Lombok Utara – Pemda Lombok Utara terus berupaya untuk menciptakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sehat, Accountable dan pro rakyat.
Komitmen itu tertuang dalam draft RAPBD tahun 2013 yang tetap konsisten mempertahankan komposisi keberimbangan belanja Publik/belanja tidak langsung yang jauh lebih besar, dibanding belanja langsung/belanja pegawai yang tetap lebih rendah.
Dalam rapat paripurna atas RAPBD 2013 diruang sidang utama DPRD itu, diketahui Anggaran Belanja daerah Kabupaten Lombok Utara tahun 2013 mencapai total Rp. 502.207.655.899,47,- . Dari jumlah itu akan dialokasi untuk anggaran belanja langsung sebesar Rp.208.511.658.562.47,- dan belanja tidak langsung atau anggaran untuk rakyat mencapai, Rp. 293. 758. 997. 337,- . Dari komposisi Belanja Daerah itu, terdapat defisit sebanyak 28.880.399.428,47,- .
Proporsi APBD itu tetap sehat dan konsisten dengan pola pembagian termasuk pembiayaan kegiatan luncuran menjadi komposisi 59,08 persen untuk belanja tidak langsung dan 41,02 persen untuk belanja langsung.
Sedangkan total pendapatan daerah Lombok Utara tahun 2013 mendatang, diproyeksikan sebesar Rp.473.490 .256.471,- yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar, Rp.35.285.969 lebih dan Lain-Lain Pendapatn Daerah Yang Sah sebesar Rp.31.222 Miliar lebih serta Dana perimbangan pusat sebesar, Rp.406.882 Miliar lebih.
Dihadapan seluruh anggota DPRD peserta rapat paripurna RAPBD 2013 itu, bupati Lombok Utara, H.Djohan mengatakan, proporsi anggaran tersebut merupakan perwujudan RPJPD dan RPJMD sebagai bentuk kewajiban pemerintah daerah dalam peningkatan pelayanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum serta pengembangan sistim jaminan sosial.
Disebutkan Bupati, draft APBD 2013 disadar masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pemda, sehingga masih banyak aspirasi masyarakat yang belum terakomodir. Namun akan terus diperbaiki dan ditingkatkan pada tahun-tahun kedepan, sehingga hajat mensejahterakan seluruh masyarakat bisa terwujud.
Dalam APBD 2013 itu banyak anggaran yang dirasionalisasi diantaranya, panitia anggaran sepakat untuk men-Drop Out anggaran pembelian lahan gedung bupati di Montong Mojet sebesar Rp.5 Miliar, dana pembangunan terminal Bangsal dan dana rehab Pasar Anyar sebesar Rp.1,2 Miliar termasuk beberapa miliar disejumlah SKPD. Namun demikian Panggar menyetujui pembentukan BUMD secara mandiri dengan memberikan anggaran masing-masing sebesar Rp.1 Miliar Untuk modal awal PDAM dan BPR LKP. (ntb7)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar