Home
Lombok Utara - Duduk dilantai sambil belajar merupakan menu setiap hari bagi siswa kelas III SDN 3 Desa senaru Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Selain kekurangan ruang kelas belajar juga tidak memiliki meubiler (meja dan bangku).
Kondisi memprihatinkan inilah yang menjadi pemandangan, ketika Primadona berkunjung ke SDN yang terletak di pintu masuk Desa Senaru. Ditengah-tengan banyaknya lembaga pendidikan yang membutuhkan bantuan, malah pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara mengusulkan pembelian mobil dinas dan laptop yang nilainya miliaran rupiah. Sementara sekolah yang membutuhkan perbaikan dan perlengkapan pendidikan diabaikan.
“Kami sudah dua kali mengusulkan melalui proposal, agar sekolah ini mendapat perhatian dari pemerintah, namun hingga saat ini belum ada respon dari instansi terkait, sehingga terpaksa anak-anak kami, belajar diruangan sempit tanpa ada meja bangku”, ungkap Kepala SDN 3 Senaru, Rusnan, S.Pd. ketika ditemui di ruang kerjanya 3/10.
Dikatakan, SDN 3 Senaru yang dibangun pada tahun 1985 lalu, hanya baru satu kali mendapat bantuan rehab dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu pada tahun 2005. Setelah itu tidak ada lagi bantuan yang masuk kecuali dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS).
“Disatu sisi kami sangat prihatin kepada masyarakat yang menyekolahkan anaknya yang harus duduk dilantai pada ruangan yang sempit. Dan disisi lain kami lebih prihatin lagi melihat minimnya perhatian pemerintah terhadap kondisi sekolah tempat kami mengajar, padahal SDN ini sering mendapat kunjungan dari Dinas Pendididikan dan Kebudayaan KLU”, kata Rusnan.
Ditanya kekurangan ruang belajar, Rusnan mengaskan, dari 178 siswa dengan enam kelompok belajar yang ada di SDN 3, hanya memiliki 4 ruang kelas ditambah dengan satu ruangan kantor guru dan kepala sekolah. “Karena ruang belajar kurang sehingga kami menggunakan kamar perpustakaan yang berukuran 3X5 meter untuk ditempati oleh siswa kelas III tanpa meja dan bangku. Sementara khusus untuk kelas I dan II kami gabung menjadi satu dengan sistim bergantian”, jelasnya.
Nasoan, S.Pd salah seorang guru setempat mengaku heran kepada pemerintah yang lebih banyak mengarahkan bantuannya kepada sekolah yang memiliki bangunan yang sudah bagus. “Kok bangunan SD yang sudah bagus yang banyak dibantu pemerintah, sementara skolah yang kondisinya memprihatinkan jarang dilirik”, kata Nasoan heran.
Selain kekurangan ruangan, juga disebelah utara terdapat perumahan guru yang tinggal temboknya saja. Sementara kayu dan atap bangunannya sudah hancur dimakan usia. Akankan program kembali ke khittah pendidikan di KLU akan dapat berjalan baik, sementara tempat siswa belajar tidak diperhatikan?
“Program kembali ke khittah pendidikan sangat kami dukung, namun yang lebih utama diperbaiki pemerintah supaya program itu bisa tercapai adalah pembangunan sarana dan prasarana”, tambah Rusnan.
Sementara Kepala UPTD Dikbudpora KLU, Drs Sahibudin, ketika dikonfirmasi via ponselnya meminta kepada semua sekolah yang ada di Kecamatan Bayan untuk sesegera mungkin membuat proposal untuk dikirim ke Dikbudpora provinsi NTB.
“Memang SDN 3 pernah membuat proposal yang dikirim ke kabupaten, namun waktu itu belum ada mutasi pegawai. Dan setelah diganti pegawainya dengan yang baru, mereka tidak tahu kalau ada proposal yang masuk. Jadi sekarang sudah ada lampu hijau untuk mendapat pendanaan, sehingga saya berharap para kepala sekolah membuat proposal kembali, karena kami sendiri belum memiliki data yang valid”, pungkasnya.
Kondisi memprihatinkan inilah yang menjadi pemandangan, ketika Primadona berkunjung ke SDN yang terletak di pintu masuk Desa Senaru. Ditengah-tengan banyaknya lembaga pendidikan yang membutuhkan bantuan, malah pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara mengusulkan pembelian mobil dinas dan laptop yang nilainya miliaran rupiah. Sementara sekolah yang membutuhkan perbaikan dan perlengkapan pendidikan diabaikan.
“Kami sudah dua kali mengusulkan melalui proposal, agar sekolah ini mendapat perhatian dari pemerintah, namun hingga saat ini belum ada respon dari instansi terkait, sehingga terpaksa anak-anak kami, belajar diruangan sempit tanpa ada meja bangku”, ungkap Kepala SDN 3 Senaru, Rusnan, S.Pd. ketika ditemui di ruang kerjanya 3/10.
Dikatakan, SDN 3 Senaru yang dibangun pada tahun 1985 lalu, hanya baru satu kali mendapat bantuan rehab dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu pada tahun 2005. Setelah itu tidak ada lagi bantuan yang masuk kecuali dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS).
“Disatu sisi kami sangat prihatin kepada masyarakat yang menyekolahkan anaknya yang harus duduk dilantai pada ruangan yang sempit. Dan disisi lain kami lebih prihatin lagi melihat minimnya perhatian pemerintah terhadap kondisi sekolah tempat kami mengajar, padahal SDN ini sering mendapat kunjungan dari Dinas Pendididikan dan Kebudayaan KLU”, kata Rusnan.
Ditanya kekurangan ruang belajar, Rusnan mengaskan, dari 178 siswa dengan enam kelompok belajar yang ada di SDN 3, hanya memiliki 4 ruang kelas ditambah dengan satu ruangan kantor guru dan kepala sekolah. “Karena ruang belajar kurang sehingga kami menggunakan kamar perpustakaan yang berukuran 3X5 meter untuk ditempati oleh siswa kelas III tanpa meja dan bangku. Sementara khusus untuk kelas I dan II kami gabung menjadi satu dengan sistim bergantian”, jelasnya.
Nasoan, S.Pd salah seorang guru setempat mengaku heran kepada pemerintah yang lebih banyak mengarahkan bantuannya kepada sekolah yang memiliki bangunan yang sudah bagus. “Kok bangunan SD yang sudah bagus yang banyak dibantu pemerintah, sementara skolah yang kondisinya memprihatinkan jarang dilirik”, kata Nasoan heran.
Selain kekurangan ruangan, juga disebelah utara terdapat perumahan guru yang tinggal temboknya saja. Sementara kayu dan atap bangunannya sudah hancur dimakan usia. Akankan program kembali ke khittah pendidikan di KLU akan dapat berjalan baik, sementara tempat siswa belajar tidak diperhatikan?
“Program kembali ke khittah pendidikan sangat kami dukung, namun yang lebih utama diperbaiki pemerintah supaya program itu bisa tercapai adalah pembangunan sarana dan prasarana”, tambah Rusnan.
Sementara Kepala UPTD Dikbudpora KLU, Drs Sahibudin, ketika dikonfirmasi via ponselnya meminta kepada semua sekolah yang ada di Kecamatan Bayan untuk sesegera mungkin membuat proposal untuk dikirim ke Dikbudpora provinsi NTB.
“Memang SDN 3 pernah membuat proposal yang dikirim ke kabupaten, namun waktu itu belum ada mutasi pegawai. Dan setelah diganti pegawainya dengan yang baru, mereka tidak tahu kalau ada proposal yang masuk. Jadi sekarang sudah ada lampu hijau untuk mendapat pendanaan, sehingga saya berharap para kepala sekolah membuat proposal kembali, karena kami sendiri belum memiliki data yang valid”, pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar