KLU Dibangun Harus dengan Sistim Jaringan

LOMBOK UTARA – Untuk mengawali pondasi dasar dalam membangun KLU memang tidak semudah membalik telapak tangan, terlebih masyarakat KLU pada khususnya memilki keragaman warna adat istiadat maupun agama. Tapi yang perlu di terapkan bagaimana pemimpin KLU kedepannya mengelola dan membangun Dayan Gunung dengan sitim jaringan.

“KLU tidak dapat di bangun hanya mengandalkan DAU dan DAK saja namun pemimpinya harus mampu mengandeng dan mengundang investor tentu dengan konsep “ free Prayer Informent Concept”, tutur Ketua Persekutuan Adat Lombok Utara (Perkat Ombara), Kamardi SH, saat di temui di kediamannya belum lama ini.

Menurut Kamardi yang juga anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) ini, sekaya apapun investor kalau membuka bidang usaha dengan cara menggusur hak masyarakat adat khusunya dan hak masyarakat sipil umumnya ngapain harus diterima di KLU apa lagi harus menggusur hak-hak orang kita sendiri, cetusnya.

Pemimpin KLU tentunya harus memiliki jaringan yang kuat, akseptabilitas, kapabalitas, kapasitas dan yang terpenting dapat di terima di Utara (KLU). Lombok Utara harus di bangun dengan konvesional jangan di bangun dengan sistim ambisius apa lagi dengan sitim politik praktis atau politik uang dan kalau ini terjadi maka kedepan dan seterusnya akan mengalir dan mengakar bahkan tidak lagi ada yang berfikir akan nasip KLU yang terfikir hanya bagai mana mengejar dan mendapatkan jabatan. Untuk itu KLU harus memiliki sebuah sistim dan alat kontrol sosial yang kuat dan jelas, ketika sesorang sudah mejadi pemimpin KLU maka sudah jelas pos dan tanggung jawab yang harus di penuhi bagi masyarakat KLU itu sendiri.

“Kita harapkan masyarakat KLU dalam menyongsong Pilkda perdana Dayan Gunung mendatang hendaknya berfikir kemana KLU ini akan di bawa, jangan cepat terpengaruh sehingga dapat terpelintir dengan janji dan kepentingan sesaat, saran Kamardi yang saat ini santer di isukan akan maju dalam kancah pilkada KLU tahun 2010 mendatang. (in)