Home
LOMBOK UTARA - Sebagai daerah baru dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang masih rendah dan tingginya persentasi masyarakat kurang mampu dengan angka yang cukup pantastis yaitu 43,14 % , maka Kabupaten Lombok Utara dituntut untuk lebih bekerja keras dalam mengejar ketertinggalannya dari daerah-daerah lain.
Penegasan tersebut disampaikan bupati KLU H. Djohan Syamsu, SH. melalui pidatonya pada Paripurna Penjelasan Kebijakan Umum Angaran (KUA)-PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) untuk tahun anggaran 2012 di Gedung DPRD KLU beberapa hari yang lalu, dan salah satunya adalah penurunan angka kemiskinan sebesar 2,5 % per Tahun direspon positif oleh semua kalangan, termasuk Faskab PNPM-MP KLU Baiq Nurhayati, SP.
Saat dikonfirmasi di ruang kerjanya Faskab PNPM-MP Lombok Utara yang biasa Di sapa Mbak Nung mengungkapkan bahwa kebijakan Pemerintah Lombok Utara dalam hal ini Bupati KLU terkait dengan program pengentasan Kemiskinan dan pengangguran sangat selaras dengan tujuan pokok PNPM-MP. Dikatakannya bahwa sasaran utama program PNPM-MP adalah masyarakat miskin atau kurang mampu yang notabenenya 70 % berada di Pedesaan.
Maka, sambungnya, Visi PNPM Mandiri Pedesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat sedangkan kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi kemiskinan.
Untuk mencapai Visi tersebut, lanjut sosok wanita yang energik dan agresif ini, maka misi PNPM-MP adalah peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya, Pelembagaan Sistem pembangunan partisifatif, pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan local, peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana social dasar dan ekonomi masyarakat, dan pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.
Ia juga menjelaskan bahwa untuk mempermudah pendekatan dan tewujudnya capaian program, PNPM-MP memetakan masyarakat miskin ke dalam tiga bagian yaitu, pertama, Kemiskinan Alamiah, maksudnya adalah kemiskinan karena factor dari dalam orang itu sendiri seperti malas bekerja, hidup boros dan berpoya-poya. Kedua, kemiskinan struktural, kemiskinan structural inilah yang banyak kita jumpai saat ini dan sangat dominan yang disebabkan oleh sistem politik ekonomi yang monopoli dan diskriminatif. Kategori kemiskinan inilah yang menjadi titik tolak lahirnya PNPM-MP dan brakar kepada prinsip-prinsip demokratis, seperti yang dikatakan Jayadi N (Kepala Badan PMD, red).
Jenis kemiskinan struktural inilah kemudian melahirkan bentuk kemiskinan ketiga, yaitu kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran, ucapnya, lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Untuk itu sebagai upaya penanggulangannya harus menggunakan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, penigkatan kapasitas, dan pendayagunaan, terang Mbak Nung. Dengan demikian sambungnya target Bupati KLU dalam pengentasan Kemiskinan sebesar 2,5 % per tahun dapat tercapai.
Sementara itu Fasilitator Kecamatan (FK) Kayangan Ir.Rusli mengungkapkan, dalam rangka pencapaian target pengentasan kemiskinan khususnya terhadap keluarga dan ibu rumah tangga miskin, tahun 2012 akan diupayakan untuk memperbesar serapan anggaran bagi kelompok SPP. Untuk saat ini baru 25 % yang mampu diserap dari 750 juta per kecamatan. Hal ini menurutnya dikarenakan masih minimnya kelompok sasaran yang terbentuk di masing-masing Desa.
Maka dalam rangka itu, jelas Rusli, kami bersama UPK sudah membentuk pendamping kelompok SPP di masing-masing Desa yang akan memfasilitasi masyarakat dalam pembentukan kelompok. Dalam menjalankan tufoksi-nya lebih awal semua pendamping kelompok diberikan pelatihan sehingga target serapan anggaran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tahun 2012 bisa mencapai 100 % (ham/ari).
Penegasan tersebut disampaikan bupati KLU H. Djohan Syamsu, SH. melalui pidatonya pada Paripurna Penjelasan Kebijakan Umum Angaran (KUA)-PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) untuk tahun anggaran 2012 di Gedung DPRD KLU beberapa hari yang lalu, dan salah satunya adalah penurunan angka kemiskinan sebesar 2,5 % per Tahun direspon positif oleh semua kalangan, termasuk Faskab PNPM-MP KLU Baiq Nurhayati, SP.
Saat dikonfirmasi di ruang kerjanya Faskab PNPM-MP Lombok Utara yang biasa Di sapa Mbak Nung mengungkapkan bahwa kebijakan Pemerintah Lombok Utara dalam hal ini Bupati KLU terkait dengan program pengentasan Kemiskinan dan pengangguran sangat selaras dengan tujuan pokok PNPM-MP. Dikatakannya bahwa sasaran utama program PNPM-MP adalah masyarakat miskin atau kurang mampu yang notabenenya 70 % berada di Pedesaan.
Maka, sambungnya, Visi PNPM Mandiri Pedesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat sedangkan kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi kemiskinan.
Untuk mencapai Visi tersebut, lanjut sosok wanita yang energik dan agresif ini, maka misi PNPM-MP adalah peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya, Pelembagaan Sistem pembangunan partisifatif, pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan local, peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana social dasar dan ekonomi masyarakat, dan pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.
Ia juga menjelaskan bahwa untuk mempermudah pendekatan dan tewujudnya capaian program, PNPM-MP memetakan masyarakat miskin ke dalam tiga bagian yaitu, pertama, Kemiskinan Alamiah, maksudnya adalah kemiskinan karena factor dari dalam orang itu sendiri seperti malas bekerja, hidup boros dan berpoya-poya. Kedua, kemiskinan struktural, kemiskinan structural inilah yang banyak kita jumpai saat ini dan sangat dominan yang disebabkan oleh sistem politik ekonomi yang monopoli dan diskriminatif. Kategori kemiskinan inilah yang menjadi titik tolak lahirnya PNPM-MP dan brakar kepada prinsip-prinsip demokratis, seperti yang dikatakan Jayadi N (Kepala Badan PMD, red).
Jenis kemiskinan struktural inilah kemudian melahirkan bentuk kemiskinan ketiga, yaitu kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran, ucapnya, lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Untuk itu sebagai upaya penanggulangannya harus menggunakan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, penigkatan kapasitas, dan pendayagunaan, terang Mbak Nung. Dengan demikian sambungnya target Bupati KLU dalam pengentasan Kemiskinan sebesar 2,5 % per tahun dapat tercapai.
Sementara itu Fasilitator Kecamatan (FK) Kayangan Ir.Rusli mengungkapkan, dalam rangka pencapaian target pengentasan kemiskinan khususnya terhadap keluarga dan ibu rumah tangga miskin, tahun 2012 akan diupayakan untuk memperbesar serapan anggaran bagi kelompok SPP. Untuk saat ini baru 25 % yang mampu diserap dari 750 juta per kecamatan. Hal ini menurutnya dikarenakan masih minimnya kelompok sasaran yang terbentuk di masing-masing Desa.
Maka dalam rangka itu, jelas Rusli, kami bersama UPK sudah membentuk pendamping kelompok SPP di masing-masing Desa yang akan memfasilitasi masyarakat dalam pembentukan kelompok. Dalam menjalankan tufoksi-nya lebih awal semua pendamping kelompok diberikan pelatihan sehingga target serapan anggaran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tahun 2012 bisa mencapai 100 % (ham/ari).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar