika berdampak buruk terhadap kondusifitas daerah jangan ditayangkan," harapnya.
Lain lagi, Edy Gustan, wartawan vivanews.com menyesalkan situasi gangguan kemanan di daerah NTB beberapa waktu lalu. "ini imbas dari kurang koordinasi kita dengan aparat keamanan. Sejauh ini hubungan kita hanya sebatas antara penerima dan pemberi informasi. Organisasi wartawan kurang proaktif menyikapi hal ini," sesalnya. Ia berharap perlu ada kerjasama dan kekompakan yang baik antar sesama wartawan. Selain itu antara wartawan dengan Pemkab atau Pemprov serta aparat keamanan.. "Perlu komunikasi intens biar kita tidak mudah terprovokasi," pungkasnya.
Sementara itu, Rahmat dari Trans7 menawarkan formulasi agar pemerintah dan pihak-pihak terkait merangkul wartawan supaya bisa bekerjasama dengan baik seperti di daerah-daerah lain di luar NTB. "di Bali wartawan diajak kerjasama dengan baik untuk meredam keresahan masyarakat," ujarnya.
Dikatakan Hasan metro TV, "Jika sepakat menulis damai. Tidak bisa memikirkan satu pihak saja. Pemerintah harus merangkul semua media tanpa terkecuali," tandasnya.. Dicontohkannya, pemberitaan media TV khususnya TV nasional yang kerap memberitakan bentrok dan kerusuhan. "kalo tidak bentrok tidak bisa ditayangkan. Pemerintah kurang tanggap dan kurang cepat menanggapi. Biasanya setelah terjadi ribut baru diklarifikasi. Itupun sudah terlambat. Seharusnya mereka bisa merangkul teman-teman biar tidak sampai kebablasan. Dan yang penting, jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial," tuturnya.
Senada dengan Hasan, Fitri Rahmawati, Jurnalis The Jakarta Globe juga mengatakan, wartawan tv nasional rata-rata sakit dalam hal kesejahteraan. Mereka mencari kepuasan dengan memperoleh gambar-gambar seru. "Kita harus sama-sama sepakat kejadian yang menyangkut sara tidak diberitakan. Kalau ada berita sensitif kita diskusikan dulu.," tandasnya. Dilanjutkannya, semua itu hanya bisa terlaksana jika semua pihak mampu menjalin komunikasi intens satu dengan yang lain.
Sementara itu, Acip, Wartawan Lombok post menegaskan, seharusnya wartawan bisa kompak. Kesejahteraan wartawan terutama TV juga harus diperhatikan. Ia juga berharap kepada aparat keamanan untuk lebih proaktif menyikapi situasi daerah jika menemukan indikasi gangguan keamanan daerah. "Diskusi ini kan hanya simbol yang paling penting adalah isi kepala kita supaya sama-sama kompak. Kondusifitas daerah yang lebih penting," cetusnya. (Lan) http://www.portalentebe.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar