Djasman : Rakom Hidup Ketika Ada Program

Lombok Utara - Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara, Djsman Hadi, SH, menilai bahwa Radio Komunitas hidup ketika ada program, seperti pada pemilihan umum 2004 dan pada Pemilukada KLU karena banyak yang ngontrak.
Ungkapan tersebut dilontarkan Djasman Hadi, ketika pengurus Radio Komunitas Primadona FM diberikan kesempatan bertanya pada acara silaturrahmi yang digelar di kantor camat Bayan (13/11) kemarin. “Pada saat sebelum KLU dimekarkan, rakom di KLU digunakan untuk sosialisasi pemekaran. Namun setelah KLU menjadi sebuah kabupaten otonomi baru rakom kurang mendapat perhatian dari pemerintah”, tanya Ari di depan ketua komisi I.
Sayang, jawaban dari ketua komisi I kurang memuaskan bahkan menyepelekan peran rakom di KLU, dengan mengkaitkan kekalahannya pada Pemilukada KLU. “Penilaian yang dikemukakan oleh Djasman Hadi itu tidak mendasar, karena pada kenyataannya Rakom yang ada di KLU, kendati tidak ada program masih tetap eksis bersiaran. Saya rasa apa yang dikemukakan oleh Djasman Hadi itu tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, dan itu merupakan bentuk penghinaan terhadap media yang dimiliki komunitas di tingkat bawah”, kata Ari, ketika ditemui Koran BERITA, kemarin.
Beberapa tokoh di Kecamatan Bayan, ketika ditemui seusai pertemuan juga menyesalkan pernyataan ketua Komisi I DPRD Lombok Utara. “Penilaian terhadap media yang dimiliki komunitas ditingkat bawah tidak seharusnya keluar dari sang dewan terhormat, lebih-lebih dia (Djasman Hadi-red) adalah ketua komisi dan mantan calon bupati KLU”, ungkap puluhan tokoh menyesalkan penilaian tersebut.
Rakom yang berdiri di setiap kecamatan di KLU, pada kenyataannya berperan penting untuk mensosialisasikan berbagai program pembangunan di tingkat bawah, walaupun tidak pernah dikontrak oleh pemerintah. Dan peran seperti inilah yang memang belum diketahui oleh ketua komisi I yang menangani bidang pemerintahan dan hukum. “Saya melihat dalam pidatonya kemarin Djasman Hadi, seringkali mengaitkan kekalahannya pada Pemilukada lalu. Sepertinya belum ikhlas menerima kekalahan”, tegas Ari yang juga jurnalis sebuah media on-line ini.
Sementara Ketua Jaringan Radio Komunitas provinsi Nusa Tenggara Barat (JRK-NTB) Ihsan Husin berjanji dalam waktu dekat ini akan melakukan hearing dengan dewan KLU. “Insya Allah dalam minggu ini kita akan hearing dengan dewan dan kita tunggu waktu yang tepat”, katanya.
Sebagian penanya pada sesi dialog juga mengaku tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh Ketua Komisi I, seperti Rizal Bafadhal, anggota BPD Karang Bajo, yang menanyakan tingginya tarif perusahaan air minum sehingga masyarakat tidak mampu membayarnya. Namun jawaban dari dewan bukan mempersoalkan tarif yang menjerat masyarakat miskin, namun berapa besar kontribusi yang masuk ke desa ataupun ke daerah. “Kita jangan persoalkan tarif air, tapi kita harus lihat berapa besar kontribusinya yang masuk ke desa dan daerah”, kata Djasman.
Raden Jamibianon, salah seorang tokoh muda Desa Bayan, selain menanyakan infrastruktur jalan juga menanyakan masih adanya oknum anggota dewan KLU yang suka keluar bahkan ke tempat rekreasi yang terkenal di Pulau Lombok, seperti Senggigi. Selain itu ada juga yang meminta agar para dewan tidak memakai kaca mata hitam, sehingga apa yang terjadi di masyarakat bawah bisa dengan jelas dilihat. “Masyarakat pada dasarnya tidak meminta sesuatu kepada dewan, tapi cukup dengan senyum saja itu sudah luar biasa”, ungkap beberapa tokoh yang hadir dalam forum silaturrahmi tersebut.