Pembeli di Pasar Rakyat Didominasi Pengusaha

M. Busyairi (Koordinator Lapangan Pasar Rakyat

Lombok Utara - Tujuan Dinas Koprasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoprindag) kabupaten Lombok tara menggelar pasar rakyat untuk membantu masyarakat miskin memperoleh kebutuhan pokok sehari-hari. Sayang para pembeli di oprasi pasar murah (rakyat) ini didominasi oleh sebagian besar pengusaha yang sudah katagori mampu.

Pemandangan inilah yang tampak, ketika Diskoprindag KLU menggelar oprasi pasar rakyat (17/10/11) di Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan. Bahkan ratusan warga miskin di desa ini tidak dapat jatah untuk membeli paket beras, minyak goreng dan gula pasir. 

“Apakah oprasi pasar rakyat ini untuk pengusaha atau untuk rakyat miskin. Karena faktanya, beberapa pengusaha membeli berkali-kali dengan menyuruh orang lain, sehingga ratusan warga yang kurang mampu hanya bisa gigit jari. Kalau seperti ini, itu artinya pemerintah lebih mementingkan rakyatnya yang sudah mampu dari segi materi ketimbang orang miskin yang sulit mendapatkan sesuap nasi”, ungkap puluhan warga di Karang Bajo.

Sistem pengusaha membeli kepada petugas oprasi pasar rakyat dengan mengupah orang lain, sementara petugas Diskoprindag KLU tidak melakukan pengawasan, dengan alasan siapapun yang datang boleh membeli paket sembako.

“Dalam oprasi pasar rakyat ini, kami lakukan dengan cara menjual bebas, dan kami sebagai pertugas tidak tahu mana pengusaha dan mana mayarakat. Kalau memang warga terlambat datang itu bukan kesalahan kami, karena  kami jual bebas bagi masyarakat yang mau membeli”, kelit, Muhammad Busyairi, S.Sos, yang ditugaskan sebagai koordinator lapangan dari Diskoprindag KLU.

Menurut Busyairi, paket sembako yang dijual antara lain, beras sebanyk 5 kg dengan harga Rp. 6000,- gula pasir dan minyak goring, masing-masing 400 paket. Dan program ini akan dilakukan sebanyak 10 kali di KLU. “Program ini sdah disetuju DPRD KLU dalam anggaran perubahan yang tujuannya untuk membantu masyarakat  dengan harga paket yang sangat murah dan terjangkau bagi warga yang kurang mampu”, jelasnya.

Mengapa tidak menggunakan kupon agar warga miskin bisa memperoleh bagian? Menjawab pertanyaan tersebut, Busyairi menegaskan, kalau pada tahun 2009/2010 lalu, Diskoprindag pernah menggunakan kupon, namun banyak kritikan dari warga, karena dinilai hanya orang dekatnya pemerintah desa saja yang mendapat bagian. “Adanya kritik seperti itu sehingga Diskoprindag KLU melakukan oprasi dengan cara menjual bebas”, katanya.

Sementara Kepala Desa Karang Bajo, Kertmalip ketika dikonfirmasi terkait perosoalan banyaknya warga yang tidak dapat membeli paket sembako mengaku, tidak tahu persoalan itu, karena pasar rakyat ini dilakukan langsung oleh Diskoprindag KLU. “Kami hanya ditelpon kalau hari ini ada pasar murah, jadi kami tidak bisa mengawasi siapa saja yang dapat membeli paket sembako”, tegasnya.

“Kalau menggunakan kupon, barangkali pemerintah desa bisa membantu, karena bisa saja satu kupon  paket sembako dibagi dua orang oleh warga kurang mampu.  Tapi oprasi ini langsung ditangani oleh Diskoprindag KLU, dan ini perlu dijadikan pelajaran kedepan. Jika bulan depan seperti ini, maka kami dari pemerintah desa akan meminta oprasi pasar murah lebih baik dilakukan di lapangan umum ketimbang di depan kantor desa Karang Bajo”, imbuhnya.

Salah seorang ibu rumah tangga yang tidak dapat membeli paket sembako menunjukkan beberapa pengusaha beras yang membeli puluhan paket sembako. “Tuh puluhan pedagang yang sudah mampu membeli puluhan kali paket sembako dengan menyuruh orang lain. Kan itu namanya kurang adil. Jadi tidak heran kalau H. Rhoma Irama  jauh sebelumnya sudah menyanyikan yang kaya makin kaya, yang miskin makin tambah miskin”, kata ibu rumah tangga ini tanpa mau dipublikasikan namanya.(ari)