HomeKabupaten Lombok Utara pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Negara Indonesia Timur (NIT) Nomor 44 Tahun 1950 pasal I ayat (1), Wilayah Administratif Lombok Barat membawahi Wilayah Administratif Kedistrikan Ampenan Barat, Ampenan Timur, Tanjung, Bayan, Gerung, Asisten Kedistrikan Gondang dan Kepunggawaan Cakranegara. Demikian juga halnya ketika lahir Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Wilayah Daerah Tk.II Dalam Wilayah Daerah Tk. I Bali, NTB dan NTT, wilayah Lombok Utara tetap menjadi bagian dari Kabupaten Lombok Barat.
Seiring dengan terjadinya perkembangan yang menuntut pelayanan pemerintahan yang maksimal di berbagai daerah, dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 Kabupaten Lombok Barat dimekarkan menjadi 2 (dua) daerah otonom yaitu Kabupaten Lombok Barat sendiri sebagai daerah induk dan Kota Mataram sebagai daerah pemekaran. Sebagai konsekwensi dari terbentuknya Pemerintah Kota Mataram, maka pada tahun 2000 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2000 Ibukota Lombok Barat dipindahkan dari Mataram ke Gerung. Kenyataan ini mengakibatkan semakin jauhnya rentang kendali pemerintahan Kabupaten Lombok Barat, terutama terhadap 5 (lima) Kecamatan yang berada di Lombok Barat bagian Utara. Kondisi inilah yang menyentak kesadaran dan membangkitkan semangat masyarakat Lombok Utara untuk mewujudkan cita-citanya yang lama terpendam yaitu membentuk Kabupaten Lombok Utara.
Untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Lombok Utara tersebut dibentuklah Komite Pemekaran Kabupaten Lombok Barat dengan Keputusan Bupati No 582/93/PEM/2003 yang bertugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam rangka mempersiapkan persyaratan pemekaran Kabupaten Lombok Barat. Dalam perjalanannya Komite tersebut tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya, sehingga atas dasar aspirasi berbagai komponen masyarakat Lombok Utara termasuk mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Lombok Utara (FKMLU), pada tahun 2005 kepengurusan Komite Pemekaran Kabupaten Lombok Barat tersebut disempurnakan melalui Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 04/03/Pem/2005 dengan Ketua Umum H. DJOHAN SJAMSJU, SH dan
DATU RAHDIN DJAYAWANGSA, SH sebagai Sekretaris Umum. Selain menetapkan Komite Pemekaran Kabupaten Lombok Barat, dalam Keputusan Bupati tersebut juga ditetapkan Tim Pengkajian Pemekaran Kabupaten Lombok Barat yang diketuai oleh Dr. Ridawan, M.S. (Alm).
Dengan bermodal semangat tinggi dalam nuansa kebersamaan antara seluruh lapisan masyarakat Lombok Utara, Komite dan Tim Pengkajian Pemekaran Kabupaten Lombok Barat dengan dukungan penuh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, maka tersusunlah hasil Kajian Pembentukan Kabupaten Lombok Barat yang menyimpulkan bahwa Lombok Utara dari sisi teknis kewilayahan dan administratif memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai daerah otonomi baru. Berdasarkan kajian tersebut, Komite segera menindaklanjuti dengan mengajukan permohonan rekomendasi dan persetujuan pembentukan Kabupaten Lombok Utara kepada Pemerintahan Daerah secara berjenjang, Pemerintah Pusat, DPD RI dan DPR RI melalui penggunaan hak inisiatif DPR. Komunikasi aktif yang dibangun Komite secara formal maupun non formal, baik lisan maupun tertulis serta secara langsung maupun tidak langsung, menghasilkan rekomendasi dan atau persetujuan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pembentukan daerah otonomi baru.
Setelah melalui proses pembahasan yang cukup panjang di Komisi II DPR, Badan Legislasi Nasional (Balegnas), Dewan Perwakilan Daerah dan Panitia Musyawarah DPR Republik Indonesia, akhirnya usul Pemekaran Kabupaten Lombok Barat ditindaklanjuti dengan mengagendakan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara. Usulan pembahasan ini tertuang dalam Surat Ketua DPR-RI Nomor R.U.02/8231/DPR-RI/2007 yang selanjutnya mendapat persetujuan dari Presiden Republik Indonesia dengan Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R.68/Pres/12/2007 tanggal 10 Desember 2007.
Dalam Sidang Paripurna tanggal 24 Juni 2008, DPR-RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disyahkan oleh Presiden Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 pada tanggal 21 Juli 2008 dan menempatkan
didalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu secara yuridis Kabupaten Lombok Utara terbentuk pada Tanggal 21 Juli 2008 dan diperingati setiap tahun oleh Pemerintah dan Masyarakat Lombok Utara sebagai Hari Ulang Tahun Kabupaten Lombok Utara.
Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ibukota Kabupaten Lombok Utara ditetapkan di Tanjung dan cakupan wilayahnya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan, yaitu Kecamatan Bayan, Kecamatan Gangga, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Kayangan dan Kecamatan Pemenang dengan batas-batas :
* Sebelah Utara : Laut Jawa;
* Sebelah Selatan : Kab. Lombok Barat dan Kab. Lombok Tengah ;
* Sebelah Timur : Kab. Lombok Timur; dan
* Sebelah Barat : Selat Lombok.
Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52.1001 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 24 Desember 2008, Drs. H. L. Bakri ditetapkan sebagai Penjabat Bupati Lombok Utara pertama dan pelantikannya dilaksanakan bersamaan dengan peresmian Kabupaten Lombok Utara. Peresmian Kabupaten Lombok Utara dan pelantikan Penjabat Bupati Lombok Utara dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas Nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 30 Desember 2008 di Mataram. web. pemkab-KLU
Seiring dengan terjadinya perkembangan yang menuntut pelayanan pemerintahan yang maksimal di berbagai daerah, dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 Kabupaten Lombok Barat dimekarkan menjadi 2 (dua) daerah otonom yaitu Kabupaten Lombok Barat sendiri sebagai daerah induk dan Kota Mataram sebagai daerah pemekaran. Sebagai konsekwensi dari terbentuknya Pemerintah Kota Mataram, maka pada tahun 2000 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2000 Ibukota Lombok Barat dipindahkan dari Mataram ke Gerung. Kenyataan ini mengakibatkan semakin jauhnya rentang kendali pemerintahan Kabupaten Lombok Barat, terutama terhadap 5 (lima) Kecamatan yang berada di Lombok Barat bagian Utara. Kondisi inilah yang menyentak kesadaran dan membangkitkan semangat masyarakat Lombok Utara untuk mewujudkan cita-citanya yang lama terpendam yaitu membentuk Kabupaten Lombok Utara.
Untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Lombok Utara tersebut dibentuklah Komite Pemekaran Kabupaten Lombok Barat dengan Keputusan Bupati No 582/93/PEM/2003 yang bertugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam rangka mempersiapkan persyaratan pemekaran Kabupaten Lombok Barat. Dalam perjalanannya Komite tersebut tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya, sehingga atas dasar aspirasi berbagai komponen masyarakat Lombok Utara termasuk mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Lombok Utara (FKMLU), pada tahun 2005 kepengurusan Komite Pemekaran Kabupaten Lombok Barat tersebut disempurnakan melalui Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 04/03/Pem/2005 dengan Ketua Umum H. DJOHAN SJAMSJU, SH dan
DATU RAHDIN DJAYAWANGSA, SH sebagai Sekretaris Umum. Selain menetapkan Komite Pemekaran Kabupaten Lombok Barat, dalam Keputusan Bupati tersebut juga ditetapkan Tim Pengkajian Pemekaran Kabupaten Lombok Barat yang diketuai oleh Dr. Ridawan, M.S. (Alm).
Dengan bermodal semangat tinggi dalam nuansa kebersamaan antara seluruh lapisan masyarakat Lombok Utara, Komite dan Tim Pengkajian Pemekaran Kabupaten Lombok Barat dengan dukungan penuh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, maka tersusunlah hasil Kajian Pembentukan Kabupaten Lombok Barat yang menyimpulkan bahwa Lombok Utara dari sisi teknis kewilayahan dan administratif memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai daerah otonomi baru. Berdasarkan kajian tersebut, Komite segera menindaklanjuti dengan mengajukan permohonan rekomendasi dan persetujuan pembentukan Kabupaten Lombok Utara kepada Pemerintahan Daerah secara berjenjang, Pemerintah Pusat, DPD RI dan DPR RI melalui penggunaan hak inisiatif DPR. Komunikasi aktif yang dibangun Komite secara formal maupun non formal, baik lisan maupun tertulis serta secara langsung maupun tidak langsung, menghasilkan rekomendasi dan atau persetujuan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pembentukan daerah otonomi baru.
Setelah melalui proses pembahasan yang cukup panjang di Komisi II DPR, Badan Legislasi Nasional (Balegnas), Dewan Perwakilan Daerah dan Panitia Musyawarah DPR Republik Indonesia, akhirnya usul Pemekaran Kabupaten Lombok Barat ditindaklanjuti dengan mengagendakan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara. Usulan pembahasan ini tertuang dalam Surat Ketua DPR-RI Nomor R.U.02/8231/DPR-RI/2007 yang selanjutnya mendapat persetujuan dari Presiden Republik Indonesia dengan Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R.68/Pres/12/2007 tanggal 10 Desember 2007.
Dalam Sidang Paripurna tanggal 24 Juni 2008, DPR-RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disyahkan oleh Presiden Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 pada tanggal 21 Juli 2008 dan menempatkan
didalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu secara yuridis Kabupaten Lombok Utara terbentuk pada Tanggal 21 Juli 2008 dan diperingati setiap tahun oleh Pemerintah dan Masyarakat Lombok Utara sebagai Hari Ulang Tahun Kabupaten Lombok Utara.
Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ibukota Kabupaten Lombok Utara ditetapkan di Tanjung dan cakupan wilayahnya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan, yaitu Kecamatan Bayan, Kecamatan Gangga, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Kayangan dan Kecamatan Pemenang dengan batas-batas :
* Sebelah Utara : Laut Jawa;
* Sebelah Selatan : Kab. Lombok Barat dan Kab. Lombok Tengah ;
* Sebelah Timur : Kab. Lombok Timur; dan
* Sebelah Barat : Selat Lombok.
Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52.1001 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 24 Desember 2008, Drs. H. L. Bakri ditetapkan sebagai Penjabat Bupati Lombok Utara pertama dan pelantikannya dilaksanakan bersamaan dengan peresmian Kabupaten Lombok Utara. Peresmian Kabupaten Lombok Utara dan pelantikan Penjabat Bupati Lombok Utara dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas Nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 30 Desember 2008 di Mataram. web. pemkab-KLU
Tidak ada komentar:
Posting Komentar