Home
BIMA- Warga Desa Nanga Wera, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima NTB, mengadakan Musyawarah Desa Serah Terima (MDST) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa (PNPM-Des) yang bertempat di Aula Desa Nanga Wera. pada saat musyawarah tersebut, ketua Tim Pengelola Keuangan PNPM-Des, Muslim H. Hakim, Alias Karafa tidak hadir dalam acara tersebut. pihaknya merasa bahwa dana PNPM-Des sebesar Rp 99.200.000 disalah gunakan oleh Ketua TPK,
Muslim H. Hakim, Alias Karafa, menyuruh Sekretarisnya Edyson untuk menyampaikan MDST tetapi ditolak oleh ratusan masyarakat, dengan alasanya dana paska krisis PNPM-Des pada tahun 2010 lalu sebanyak Rp 99.200,000 dengan besar voleme kerja 1 kilometer MDST tidak sesuai dengan voleme pekerjaan. Demikian yang disampaikan salah seorang tokoh masyarakat setempat M. Tayeb pada Wartawan pekan kemarin.
Menurutnya pekerjaan yang dilakukan oleh Ketua TPK selama ini menggunakan alat berat, padahal programnya harus diberdayakan seluruh elemen masyarakat dengan biaya penyewa’an alat berat. “Sementara penyewa’an alat berat sebesar Rp 400.000 Per Jam dengan voleme pekerjaanya 13 jam saja, artinya pembiayaan sebanyak 13 Jam tersebut hanya menghabiskan dana sebanyak Rp 5.200.000”. Pihaknya tetap mempertanyakan sisa anggaran tersebut dan dikemanakan. “Kuat dugaan kami bahwa ketua TPK telah menyelewengkan sisa dana tersebut”.Tudingnya
Ditambahkanya Ketua TPK Desa Nanga Wera agar segera mengembalikan sisa dana tersebut, jika tidak akan dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya. ”Kalau tidak dikembalikan kami akan laporkan ke Polisi, kuat dugaan kami bahwa Kepala Desa juga telah bersekongkol dengan ketua TPK makanya pihak Kades menerima MDST dengan masyarakat yang telah dikondisikan oleh Ketua TPK, kenapa dikondisikan karena orang-orang yang mempunyai lahan tidak diundang untuk MDST”. Tudingnya.
Hal senada disampaikan oleh tokoh pemuda Boy, bahwa pengerja’an program PNPM-Des paska krisis pihak Ketua TPK hanya mengerjakan 13 Jam, dengan menggunakan alat berat. “Untuk itu pihak Ketua TPK telah banyak melakukan penyimpangan untuk harus mempertanggung jawabkan perbuatanya karena masyarakat Nanga Wera butuh keterbukaan Ketua TPK”. Harapnya.
Ditempat terpisah Kepala Desa Nanga Wera Drs. Safi’I membantah jika dituding bersekongkol dengan Ketua TPK. “Saya bantah tudingan tersebut, yang jelas saya menerima MDST dan menandatanganinya, dan saya sendiri mensyahkanya sesuai data absensi yang masuk, dengan adanya kejadian ini saya akan membentuk Panitia untuk melaksanakan proses pergantian Ketua TPK yang baru agar bisa menyelesaikan sisa program PNPM-Des pada tahun 2011 ini”.Ujarnya.
Ketua TPK Muslim H Hakim yang dikonfirmasi enggan memberikan komentar. (Ar)
Muslim H. Hakim, Alias Karafa, menyuruh Sekretarisnya Edyson untuk menyampaikan MDST tetapi ditolak oleh ratusan masyarakat, dengan alasanya dana paska krisis PNPM-Des pada tahun 2010 lalu sebanyak Rp 99.200,000 dengan besar voleme kerja 1 kilometer MDST tidak sesuai dengan voleme pekerjaan. Demikian yang disampaikan salah seorang tokoh masyarakat setempat M. Tayeb pada Wartawan pekan kemarin.
Menurutnya pekerjaan yang dilakukan oleh Ketua TPK selama ini menggunakan alat berat, padahal programnya harus diberdayakan seluruh elemen masyarakat dengan biaya penyewa’an alat berat. “Sementara penyewa’an alat berat sebesar Rp 400.000 Per Jam dengan voleme pekerjaanya 13 jam saja, artinya pembiayaan sebanyak 13 Jam tersebut hanya menghabiskan dana sebanyak Rp 5.200.000”. Pihaknya tetap mempertanyakan sisa anggaran tersebut dan dikemanakan. “Kuat dugaan kami bahwa ketua TPK telah menyelewengkan sisa dana tersebut”.Tudingnya
Ditambahkanya Ketua TPK Desa Nanga Wera agar segera mengembalikan sisa dana tersebut, jika tidak akan dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya. ”Kalau tidak dikembalikan kami akan laporkan ke Polisi, kuat dugaan kami bahwa Kepala Desa juga telah bersekongkol dengan ketua TPK makanya pihak Kades menerima MDST dengan masyarakat yang telah dikondisikan oleh Ketua TPK, kenapa dikondisikan karena orang-orang yang mempunyai lahan tidak diundang untuk MDST”. Tudingnya.
Hal senada disampaikan oleh tokoh pemuda Boy, bahwa pengerja’an program PNPM-Des paska krisis pihak Ketua TPK hanya mengerjakan 13 Jam, dengan menggunakan alat berat. “Untuk itu pihak Ketua TPK telah banyak melakukan penyimpangan untuk harus mempertanggung jawabkan perbuatanya karena masyarakat Nanga Wera butuh keterbukaan Ketua TPK”. Harapnya.
Ditempat terpisah Kepala Desa Nanga Wera Drs. Safi’I membantah jika dituding bersekongkol dengan Ketua TPK. “Saya bantah tudingan tersebut, yang jelas saya menerima MDST dan menandatanganinya, dan saya sendiri mensyahkanya sesuai data absensi yang masuk, dengan adanya kejadian ini saya akan membentuk Panitia untuk melaksanakan proses pergantian Ketua TPK yang baru agar bisa menyelesaikan sisa program PNPM-Des pada tahun 2011 ini”.Ujarnya.
Ketua TPK Muslim H Hakim yang dikonfirmasi enggan memberikan komentar. (Ar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar