Home
Lombok Utara- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), NTB Parliament Watch Kabupaten Lombok Utara menilai pemerintah daerah (pemda) Kabupaten Lombok Utara lebih cendrung mebeli tanah dari pada memanfaatkan lahan yang sudah ada.
Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua NTB Parliament Wacth KLU, Lalu Mamad pada wartawan baru-baru ini. Menurut dia, pemda KLU sudah beberapa kali membeli lahan yang diperuntukkan bagi pembangunan gedung sekolah, namun disayangkan, selain tidak memanfaatlan lahan pemda yang sudah ada, namun lahan yang sudah dibeli itu cendrung bermasalah. “Lahan untuk SMK Gangga, lahan Tempat Pembuagan Akhir Samah (TPAS) termasuk lahan SMA 2 Tanjung dinilai tidak layak padahal eksekutif sendiri yang dulunya mengatakan cocok, “tegas Lalu Mamad.
Meski dari eksekutif berdalih lahan untuk SMA 2 Tanjung akan menjadi asset daerah, namun belum saatnya pemerintah mebeli asset. “Tolong pemda jangan gegabah membeli tanah disamping masih banyak lahan pemda yang strategis juga masih banyak fasilitas mayarakat yang sangat urgen contohnya persoalan air bersih, “ungkapnya menyarankan.
Kita tidak ingin setelah tanah itu dibeli dengan nilai milyaran rupiah tetapi tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan hajatnya karena bermasalah, belum lagi pembelian tanah rentan dengan mark up harga sehingga merugikan uang rakyat, “kritikya. (adam)
Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua NTB Parliament Wacth KLU, Lalu Mamad pada wartawan baru-baru ini. Menurut dia, pemda KLU sudah beberapa kali membeli lahan yang diperuntukkan bagi pembangunan gedung sekolah, namun disayangkan, selain tidak memanfaatlan lahan pemda yang sudah ada, namun lahan yang sudah dibeli itu cendrung bermasalah. “Lahan untuk SMK Gangga, lahan Tempat Pembuagan Akhir Samah (TPAS) termasuk lahan SMA 2 Tanjung dinilai tidak layak padahal eksekutif sendiri yang dulunya mengatakan cocok, “tegas Lalu Mamad.
Meski dari eksekutif berdalih lahan untuk SMA 2 Tanjung akan menjadi asset daerah, namun belum saatnya pemerintah mebeli asset. “Tolong pemda jangan gegabah membeli tanah disamping masih banyak lahan pemda yang strategis juga masih banyak fasilitas mayarakat yang sangat urgen contohnya persoalan air bersih, “ungkapnya menyarankan.
Kita tidak ingin setelah tanah itu dibeli dengan nilai milyaran rupiah tetapi tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan hajatnya karena bermasalah, belum lagi pembelian tanah rentan dengan mark up harga sehingga merugikan uang rakyat, “kritikya. (adam)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar