Home
MATARAM - Maraknya calon legislatif (caleg) bukan asli orang NTB yang mencalonkan diri dari daerah pemilihan (Dapil) NTB untuk menjadi anggota DPR RI yang diusung oleh beberapa partai pada pemilu legislatif 2014, mendapat sorotan yang tajam.
Bahkan para caleg yang bukan asli orang NTB tersebut, pada pemilu legislatif mendatang sepertinya akan mendapat tantangan yang berat untuk meraih suara. Pasalnya, sejumlah pihak akan melakukan kampanye penolakan terhadap keberadan caleg titipan dari parpol yang dianggap tidak mewakili rakyat NTB.
Gerakan penolakan terhadap caleg titipan itu, tidak lain karena belajar dari pengalaman pada pemilu sebelumnya bahwa dianggap keberadaan para anggota DPR RI titipan yang telah duduk di Senayan jarang memikirkan kepentingan rakyat NTB.
Akan tetapi, caleg yang berasal dari NTB (putra daerah,red) tentunya harus didukung agar tidak kalah dengan caleg titipan, untuk duduk dan mewakili aspirasi masyarakat NTB di Senayan.
Persoalan caleg titipan parpol di NTB ini, diangkat dalam diskusi kamisan M+16 yang bertemakan "Pro-Kontra Caleg Impor DPR RI Dapil NTB". Dihadirkan beberapa pembicara diantaranya, mantan anggota DPR RI, HL Mesir Suryadi, anggota DPRD KLU, Zarkazi, caleg DPRD NTB, Ikhsan Karyawan Amin dan Hasan Masad.
Dalam diskusi tersebut, Hasan Masad menyebutkan bahwa dari data yang diperolehnya, hampir semua partai politik di NTB mempunyai caleg DPR RI dapil NTB yang bukan orang asli NTB. "Partai Nasdem dan bebrapa partai lainnya terdapat caleg kelahiran luar NTB", ucapnya.
Menurutnya, langkah penolakan terhadap caleg DPR RI titipan sejumlah parpol untuk dapil NTB merupakan suatu bentuk nilai tawar pada partai politik, karena semakin kuat kekuatan di daerah, maka rakyat NTB semakin dihargai.
Karena itu, Ia mengajak semua pihak untuk mengkampanyekan penolakan terhadap caleg titipan tersebut agar bisa sampai ketengah masyarakat. Bahkan kampanye tersebut dalam waktu dekat ini akan segera dimulai dan untuk sementara ini, Hasan Masad dan beberapa rekannya yang tergabung dalam Gerakan Penolakan Caleg Titipan tersebut masih mengumpulkan data caleg-caleg titipan.
Sementara itu, Mesir Suryadi yang juga mantan anggota DPR RI ini, mengatakan bahwa yang menjadi wakil masyarakat NTB itu harus orang-orang yang mengerti dan menguasai seluk beluk kehidupan sehari-hari masyarakat. Nantinya, setelah duduk bisa memberikan kontribusi pada daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
Lanjutnya, saat ini penomena yang terlihat banyak caleg impor bahkan ada kekhawatiran caleg impor tersebut jangan-jangan tidak dikenal masyarakat. "Mereka datang untuk meraih suara," katanya dan menegaskan kembali semestinya caleg yang harus didukung adalah caleg yang berasal dari NTB, namun jika sudah duduk harus memperhatikan daerah. Ketua PMI NTB, mewacanakan untuk mengikat caleg tersebut bila perlu ada kontrak politik agar mereka benar-benar perhtikan daerah ini.
Menurut Iksan Karyawan Amin bahwa penempatan caleg DPR RI oleh suatu partai telah diatur oleh AD/RT partai masing-masing. Ikhsan mengungkap bahwa caleg DPR RI NTB yang tidak lahir di NTB dapat dipastikan menggunakan politik transaksional untuk meraih suara, hal ini karena para caleg impor tersebut tidak ada rasa emosional dan rasional dengan masyarakat yang dimiliki oleh caleg domestik dan hal ini menjadi modal bagi caleg domestik untuk bisa meraih suara banyak.
Karena itu harus dibangun caleg yang mengedapan politik rasional dan emosional. "Finansial itu penting tapi bukanlah segala-segalanya", tegasnya.
Selain itu, Ia juga mengingatkan bahwa kita bukan hanya menolak caleg impor tapi bagaimana mempersiapkan orang domestik ini untuk bisa dijadikan duta NTB di Senayan dan menjadi pembicara terbaik dan bagaimana mencerdaskan konstituen. (joko) Sumber: mataramnews.com
Bahkan para caleg yang bukan asli orang NTB tersebut, pada pemilu legislatif mendatang sepertinya akan mendapat tantangan yang berat untuk meraih suara. Pasalnya, sejumlah pihak akan melakukan kampanye penolakan terhadap keberadan caleg titipan dari parpol yang dianggap tidak mewakili rakyat NTB.
Gerakan penolakan terhadap caleg titipan itu, tidak lain karena belajar dari pengalaman pada pemilu sebelumnya bahwa dianggap keberadaan para anggota DPR RI titipan yang telah duduk di Senayan jarang memikirkan kepentingan rakyat NTB.
Akan tetapi, caleg yang berasal dari NTB (putra daerah,red) tentunya harus didukung agar tidak kalah dengan caleg titipan, untuk duduk dan mewakili aspirasi masyarakat NTB di Senayan.
Persoalan caleg titipan parpol di NTB ini, diangkat dalam diskusi kamisan M+16 yang bertemakan "Pro-Kontra Caleg Impor DPR RI Dapil NTB". Dihadirkan beberapa pembicara diantaranya, mantan anggota DPR RI, HL Mesir Suryadi, anggota DPRD KLU, Zarkazi, caleg DPRD NTB, Ikhsan Karyawan Amin dan Hasan Masad.
Dalam diskusi tersebut, Hasan Masad menyebutkan bahwa dari data yang diperolehnya, hampir semua partai politik di NTB mempunyai caleg DPR RI dapil NTB yang bukan orang asli NTB. "Partai Nasdem dan bebrapa partai lainnya terdapat caleg kelahiran luar NTB", ucapnya.
Menurutnya, langkah penolakan terhadap caleg DPR RI titipan sejumlah parpol untuk dapil NTB merupakan suatu bentuk nilai tawar pada partai politik, karena semakin kuat kekuatan di daerah, maka rakyat NTB semakin dihargai.
Karena itu, Ia mengajak semua pihak untuk mengkampanyekan penolakan terhadap caleg titipan tersebut agar bisa sampai ketengah masyarakat. Bahkan kampanye tersebut dalam waktu dekat ini akan segera dimulai dan untuk sementara ini, Hasan Masad dan beberapa rekannya yang tergabung dalam Gerakan Penolakan Caleg Titipan tersebut masih mengumpulkan data caleg-caleg titipan.
Sementara itu, Mesir Suryadi yang juga mantan anggota DPR RI ini, mengatakan bahwa yang menjadi wakil masyarakat NTB itu harus orang-orang yang mengerti dan menguasai seluk beluk kehidupan sehari-hari masyarakat. Nantinya, setelah duduk bisa memberikan kontribusi pada daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
Lanjutnya, saat ini penomena yang terlihat banyak caleg impor bahkan ada kekhawatiran caleg impor tersebut jangan-jangan tidak dikenal masyarakat. "Mereka datang untuk meraih suara," katanya dan menegaskan kembali semestinya caleg yang harus didukung adalah caleg yang berasal dari NTB, namun jika sudah duduk harus memperhatikan daerah. Ketua PMI NTB, mewacanakan untuk mengikat caleg tersebut bila perlu ada kontrak politik agar mereka benar-benar perhtikan daerah ini.
Menurut Iksan Karyawan Amin bahwa penempatan caleg DPR RI oleh suatu partai telah diatur oleh AD/RT partai masing-masing. Ikhsan mengungkap bahwa caleg DPR RI NTB yang tidak lahir di NTB dapat dipastikan menggunakan politik transaksional untuk meraih suara, hal ini karena para caleg impor tersebut tidak ada rasa emosional dan rasional dengan masyarakat yang dimiliki oleh caleg domestik dan hal ini menjadi modal bagi caleg domestik untuk bisa meraih suara banyak.
Karena itu harus dibangun caleg yang mengedapan politik rasional dan emosional. "Finansial itu penting tapi bukanlah segala-segalanya", tegasnya.
Selain itu, Ia juga mengingatkan bahwa kita bukan hanya menolak caleg impor tapi bagaimana mempersiapkan orang domestik ini untuk bisa dijadikan duta NTB di Senayan dan menjadi pembicara terbaik dan bagaimana mencerdaskan konstituen. (joko) Sumber: mataramnews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar