Home
Jakarta – Pemerintah harus berani menekan PT Lapindo Brantas membayarkan hak-hak korban lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, yang hingga 4 tahun belum terealisasikan. Seharusnya pemerintah tidak melindungi kepentingan pengusaha dan mengorbankan korban.Desakan dan kecaman tersebut dilontarkan dalam pernyataan bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Gerakan menuntut Keadilan Korban Lapindo, di Jakarta, Jumat (28/5), menjelang 4 tahun tragedi lumpur Lapindo.
“Pemerintah harus menekan Lapindo. Kita tahu, Aburizal Bakrie lagi mesra dengan SBY. Tidak bisa dibenarkan, tindakan pemerintah menutupi kepentingan pebisnis, dalam hal ini Bakrie,” kata Kordinator Kampanye Walhi Teguh Surya.
Mereka juga mengecam pernyataan Presiden Yudhoyono yang menyetujui kawasan semburan Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, dijadikan kawasan wisata geologi. Padahal, terjadi kerusakan lingkungan di kawasan tersebut akibat peningkatan kandungan hidrokarbon 220 ribu kali lipat batas ambang normal.
Menurut Teguh Surya, pemerintah sering memunculkan solusi palsu dalam menangani korban lumpur Lapindo. Misalnya perjanjian kompensasi dan menjadikan kawasan semburan lumpur Lapindo sebagai tempat wisata. “Ini aneh. Kawasan yang berisi limbah beracun dijadikan tempat wisata. Kita bisa bayangin, mengundang orang-orang sehat teracuni.”
Kandungan hidrokarbon dapat menyebabkan sesak nafas, karena gas yang mengandung hidrokarbon menguap ke udara selama bertahun-tahun.
Dari penelitian Walhi, pada semburan air dan lumpur Lapindo ditemukan tiga jenis logam berat, yaitu tembaga, timbal, dan kadnium yang melebihi batas angka normal. Kandungan air dan lumpur itu bersifat karsinogenik dan memicu kanker pada tubuh manusia.
Selain masalah ekologi, muncul pula dampak sosial akibat tragedi lumpur Lapindo. Kini banyak perempuan korban lumpur Lapindo terpaksa menjadi pekerja seks komersial di lokalisasi Dolly Surabaya untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga. (E4) Berita dan Foto: VHRmedia / Yovinus GW
“Pemerintah harus menekan Lapindo. Kita tahu, Aburizal Bakrie lagi mesra dengan SBY. Tidak bisa dibenarkan, tindakan pemerintah menutupi kepentingan pebisnis, dalam hal ini Bakrie,” kata Kordinator Kampanye Walhi Teguh Surya.
Mereka juga mengecam pernyataan Presiden Yudhoyono yang menyetujui kawasan semburan Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, dijadikan kawasan wisata geologi. Padahal, terjadi kerusakan lingkungan di kawasan tersebut akibat peningkatan kandungan hidrokarbon 220 ribu kali lipat batas ambang normal.
Menurut Teguh Surya, pemerintah sering memunculkan solusi palsu dalam menangani korban lumpur Lapindo. Misalnya perjanjian kompensasi dan menjadikan kawasan semburan lumpur Lapindo sebagai tempat wisata. “Ini aneh. Kawasan yang berisi limbah beracun dijadikan tempat wisata. Kita bisa bayangin, mengundang orang-orang sehat teracuni.”
Kandungan hidrokarbon dapat menyebabkan sesak nafas, karena gas yang mengandung hidrokarbon menguap ke udara selama bertahun-tahun.
Dari penelitian Walhi, pada semburan air dan lumpur Lapindo ditemukan tiga jenis logam berat, yaitu tembaga, timbal, dan kadnium yang melebihi batas angka normal. Kandungan air dan lumpur itu bersifat karsinogenik dan memicu kanker pada tubuh manusia.
Selain masalah ekologi, muncul pula dampak sosial akibat tragedi lumpur Lapindo. Kini banyak perempuan korban lumpur Lapindo terpaksa menjadi pekerja seks komersial di lokalisasi Dolly Surabaya untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga. (E4) Berita dan Foto: VHRmedia / Yovinus GW
Tidak ada komentar:
Posting Komentar