Bandar Kayangan KLU Tunjukan Progress Positif

Lombok Utara - Wacana pembangunan Bandar kayangan Lombok Utara terus menunjukan progress positif. Proyek triliunan rupiah yang dihajatkan untuk pengembangan ekonomi warga KLU bahkan NTB secara umum, saat ini tengah menunggu hasil kajian atsudy oleh pemerintah pusat.

“Saat ini rencana pembangunan Bandar Kayangan masih dalam proses uji kelayakan oleh pemerintah pusat yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Informasi dan Komunikasi (Dishubparkominfo) KLU, Sinar Wugiarno, beberapa waktu lalu.

Terhadap proses studi kelayakan itu, lanjut Sinar, tim pengkaji pusat telah beberapa kali turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan, baik dari aspek lingkungan ataupun aspek sosial ekonomi, potensi sumberdaya alam serta sisi geografis wilayah laut termasuk dari persepektif geopolitik.

Dikatakan Sinar, saat ini pihaknya tidak bicara soal peluang realisasi atau tidaknya pembangunan Bandar Kayangan. Namun begitu, masyarakat diminta mendukung program tersebut, karena merupakan ide gagasan pemerintah pusat untuk peningkatan perekonomian NTB khususnya KLU.

Sebelumnya sejumlah kalangan menyebutkan wacana pembangunan Bandar Internasional Kayangan, akan segera terealisasi menyusul masuknya permintaan eksplorasi sumber minyak lepas pantai di Bayan. Namun Sinar membantah isu tersebut.  

Saat disinggung terkait adanya aktivitas pembangunan mercusuar di perairan tiga Gili, yang diindikasikan mengarah pada realisasi proyek triliunan rupiah itu (Bandar kayangan), Sinar menandaskan jika itu merupakan konsekwensi atas ditetapkan nya Selat lombok sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) setelah Selat Malaka sebagai ALKI I yang dihajatkan sebagai alternatif pelayaran kapal besar dibagian timur indonesia.

“Kita berharap proyek Bandar kayangan ini bisa direalisasikan di daerah kita. Mengingat selain berpotensi mengangkat laju perekonomian daerah ini, proyek ini juga berpotensi membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan, termasuk peningkatan pendapatan daerah,” sambungnya. (PD/ari)