Senin, 26 Desember 2011

KADES SE-LOMBOK UTARA ANCAM KERAHKAN MASSA KEGEDUNG DPRD


Lombok Utara – Mandeknya pembahasan APBD lombok utara tahun 2012, akibat perselisihan antara anggota Banggar DPRD dengan Satpol PP, yang telah memasuki pekan kedua, membuat kalangan kepala desa bereaksi.

Sejumlah kepala desa diwilayah lombok utara, sangat menyayangkan situasi yang terjadi saat ini, dimana pembahasan APBD 2012 yang sejatinya rampung dan sudah harus berada dipemprov NTB untuk di evaluasi, terpaksa molor hingga batas waktu yang belum jelas. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap akselerasi pembangunan khususnya ditingkat desa.

Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKAD) Lombok Utara, Ahmad Jauhari kepada media mengatakan, polemik antara eksekutif dan legislatif itu lebih merupakan sikap gengsi kekuasaan dan ego sektoral antar lembaga daerah, yang akan mengorbankan kepentingan rakyat yang lebih besar.

Hal senada juga ditegaskan Wakil Ketua AKAD, Muahammad Urip yang mengatakan bahwa, dalam draft APBD 2012 terdapat usulan anggaran ADD, TPAD dan dana sharing pembiayaan PNPM seluruh desa di lombok utara yang harus segera dibahas agar terealisasi tepat waktu demi berlangsungnya akselerasi berbagai pembangunan didesa.

M.Urip menyatakan, polemik yang dipicu ketersinggungan kedua lembaga itu harus segera dihentikan, oleh karenanya hari selasa besok, semua anggota AKAD serta berbagai elemen masyarakat se-lombok utara akan melakukan Hearing dengan anggota DPRD untuk meminta klarifikasi dan kejelasan mengenai kapan penetapan APBD 2012.

Mengenai rencana aksi Asosiasi Kepala Desa (AKAD) Lombok Utara ke kantor DPRD akibat mandegnya proses pembahasan APBD 2012 itu, Ketua komisi III DPRD Lombok Utara, Ahmad Husnaen, justeru mempersilahkan masyarakat untuk datang untuk menyampaikan aspirasi, sepanjang dengan cara yang prosedural agar nantiny

Sementara itu Ardianto,SH anggota komisi I DPRD KLU lainnya menambahkan, pembahasan APBD sebenarnya sudah hampir rampung  90 persen, dan stagnasi pembahasan APBD itu tidak  hanya karena adanya aksi Pol PP yang mengepung DPRD beberap waktu lalu, tapi ada point-pont yang perlu dibicarakan secara mendalam dalam draft APBD yang belum tepat dengan komposisi anggaran.(NTB7) NTB Terkini

Tidak ada komentar:

Posting Komentar