Home
LOMBOK UTARA - Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Kabupaten Lombok Utara (KLU) 14/12 melakukan konsultasi publik mengenai Strategi Sanitasi Kabupaten Lombok Utara (SSK) di Aula kantor Dinas Kesehatan KLU. Peserta konsultasi publik SSK ini dihadiri dari unsur SKPD, Tokoh masyarakat, PKK dan Lembaga Sosial Masyarakat.
Menurut Sekretaris Pokja AMPL KLU, Faisal, Konsultasi public ini bertujuan untuk menggalang aspirasi dari pihak-pihak terkait dalam hal ini partisipasi masyarakat sebagai masukkan untuk perbaikan Buku Putih yang telah disosialisasikan sebulan yang lalu. “Kami dan anggota Pokja berharap pertemuan kali ini menghasilkan masukan yang sifatnya membangun untuk strategi sanitasi lima tahun ke depan,” tegas Faisal.
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) ini merupakan perencanaan jangka menengah berjangka lima tahun. SSK ini menjadi pedoman bagi SKPD dalam pembangunan daerah di KLU. Dengan demikian maka perlu perencanaan yang matang. SSK ini memiliki tiga sector yakni pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, dan pengelolaan drainase.
Anggota Pokja AMPL KLU terdiri dari Bappeda, Dinas Kesehatan, KLH, dan Dinas PU dan Tamben. Bappeda sebagai leading sector diharapkan memiliki perencanaan dan koordinasi dengan para pihak dalam pembangunan. Selain masukkan, kritikan bertubi-tubi dilontarkan oleh peserta konsultasi kepada anggota pokja. Kritikan ditujukan ke semua anggota pokja AMPL (Bappeda, KLH, PU, dan Dinkes). Di antara anggota Pokja itu yang paling banyak mendapat sorotan adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tamben.
Samsul Muhyin, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Gondang, mengatakan bahwa Dinas PU dan Tamben seharusnya melakukan pembangunan fisik berdasarkan perencanaan yang partisipatif, tidak asal-asalan dalam pelaksanaan proyek.
“ Pembangunan yang dilakukan Dinas PU dan Tamben tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan, seperti pemasangan Trotoar di Desa Gondang yang mengakibatkan banjir di pemukiman warga yang sebelumnya ada trotoar tidak pernah banjir. Yang saya herankan, Trotoar tidak masuk dalam usulan RPJM Desa Gondang,” kata Muhyin.
Senada dengan Samsul Muhyin. Kepala Desa Gondang, Ahmad Jauhari, menimpali kritikan yang ditujukan kepada Dinas PU dan Tamben. Ahmad Jauhari bercerita bahwa Pemasangan Trotoar di Desa Gondang mendapat keluhan dari masyarakat. “ Masayarakat Desa Gondang sudah berulang kali mengeluhkankan pemasangan trotoar di Desa Gondang, yang mana mereka mengancam akan membongkar Trotoar itu,” ujar Kades Gondang dengan ekspresi wajah yang tegang.
Konsultasi public Strategi Sanitasi Kabupaten yang memakan waktu lima jam ini diselingi dengan pendapat alias aspirasi yang bersifat substantif dari Samsul Muhyin. Aktivis LSM ini, menekankan bahwa SSK perlu analisa lebih jauh dan paling tidak harus melengkapi program kegiatan secara konkrit dan detail. “Strategi Sanitasi Kabupaten Lombok utara mestinya dibuat lebih detail seperti program pemberdayaan untuk masyarakat, seperti apa yang dimaksud. Dan harusnya sudah dilengkapi dengan Logical Frame. Kerangka program yang utuh seperti, Volume, Lokasi, penanggungjawab, dan besaran nominal uang.” ujar Samsul muhyin dengan pasti.
Aktivis kelautan dan pesisir ini juga menegaskan Strategi Sanitasi Kabupaten Lombok Utara mesti memperhatikan tata ruang dan tata wilayah. SSKLU wajib memperhatikan penataan kelola limbah industry dan rumah sakit serta pengelolaan sampah yang terpadu dan tak lupa drainase yang terintegrasi dengan system manajemen kebencanaan. “Strategi Sanitasi KLU harus memperhatikan wilayah dan ruang yang berbasis perencanaan dan partisipatif untuk kesejahteraan masyarakat. Dan yang paling utama adalah pengarusutamaan pengurangan resiko bencana dalam aspek pembangunan SSKLU.” Pungkas Samsul Muhyin.
Menurut Sekretaris Pokja AMPL KLU, Faisal, Konsultasi public ini bertujuan untuk menggalang aspirasi dari pihak-pihak terkait dalam hal ini partisipasi masyarakat sebagai masukkan untuk perbaikan Buku Putih yang telah disosialisasikan sebulan yang lalu. “Kami dan anggota Pokja berharap pertemuan kali ini menghasilkan masukan yang sifatnya membangun untuk strategi sanitasi lima tahun ke depan,” tegas Faisal.
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) ini merupakan perencanaan jangka menengah berjangka lima tahun. SSK ini menjadi pedoman bagi SKPD dalam pembangunan daerah di KLU. Dengan demikian maka perlu perencanaan yang matang. SSK ini memiliki tiga sector yakni pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, dan pengelolaan drainase.
Anggota Pokja AMPL KLU terdiri dari Bappeda, Dinas Kesehatan, KLH, dan Dinas PU dan Tamben. Bappeda sebagai leading sector diharapkan memiliki perencanaan dan koordinasi dengan para pihak dalam pembangunan. Selain masukkan, kritikan bertubi-tubi dilontarkan oleh peserta konsultasi kepada anggota pokja. Kritikan ditujukan ke semua anggota pokja AMPL (Bappeda, KLH, PU, dan Dinkes). Di antara anggota Pokja itu yang paling banyak mendapat sorotan adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tamben.
Samsul Muhyin, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Gondang, mengatakan bahwa Dinas PU dan Tamben seharusnya melakukan pembangunan fisik berdasarkan perencanaan yang partisipatif, tidak asal-asalan dalam pelaksanaan proyek.
“ Pembangunan yang dilakukan Dinas PU dan Tamben tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan, seperti pemasangan Trotoar di Desa Gondang yang mengakibatkan banjir di pemukiman warga yang sebelumnya ada trotoar tidak pernah banjir. Yang saya herankan, Trotoar tidak masuk dalam usulan RPJM Desa Gondang,” kata Muhyin.
Senada dengan Samsul Muhyin. Kepala Desa Gondang, Ahmad Jauhari, menimpali kritikan yang ditujukan kepada Dinas PU dan Tamben. Ahmad Jauhari bercerita bahwa Pemasangan Trotoar di Desa Gondang mendapat keluhan dari masyarakat. “ Masayarakat Desa Gondang sudah berulang kali mengeluhkankan pemasangan trotoar di Desa Gondang, yang mana mereka mengancam akan membongkar Trotoar itu,” ujar Kades Gondang dengan ekspresi wajah yang tegang.
Konsultasi public Strategi Sanitasi Kabupaten yang memakan waktu lima jam ini diselingi dengan pendapat alias aspirasi yang bersifat substantif dari Samsul Muhyin. Aktivis LSM ini, menekankan bahwa SSK perlu analisa lebih jauh dan paling tidak harus melengkapi program kegiatan secara konkrit dan detail. “Strategi Sanitasi Kabupaten Lombok utara mestinya dibuat lebih detail seperti program pemberdayaan untuk masyarakat, seperti apa yang dimaksud. Dan harusnya sudah dilengkapi dengan Logical Frame. Kerangka program yang utuh seperti, Volume, Lokasi, penanggungjawab, dan besaran nominal uang.” ujar Samsul muhyin dengan pasti.
Aktivis kelautan dan pesisir ini juga menegaskan Strategi Sanitasi Kabupaten Lombok Utara mesti memperhatikan tata ruang dan tata wilayah. SSKLU wajib memperhatikan penataan kelola limbah industry dan rumah sakit serta pengelolaan sampah yang terpadu dan tak lupa drainase yang terintegrasi dengan system manajemen kebencanaan. “Strategi Sanitasi KLU harus memperhatikan wilayah dan ruang yang berbasis perencanaan dan partisipatif untuk kesejahteraan masyarakat. Dan yang paling utama adalah pengarusutamaan pengurangan resiko bencana dalam aspek pembangunan SSKLU.” Pungkas Samsul Muhyin.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar